Informasi Seputar Kegiatan di DPD RI
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
01 November 2023 , oleh admin
Penguatan kewenangan pemerintah pusat atas urusan daerah mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan posisi tawar dan tidak lagi terlibat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, konsep otonomi daerah menjadi terdistorsi dan berbeda jauh dari prinsip asli otonomi daerah itu sendiri. Melemahnya kewenangan daerah menjadi suatu hal yang menghawatirkan karena mencerminkan hilangnya esensi dari sistem pemerintahan kita. Untuk itu, DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan otonomi daerah agar daerah-daerah di Indonesia dapat berkembang dan sejahtera.
22 Oktober 2025 , oleh mediadpd
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali menegaskan peran strategisnya sebagai representasi daerah dengan mengangkat isu paling mendesak: ketimpangan pembangunan. Fakta-fakta yang ditemukan para senator saat menyerap spirasi masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi. Kesenjangan ini bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperlebar jurang ketidakadilan antardaerah.
22 Oktober 2025 , oleh mediadpd
Pemerintah menegaskan, langkah pemangkasan TKD merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo. Menurutnya, belanja TKD selama ini belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintahan yang saya pimpin mendorong efisiensi belanja, termasuk memastikan belanja TKD tepat sasaran. Ke depan, TKD bukan lagi satu-satunya instrumen pemerataan,” tegas Prabowo di hadapan anggota parlemen.
30 September 2025 , oleh mediadpd
“Beras adalah komoditas pangan strategis yang dikendalikan negara dalam produksinya. Maka, kasus beras oplosan ini mencederai kepercayaan publik dan mengancam integritas sistem pangan nasional,” tegas Sultan B Najamudin. Lebih jauh, Sultan mengusulkan dua pengawas pemerintah ditempatkan di setiap pabrik penggilingan beras swasta. Gagasan ini sederhana, tapi efektif untuk mencegah manipulasi kualitas dan takaran.
18 September 2025 , oleh mediadpd
Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, persoalan tata ruang di berbagai daerah justru kian kompleks. Alih-alih menyederhanakan regulasi dan mempercepat investasi, implementasinya malah memicu kebingungan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
18 September 2025 , oleh mediadpd
Dalam pertimbangannya MK menilai bahwa pemisahan tersebut bertujuan menyederhanakan proses pagi pemilih, meningkatkan kualitas demokrasi serta menjamin hak konstitusional warga dalam memilih secara jernih dan proporsional. Namun, meskipun putusan tersebut bersifat final dan mengikat, respon dari kalangan politisi, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menunjukan adanya perbedaan pendapat yang cukup tajam. Dalam konteks ini, DPD RI menegaskan peran pentingnya untuk memastikan suara daerah tidak tenggelam dalam hiruk pikuk nasional.
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
