Senator Mirah Minta Kemenhub Transportasi Laut, Udara, dan Darat di NTB

27 Agustus 2025 oleh admin

Jakarta, dpd.go.id — Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyoroti serius tiga isu penting terkait transportasi dan infrastruktur daerah yang dinilai sangat krusial bagi masa depan pariwisata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu, 27 Agustus 2025 .

Dalam rapat bersama Wakil Menteri Perhubungan RI, Mirah menekankan perlunya perhatian khusus terhadap status pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan, ketersediaan akses transportasi udara, serta perbaikan fasilitas penerangan jalan di NTB.

Pertama, Mirah meminta kejelasan status pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan yang hingga kini masih menjadi tanda tanya. Ia menegaskan bahwa potensi PAD dari pelabuhan tersebut sangat besar, mencapai lebih dari Rp1 miliar per bulan.

“Jika status pengelolaan pelabuhan ini sudah bisa diserahkan kepada pemerintah daerah, maka itu akan menjadi sumber PAD yang signifikan. Apalagi daerah sedang berupaya mencari potensi pendapatan baru,” ujar Mirah.

Menurutnya, pelabuhan di kawasan wisata internasional seperti Gili Trawangan seharusnya menjadi aset strategis yang dapat memperkuat pendapatan daerah sekaligus mendukung geliat pariwisata.

Kedua, Mirah menyoroti keterbatasan akses transportasi udara yang menjadi hambatan utama masuknya wisatawan ke NTB. Meskipun Lombok International Airport telah menjadi pintu masuk utama, keterbatasan jumlah maskapai masih menjadi kendala serius.

Kondisi ini juga terjadi di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin di Bima dan Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Sumbawa, yang hingga kini hanya dilayani satu maskapai.

“Kalau akses transportasi udara kita terbatas, bagaimana turis domestik maupun mancanegara bisa datang dengan mudah? NTB adalah provinsi destinasi wisata prioritas nasional, sehingga masalah ini harus segera menjadi atensi Kementerian Perhubungan,” tegas Mirah.

Selain sektor laut dan udara, Mirah juga menyoroti kondisi transportasi darat di NTB, khususnya infrastruktur penerangan jalan. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen penerangan jalan di NTB masih belum berfungsi, termasuk di koridor vital menuju kawasan wisata.

“Bayangkan, kawasan wisata internasional tetapi jalannya gelap gulita. Ini jelas mengurangi kenyamanan wisatawan dan berpotensi menghambat pengembangan pariwisata,” tegasnya.

Mirah menekankan bahwa ketiga isu tersebut harus diselesaikan dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Balai Pengelola Transportasi Darat. Menurutnya, langkah percepatan sangat penting agar potensi besar pariwisata NTB tidak terhambat oleh masalah teknis infrastruktur.

“Saya minta Kementerian Perhubungan tidak menunda lagi. NTB ini sedang berjuang meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memperkuat PAD. Jangan sampai hambatan transportasi membuat kita kehilangan momentum,” ujarnya.

Sebagai senator yang kerap mengawal isu-isu strategis di NTB, Mirah menegaskan bahwa pengembangan transportasi di darat, laut, dan udara bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagian dari strategi besar meningkatkan daya saing daerah.

Ia menilai, NTB memiliki potensi wisata kelas dunia yang tidak kalah dari daerah lain. Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, sulit bagi NTB untuk meraih manfaat ekonomi yang maksimal dari sektor pariwisata.

“Transportasi adalah urat nadi pariwisata. Pelabuhan yang jelas statusnya, bandara dengan akses memadai, serta jalan yang terang dan aman adalah syarat mutlak. Pemerintah pusat harus memastikan ini terwujud agar NTB benar-benar menjadi destinasi unggulan,” pungkas Mirah.*