Irman Gusman Tawarkan Dukungan Politik dan Jaringan Investor untuk Padang Pariaman MINANGKABAUNEWS.com, PARIK MALINTANG — Dalam kunjungan kerja resesnya ke Kantor Bupati Padang Pariaman, Anggota DPD RI H. Irman Gusman menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda strategis daerah, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga mendorong kawasan pesisir menjadi magnet investasi nasional. Pertemuan yang berlangsung di Parik Malintang ini tak hanya diwarnai dengan diskusi formal, tetapi juga memperlihatkan kedekatan personal antara Irman dan Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, SH, MH—dua tokoh yang telah bersahabat sejak masa sekolah menengah. “Beliau adalah sahabat lama dan sekaligus pejuang pembangunan daerah. Sudah sepantasnya kita dukung penuh,” kata Irman, yang kini duduk di DPD RI periode 2024–2029. Bupati John Kenedy Azis dalam paparannya menyampaikan beberapa isu strategis yang tengah dihadapi Padang Pariaman, termasuk dampak pemotongan anggaran pusat sebesar Rp88 miliar dan kerusakan infrastruktur vital seperti saluran irigasi Anai II dan Lubuk Sikoci. “Meski anggaran berkurang drastis, kami tetap berinovasi agar pelayanan dan pembangunan tidak stagnan,” ujar Bupati JKA. Ia juga mempromosikan kawasan pesisir Tiram sebagai potensi baru untuk pengembangan sektor pariwisata dan hospitality. Merespons hal tersebut, Irman menawarkan dua hal: dukungan legislatif dan jejaring investor. Ia menyebut Padang Pariaman sebagai salah satu kawasan yang layak mendapat prioritas investasi, terutama dalam kerangka penguatan ketahanan pangan dan pariwisata berkelanjutan. “Sumatera Barat, termasuk Padang Pariaman, harus menjadi pusat gravitasi investasi nasional dan regional. Saya siap fasilitasi lewat relasi investor, termasuk dari Malaysia,” jelas Irman. Ia juga meminta Pemkab Padang Pariaman menyiapkan dokumen program secara terstruktur untuk diajukan ke kementerian teknis, sebagai prasyarat percepatan intervensi kebijakan pusat. Irman Gusman, tokoh asal Sumpur Kudus, Sijunjung, dikenal sebagai politikus senior yang pernah memimpin DPD RI selama dua periode (2009–2016) dan memiliki pengalaman panjang di sektor swasta, terutama industri kayu. Saat ini, ia membawa kembali pengaruh politik dan jaringan bisnisnya untuk mendorong pembangunan daerah berbasis kolaborasi pusat-daerah dan investasi sektor riil. Dengan krisis fiskal yang memaksa banyak daerah melakukan efisiensi, peran figur seperti Irman menjadi semakin relevan dalam menjembatani kepentingan lokal dengan kebijakan nasional serta pasar modal dan investasi asing. “Pembangunan daerah hari ini membutuhkan sinergi lintas-sektor, bukan sekadar birokrasi,” pungkas Irman. Sumber : https://minangkabaunews.com/senator-irman-gusman-tawarkan-dukungan-politik-dan-jaringan-investor-untuk-padang-pariaman/

Painan, - Kunjungan kerja anggota DPD RI Irman Gusman ke Kabupaten Pesisir Selatan membawa sedikit angin segar, pasalnya dalam pertemuan bersama Wakil Ketua DPRD Pessel Dani Sopian, mendukung DOB Kabupaten Renah Indojati. Kamis (24/7/2025). Dengan, tantangan menghadang, terutama pada tahap legislasi di DPR RI. Seperti diketahui bersama wacana pemekaran Renah Indojati sebenarnya telah muncul sejak 2000.Seluruh persyaratan administrasi bahkan sempat dibahas di DPR RI pada 2012. Namun terkendala moratorium. Kini wacana tersebut kembali mencuat, hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Pessel Dani Sopian, saat beraduensi dengan Anggota DPD RI Irman Gusman. Dikatakan Dani Sopian, dukungan penuh atas pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut, yang dinilai sebagai solusi strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan di wilayah terpencil. "Pemekaran Renah Indojati sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pesisir Selatan 2025–2045," ujarnya. Politisi Partai Nasional Demokrat jika pemekaran Ranah Indojati murni untuk kepentingan masyarakat. Wilayah selatan Pesisir Selatan selama ini kesulitan akses karena jaraknya jauh dari ibu kota kabupaten. "Renah Indojati akan mencakup enam kecamatan: Air Pura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang, dan Silaut " terang Wakil Ketua DPRD Pessel. Gayung besambut, Anggota DPD RI Irman Gusman menyambut positif inisiatif pemekaran ini. “DOB seperti Renah Indojati akan memperkuat posisi daerah secara sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil. Sekaligus, untuk memangkas ketimpangan pembangunan dan mendekatkan layanan publik, " tambahnya. "Tantangan masih menghadang, terutama pada tahap legislasi di DPR RI dan perubahan regulasi terkait pemekaran," ujar Irman Gusman. Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Pesisir Selatan, Hadi Susilo, menegaskan bahwa Renah Indojati termasuk dalam isu strategis RPJPD. “Wilayah ini berada di segitiga emas, berbatasan dengan tiga provinsi: Sumbar, Jambi, dan Bengkulu. Ini posisi yang sangat strategis. Hadi Susilo menyampaikan, dengan pusat pemerintahan rencananya akan berlokasi di Bukit Buai, Nagari Bukit Buai Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. "Pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Silaut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri sawit dan wisata," tegas nya Usai beraudensi, Wakil Ketua DPRD Pessel Dani Sopian menyerahkan plakat pada anggota DPD RI Irman Gusman. (***) Sumber : https://www.tribunsumbar.com/berita/33660/irman-gusman-tantangan-dob-renah-indojati-tahap-perubahan-regulasi-di-dpr-ri/halaman/1

Padang (ANTARA) - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Irman Gusman, di Balai Kota Aie Pacah, Rabu (23/7/2025). Pada pertemuan ini Fadly Amran memaparkan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Padang, seperti program Padang Juara di bidang pendidikan, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, serta pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan sejarah. “Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan langsung program-program strategis Kota Padang, sekaligus membangun komunikasi dengan DPD RI agar mendapat dukungan dalam pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan anggaran pusat,” ujar Fadly Amran. Anggota DPD RI H. Irman Gusman menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian dan inisiatif pembangunan di Kota Padang. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat, termasuk dukungan terhadap kebijakan yang memperkuat pembangunan Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. “Saya melihat Kota Padang memiliki semangat besar untuk maju. Tugas kami di DPD RI adalah memastikan bahwa daerah seperti Padang mendapatkan perhatian yang layak dari pusat,” ungkap Irman Gusman. Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, pimpinan OPD, serta jajaran pendamping dari DPD RI. Pertemuan ditutup dengan dialog bersama sebagai simbol sinergi antara pusat dan daerah dalam membangun Kota Padang yang maju dan berdaya saing. (Rilis) Sumber : https://sumbar.antaranews.com/berita/697477/wako-fadly-amran-terima-kunjungan-kerja-anggota-dpd-ri-irman-gusman

Poros Indonesia.id Solok selatan — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Irman Gusman, SE, MBA, melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Supreme Energy Muara Laboh (SEML) di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat, Selasa (22/7/2025). Kunjungan itu disambut langsung oleh Pendiri sekaligus Direktur Supreme Energy, Supramu Santosa, bersama jajaran manajemen. Turut mendampingi, Bupati Solok Selatan H. Khairunas dan Wakil Bupati H. Yulian Efi beserta beberapa OPD (organisasi perangkat daetah) yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program transisi energi dan penguatan investasi sektor energi terbarukan. Dalam sambutannya, Supramu Santosa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Irman Gusman dan rombongan. Ia menegaskan bahwa kehadiran tokoh nasional seperti Irman Gusman bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan wujud nyata sinergi antara negara, pelaku industri energi, dan masyarakat lokal. “Bagi kami, ini bukan sekadar kunjungan protokoler. Kehadiran Pak Irman Gusman adalah bentuk sinergi antara negara, pelaku industri energi, dan masyarakat lokal untuk mendorong kemajuan daerah serta mendukung agenda transisi energi nasional,” ujar Supramu. Pada kesempatan yang sama, Bupati Solok Selatan, H. Khairunas, menegaskan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan PT Supreme Energy akan terus diperkuat. Khairunas juga mengajak semua pihak di daerah untuk bersama-sama mengawasi dan mendukung keberadaan Supreme Energy demi kemajuan daerah Solok Selatan. “Kehadiran Supreme Energy di Solok Selatan adalah aset besar bagi daerah. Oleh karena itu, kita harus kawal dan dukung bersama demi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tegas Khairunas. PT. Supreme Energy telah berkontribusi besar, tidak hanya dalam ketahanan energi nasional, tetapi