Informasi Seputar Kegiatan di DPD RI
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
04 Juli 2025 , oleh admin
Sudah 29 tahun berlalu sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah sebagai hasil reformasi politik nasional, namun semangat desentralisasi kekuasaan yang menjadi rohnya, justru mulai terkikis. Otonomi daerah yang semestinya menjadi sarana percepatan pembangunan dan pelayanan publik berbasis kearifan lokal, kini menghadapi tantangan serius. Pemerintah pusat, melalui berbagai regulasi sektoral seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Kehutanan, secara perlahan menarik kembali kewenangan yang sebelumnya telah diberikan kepada daerah. Hal ini menjadi ironi dalam sistem pemerintahan yang mengusung semangat demokrasi dan keadilan sosial. Indikasi kuat terjadinya resentralisasi juga diakui oleh para senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Otonomi daerah saat ini telah kehilangan “roh”-nya akibat distorsi regulasi sektoral yang tidak selaras dengan semangat Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Realitas yang dihadapi daerah saat ini menunjukkan kemunduran dalam pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pusat yang mengurangi kewenangan daerah justru menghambat efektivitas pelayanan publik dan memperlemah daya saing daerah.Peringatan Hari Otonomi Daerah seharusnya bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengevaluasi dan mengoreksi arah kebijakan desentralisasi. Jika tidak ada pembenahan mendasar, maka janji otonomi hanya akan menjadi narasi indah yang tak pernah benar-benar membumi di daerah. Otonomi bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan benar-benar dimulai dari bawah.
17 November 2025 , oleh mediadpd
Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI). Tahun ini, DPD RI yang lahir dari reformasi, telah memasuki usia yang ke-21 tahun. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 ini, mengusung tema “Dari Daerah Kita Bersatu, Untuk Indonesia Maju”.
17 November 2025 , oleh mediadpd
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus menunjukkan kepeduliannya terhadap isu strategis asional. Salah satunya dengan mencanangkan gerakan Senator Peduli Ketahanan Pangan, sebuah inisiatif yang lahir untuk mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan berkelanjutan. Gerakan ini bukan sekadar seruan, tetapi bentuk komitmen nyata senator untuk hadir langsung di tengah masyarakat, mengawal program pemerintah agar sampai ke daerah dengan pendekatan yang lebih membumi.
22 Oktober 2025 , oleh mediadpd
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali menegaskan peran strategisnya sebagai representasi daerah dengan mengangkat isu paling mendesak: ketimpangan pembangunan. Fakta-fakta yang ditemukan para senator saat menyerap spirasi masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi. Kesenjangan ini bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperlebar jurang ketidakadilan antardaerah.
22 Oktober 2025 , oleh mediadpd
Pemerintah menegaskan, langkah pemangkasan TKD merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo. Menurutnya, belanja TKD selama ini belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintahan yang saya pimpin mendorong efisiensi belanja, termasuk memastikan belanja TKD tepat sasaran. Ke depan, TKD bukan lagi satu-satunya instrumen pemerataan,” tegas Prabowo di hadapan anggota parlemen.
30 September 2025 , oleh mediadpd
“Beras adalah komoditas pangan strategis yang dikendalikan negara dalam produksinya. Maka, kasus beras oplosan ini mencederai kepercayaan publik dan mengancam integritas sistem pangan nasional,” tegas Sultan B Najamudin. Lebih jauh, Sultan mengusulkan dua pengawas pemerintah ditempatkan di setiap pabrik penggilingan beras swasta. Gagasan ini sederhana, tapi efektif untuk mencegah manipulasi kualitas dan takaran.
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
