Informasi Seputar Kegiatan di DPD RI
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
oleh admin
Jakarta, dpd.go.id – Setelah selesai reses Anggota DPD RI, banyak aspirasi dari daerah masing-masing Anggota DPD RI yang menanyakan tenaga Honorer untuk diangkat menjadi PNS, menurut Drs. H. Hardi Selamat Hood senator asal Kepulauan Riau, “Tenaga Honorer menganggap Pengangkatan menjadi PNS adalah harga mati”, ujarnya dalam Rapat Gabungan Komite I dan Komite III dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Yuddy Chrisnandi) di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (22/01/2015). Yuddy memaparkan paparannya, berdasarkan data yang dikeluarkan BKN jumlah listing tenaga honorer sebanyak 920.702 orang sedangkan yang sudah lulus tes dan melakukan pemberkasan baru 961, diakui Menteri masih banyak persoalan yang menghambat proses CPNS seperti menyangkut kebijakan pemerintah, pemerintah daerah dan persyaratan yang sulit dikarenakan persyaratan itu menyangkut kebijakan pimpinan hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Lanjut Yuddy, “jumlah PNS saat ini ada 4.375.009 dari data BKN Juni 2014 data itu sampai dengan saat ini masih bertambah tetapi tidak terlalu besar”. Proporsi dari PNS sekarang 26.06% diisi oleh pengangkatan CPNS secara langsung dari tenaga honorer. Proses honorer yang diangkat langsung itu sudah mengabaikan prinsip-prinsip yang seharusnya dilaksanakan oleh CPNS yang diangkat dari umum dan tidak menggunakan proses seleksi. Pangangkatan CPNS secara standar nasional semuanya proses pengangkatan CPNS sama tapi di Papua daerahnya sangat sensitif dan di Papua juga menggunakan UU Otonomi Khusus harapan Pdt. Carles Simaremare, S.Th., M.Si senator asal Provinsi Papua agar bisa memprioritaskan pengangkatan CPNS “kalau bisa dipermudah jangan lah di persulit”. Karena kebijakan di Papua tidak bisa disamakan oleh masyarakat dari Indonesia wilayah barat dan tengah. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH. Senator asal Provinsi NTB Ada Pradigma yang keliru dari para orang tua di daerah, apabila setelah lulus sekolah harus jadi PNS dan di daerah pradigmanya apabila menjadi tenaga honorer sudah pasti akan diangkat menjadi CPNS dan disitulah orangtua di daerah menganggap PNS adalah harga mati. (idr)
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