juga dalam pembangunan daerah — mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan daerah, hingga program CSR yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Semoga pengembangan tahap kedua proyek ini dapat berjalan lancar, dengan dukungan semua pihak. Mari kita terus bersinergi demi kemajuan dan kesejahteraan Solok Selatan. Irman Gusman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Supreme Energy atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Ia secara khusus memuji sosok Supramu Santosa yang dinilainya sebagai figur inspiratif dalam tata kelola investasi dan bisnis di sektor energi. Sumber : https://porosindonesia.id/kunjungi-pltp-supreme-energy-muara-labohirman-gusman-tegaskan-komitmen-transisi-energi-nasional/daerah/

JAKARTA, forumsumbar — Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jelita Donal, Lc menyampaikan bahwa Komite III DPD RI telah menuntaskan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dengan fokus pada evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Dalam rapat finalisasi yang dilaksanakan hari, Senin (7/7/2025), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Komite III DPD RI menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan. “Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memperlihatkan sejumlah tantangan serius, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, hingga teknis di lapangan. Oleh karena itu, Komite III merekomendasikan agar dilakukan revisi terhadap UU No 8 Tahun 2019 untuk memperkuat tata kelola dan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia,” ujar Jelita Donal, melalui keterangan persnya, Selasa (8/7/2025). Salah satu usulan penting dari Komite III adalah peningkatan status Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia memiliki kelembagaan yang setara dan setingkat dengan Kementerian Haji Arab Saudi, demi meningkatkan efektivitas diplomasi dan koordinasi bilateral. “Peningkatan status kelembagaan ini menjadi kebutuhan strategis agar Indonesia tidak hanya sebagai negara pengirim jemaah terbesar, tetapi juga memiliki otoritas kuat dalam perencanaan, pengawasan, dan negosiasi dengan pihak Arab Saudi,” tegas Senator asal Dapil Sumbar ini. Komite III juga memberikan catatan serius terhadap kedisiplinan dan profesionalisme petugas haji, serta perlunya penambahan kuota petugas yang proporsional dengan jumlah jemaah. “Kami menerima banyak laporan terkait rendahnya kedisiplinan sebagian petugas, serta kekurangan jumlah petugas di sejumlah sektor layanan jemaah. Ini harus dibenahi agar pelayanan kepada jemaah lebih optimal dan manusiawi,” imbuhnya. Isu lain yang menjadi sorotan adalah permasalahan dalam sistem syarikah—perusahaan penyedia layanan jemaah di Arab Saudi—terutama dalam hal input data jemaah dan komunikasi. “Banyak persoalan lapangan bersumber dari input data jemaah yang tidak akurat, sehingga berdampak pada ketidaksesuaian layanan. Komunikasi antara otoritas Indonesia dan pihak syarikah juga perlu ditingkatkan dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel,” jelas Jelita Donal. Komite III DPD RI berharap agar hasil pengawasan ini dapat menjadi landasan perbaikan kebijakan, serta mendorong transformasi sistem penyelenggaraan haji Indonesia menjadi lebih profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada kenyamanan serta keselamatan jemaah. Sumber : https://forumsumbar.com/berita/50522/senator-jelita-donal-desak-tingkatkan-status-bph-jadi-kementerian-haji/

SOLOK, CARAPANDANG - Bupati Solok Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra menghadiri kegiatan Workshop evaluasi pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa pemerintah kabupaten Solok tahun 2025 di aula pertemuan sekretariat daerah, Selasa (01/07/2025). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan desa yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Arman Sahri Harahap, Kepala BPKP Provinsi Sumbar Arif Ardiyanto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumbar M. Dody Fachrudin, Ketua TP PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, Sekretaris Daerah Medison, Inspektur Daerah Deri Akmal beserta jajaran, para Camat, Pendamping Desa Kecamatan se- Kabupaten Solok, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok, dan Wali Nagari Se Kabupaten Solok. Workshop ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa selama tahun anggaran sebelumnya, sekaligus memberikan penguatan kapasitas dalam perencanaan