Informasi Seputar Kegiatan di DPD RI
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
oleh admin
Bertempat di Ruang Rapat Wakil Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III Lantai 8, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menerima Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Suriawan beserta perwakilan Satpol PP dari berbagai daerah di Indonesia pada hari Rabu, 10 Februari 2016. FKBPPN menyampaikan tuntutan agar Banpol PP/Satpol Non PNS ditingkatkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Argumentasi hukum agar tuntutan mereka dipenuhi, yakni undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 6, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda Pasal 255-257, PP No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satpol PP, PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS, dan Permen PAN dan RB No. 04 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional PP Praja dan Angka Kreditnya. Selain itu, sebagai aparat pemda terdepan penegak Perda, pengabdian yang telah diberikan tidaklah sebentar. Oleh karena itu, atas asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, para perwakilan Satpol PP ini meminta peran DPD RI untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah baik itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) maupun kepada Mendagri untuk menerbitkan peraturan pengangkatan Banpol PP menjadi Satpol PP PNS. Ketua Forum juga menuntut adanya jaminan kesehatan bagi Banpol PP/Satpol Non PNS. Selama ini beban dan tanggungjawab yang diemban sama antara Satpol PNS dengan Satpol PP Non PNS. Namun, ketika berbicara jaminan kesehatan mereka merasa tidak ada yang menjamin keselamatan dan kesehatan dalam menjalankan tugasnya menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Mendengar harapan dari Forum Satpol PP tersebut, GKR. Hemas menyatakan DPD RI akan serius memperjuangkan nasib mereka. DPD RI melalui Komite I dan Komite III dalam waktu dekat berencana akan melakukan Rapat Kerja Gabungan dengan Menteri PAN dan RB untuk membahas nasib tenaga honorer dari bidang kesehatan, pendidikan, dan penegak hukum, tentunya termasuk Satpol PP. Untuk menunjukan keseriusannya, secara personal pun GKR. Hemas akan coba mengomunikasikan tuntutan Forum Satpol PP tersebut dengan Menteri PAN dan RB maupun dengan Menteri Kesehatan.
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