dan pelaporan yang lebih baik di masa mendatang. Pada kesempatan tersebut Bupati Jon Firman Pandu yang sebelumnya menghadiri acara peringatan HUT Bhayangkara ke 79, mengapresiasi terlaksananya kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ini. “Saya sangat senang karena Kabupaten Solok menjadi daerah yang ditunjuk oleh BPKP Perwakilan Sumbar untuk pelaksanaan workshop ini. Saya merasa bangga karena Kabupaten Solok terus berkomitmen dalam memperbaiki tata kelola keuangan nagari. Kami di Pemerintahan Kabupaten Solok sangat percaya bahwa peningkatan kapasitas pengelola keuangan akan berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan di setiap nagari terutama yang ada di Kabupaten Solok,”ujar Bupati. Sementara itu Wakil Bupati Solok menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. "Pemerintah Kabupaten Solok terus berkomitmen mendorong desa-desa agar mampu mengelola keuangan dan merencanakan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Evaluasi dan penguatan seperti ini penting agar pelaksanaan dana desa benar-benar berdampak positif bagi masyarakat," ujar Wakil Bupati Solok. "Pemerintah daerah berharap dengan diadakannya kegiatan ini bisa menambah pengetahuan, serta ilmu kita bersama dalam mengelola keuangan desa dan pembangunan desa/nagari khususnya di Kabupaten Solok, agar bisa tercipta Keuangan Desa yang Akuntabel," Ujar Wabup menambahkan. Kepala BPKP Provinsi Sumbar mengatakan kegiatan ini sangat perlu dilaksanakan di lingkungan pemerintah, agar bisa mencapai prinsip-prinsip tata kelola yang baik. "Kami selaku pengawas pemerintah daerah, tidak hanya bertindak mengawasi saja, bahkan kami juga ikut serta mendampingi desa dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan para Wali Nagari dan perangkatnya dapat lebih memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, serta mampu merumuskan program pembangunan desa/nagari yang berkelanjutan dan partisipatif,” ujar Arif Ardianto. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, serta narasumber lainnya. Di akhir acara Bupati Solok Jon Firman Pandu menyerahkan cendera mata kepada Kepala BPKP Perwakilan Sumbar Arif Ardianto dan seluruh nara sumber, dan selanjutnya penyerahan cendera mata dari Kepala BPKP Perwakilan Sumbar kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan seluruh nara sumber. Sumber : https://carapandang.com/news/read/workshop-evaluasi-pengelolaan-keuangan-dan-pembangunan-desa-tahun-2025?page=3

LIMAPULUH KOTA- Anggota Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Jelita Donal, Lc memaparkan materi kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para peserta yang digelar di Payakumbuh, Kamis (26/6/2025) Ia menyampaikan materi tersebut setelah menghadiri pembukaan Jambore Nasional ke-II Laskar Mujahidin – Majelis Mujahidin yang diselenggarakan di kawasan wisata Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota Senator Jelita Donal menekankan urgensi pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia menyatakan bahwa keempat pilar tersebut merupakan landasan fundamental dalam memperkuat keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. “Pancasila adalah falsafah bangsa dan dasar negara yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Pemahaman kebangsaan sangat penting agar kita tidak mudah terpecah belah, sebab jika persatuan goyah, yang akan diuntungkan adalah pihak luar,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD RI itu Ia juga menyoroti peran strategis organisasi Laskar Mujahidin dalam menjaga integritas bangsa dan membina generasi muda agar memiliki semangat nasionalisme serta cinta tanah air. Menurutnya, kontribusi kelompok-kelompok masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan sangat penting di tengah tantangan global saat ini. Mengakhiri sesi sosialisasi, Jelita Donal mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah karunia dari Allah SWT sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Ia mengajak seluruh peserta untuk senantiasa menjaga, merawat, dan mensyukuri kemerdekaan tersebut dengan semangat persatuan dan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini diikuti oleh ratusan peserta Jambore Nasional Laskar Mujahidin dari berbagai LPW dan LPD dari berbagi daerah. Selain sosialisasi Empat Pilar, Jambore ini juga diisi dengan kegiatan keagamaan, pembinaan karakter, serta penguatan wawasan kebangsaan.(*) Sumber : Senator RI Jelita Donal Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI dalam Jambore Nasional Laskar Mujahidin

*PADANG* — Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Muslim M. Yatim, Lc., M.M., mengajak masyarakat menjadikan 1 Muharam 1447 Hijriah sebagai tonggak perubahan—bukan sekadar pergantian kalender, melainkan momen refleksi diri dan hijrah menuju perbaikan akhlak, pemikiran, dan tindakan. “Ini waktu yang tepat untuk memperkuat ukhuwah, menjaga persatuan, dan meningkatkan kepedulian sosial demi Indonesia yang lebih adil dan makmur,” kata Muslim Yatim, Kamis, 27 Juni 2025. Sebagai senator yang kerap bersuara untuk aspirasi umat di Senayan, Muslim menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai Islam di tengah arus tantangan global dan krisis moral yang kian kompleks. Ia juga menyuarakan pentingnya peran generasi muda dalam membumikan semangat hijrah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan modern. “Kita butuh anak-anak muda yang kuat secara akidah, jernih dalam berpikir, dan berani menyuarakan kebenaran. Itu inti semangat hijrah,” tegasnya. Momentum Tahun Baru Islam itu turut diisi dengan kegiatan tausiah, doa bersama, serta penyerahan bantuan sosial di sejumlah titik di Sumatera Barat. Bagi Muslim Yatim, aksi sosial adalah bagian konkret dari nilai keislaman yang harus diwujudkan, bukan hanya dirayakan. (***) Sumber : https://www.kliksiar.com/senator-muslim-m-yatim-1-muharam-momentum-hijrah-menuju-perubahan-bangsa/

TIONGKOK, REPORTER.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menorehkan tonggak baru dalam diplomasi internasional lewat penandatanganan Sister Province Agreement dengan Provinsi Yunnan, Tiongkok, dalam rangkaian kunjungan diplomatik yang berlangsung pada 18–24 Juni 2025. Penandatanganan ini menjadi bagian dari partisipasi delegasi Sumbar dalam The 9th China–South Asia Expo di Kota Kunming. Demikian disampaikan anggota DPD RI Irman Gusman melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/6/2025). Senator asal Sumatera Barat ini juga menjadi salah satu delegasi dalam kunjungan Diplomatik Sumatera Barat ke Provinsi Yunnan, Tiongkok, pada 18–24 Juni 2025. Acara pembukaan yang digelar pada 19 Juni menjadi sorotan utama, dihadiri lebih dari 2.500 perusahaan dari 73 negara. Expo ini menampilkan 16 paviliun tematik, mulai dari teknologi manufaktur, energi hijau, kopi, hingga pengobatan tradisional Tiongkok. Menceritakan pengalamannya, Irman mengatakan, selama enam hari pelaksanaan, tercatat 163 perjanjian dagang senilai total 8,66 miliar yuan atau sekitar 1,21 miliar dolar AS. Ini mencakup kontrak resmi senilai 8,3 miliar yuan, surat niat bisnis sebesar 213 juta yuan, serta satu kerangka kesepakatan pembelian publik. Angka-angka ini, menurut matan Ketua DPD RI itu, mengindikasikan potensi terbukanya akses investasi dan jaringan perdagangan baru bagi Sumatera Barat. “Sister Province Agreement antara Sumbar dan Yunnan adalah fondasi penting untuk membangun pertukaran budaya, kolaborasi pendidikan, hingga perluasan kerja sama ekonomi jangka panjang,” ujar Irman. Selain urusan formal, masih menurut Irman, delegasi Sumbar juga menjalani berbagai agenda kebudayaan. Seperti mengunjungi Museum Yunnan, menjelajahi desa adat suku Mosuo, dan menghadiri jamuan kenegaraan dari Pemerintah Provinsi Yunnan. “Momen penuh makna terjadi saat saya beserta rombongan mengunjungi Masjid Raya Shadian (masjid terbesar di Tiongkok), yang mencerminkan toleransi dan semangat multikultural masyarakat Yunnan,” sebutnya lagi. Kunjungan ini menjadi bukti konkret bahwa Sumatera Barat tidak hanya hadir sebagai peserta dalam forum global, melainkan juga aktif membangun relasi strategis antarbangsa. “Diplomasi yang kami jalankan tak hanya soal ekonomi, tapi juga pertukaran nilai, budaya, dan rasa saling menghormati,” tutup Irman Gusman. *** Sumber : https://reporter.id/2025/06/27/delegasi-sumbar-hadiri-china-south-asia-expo-irman-gusman-dorong-diplomasi-ekonomi-dan-budaya/

dpd.go.id, JAKARTA-Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin menaruh perhatian serius terhadap perkembangan permasalahan internasional atas meluasnya perang di kawasan Asia Barat. Puluhan ribu nyawa penduduk sipil di Gaza dan Tepi Barat telah menjadi korban, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mempunyai solusi tuntas untuk menciptakan perdamaian. “Perang di Palestina belum juga reda, kini meletus perang baru antara Iran dan Israel. Diperparah lagi oleh serangan Amerika terhadap Iran. Akibatnya kawasan tersebut semakin berbahaya bagi lalu lintas darat, udara, dan laut sehingga mengganggu jalur-jalur penerbangan dan pelayaran, dan berdampak buruk bagi perekonomian banyak negara, tak terkecuali Indonesia,” ucap Sultan saat membuka Sidang Paripurna ke-14 Masa Sidang V di Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/25). DPD RI menyerukan untuk menahan diri dan tidak memperparah keadaan, tetapi mengutamakan perundingan dan solusi diplomatik untuk mencapai perdamaian di kawasan itu. DPD RI juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengevakuasi WNI dan melakukan segala upaya demi menjamin keselamatan dan keamanan jutaan warga Indonesia di kawasan tersebut. “KBRI di negara-negara tersebut diharapkan bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada warga Indonesia yang jatuh korban dalam perang yang sedang berlangsung,” kata senator asal Bengkulu itu. Selain menyoroti isu internasional, sidang paripurna kali ini adalah menerima penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pada kegiatan reses. Dalam laporannya, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Pdt Penrad Siagian yang mewakili Sub Wilayah Barat I menjelaskan Komite I DPD RI mencermati UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait lemahnya sistem dan koordinasi pelaksanaan SIASN. Salah satunya honorer yang telah mengabdi lama merasa terpinggirkan dalam mekanisme PPPK, begitu juga dengan regulasi terkait mutasi ASN yakni Permen PAN RB RI No. 6 Tahun 2024 telah melampaui PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. “Ketimpangan distribusi ASN terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bengkulu adalah bukti nyata lemahnya manajemen sumber daya manusia pemerintahan Indonesia,” ujar Penrad. Penrad juga menambahkan bahwa Komite III DPD RI dalam laporan resesnya menyoroti pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lonjakan konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di kalangan remaja telah menyebabkan peningkatan kasus obesitas dan diabetes. “Sampai hari ini, belum ada regulasi kuat tentang pengiklanan MBDK. Integrasi data kesehatan juga masih terbatas. Edukasi tentang kesehatan juga belum menjadi bagian utuh dalam kurikulum sekolah,” paparnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan laporan aspirasi Sub Wilayah Barat II dalam ruang lingkup Komite II DPD RI. Ia mengutarakan bahwa masyarakat Bali yang mengeluhkan warga negara asing (WNA) banyak mengambil alih properti, sehingga tidak mampu bersaing membeli properti. “Ke depan kami akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian ATR/Kepala BPN dan Kementerian Hukum untuk mendorong penyelesaian kepemilikan properti oleh WNA ini,” tuturnya. Ida Bagus juga mempertanyakan permasalahan Koperasi Merah Putih terkait permodalan, model bisnis, dan skala prioritas. Untuk itu pemerintah perlu memfasilitasi integrasi peran Koperasi Merah Putih, BumDes, dan koperasi eksisting agar tidak terjadi duplikasi fungsi. “Kami mendorong kinerja Himbara dalam memberikan pembiayaan modal awal Koperasi Merah Putih dengan memperhatikan manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian,” paparnya. Laporan hasil aspirasi masyarakat daerah di Sub Wilayah Timur I, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Maria Goreti membeberkan tugas Komite I DPD RI terkait pengawasan atas pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Menurutnya, mall pelayanan publik (MPP) di daerah belum sepenuhnya optimal karena bebarapa aspek yaitu alokasi anggaran, kualitas SDM, serta sarana-prasarana. “Koordinasi antar instansi dalam MPP masih lemah, sehingga menghambat integrasi layanan. Selain itu MPP cenderung menjadi proyek fisik tanpa orientasi kualitas pelayanan jangka panjang,” tukasnya. Sementara itu, laporan dari Sub Wilayah Timur II disampaikan oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Filep Wamafma. Ia mengatakan pada lingkup Komite II DPD RI, masyarakat mengakui mengalami kesulitan akses bahan bakar dan prasarana produksi untuk nelayan. “Kami mendorong agar pemerintah mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah-daerah pesisir yang strategis,” paparnya. Laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah tersebut akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada Masa Sidang V. Sumber : https://www.dpd.go.id/daftar-berita/sidang-paripurna-dpd-ri-seruan-perdamaian-dunia-dan-tegaskan-aspirasi-daerah