Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Cenderawasih untuk menindaklanjuti permasalahan ratusan calon dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang terancam dikeluarkan (Drop Out) akibat kendala administratif dan pembiayaan. Dalam kunjungan tersebut, Dr. Filep Wamafma diterima langsung oleh Rektor Universitas Cenderawasih beserta jajaran, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung konstruktif dan terbuka. Komite III DPD RI menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh pihak Universitas Cenderawasih dalam merespons permasalahan ini secara bertahap dan berkelanjutan. [image]IMG-20250428-WA0023.jpg[/image] "Kami melihat keseriusan Rektor dan seluruh jajaran dalam mencari solusi bagi para mahasiswa. Ini merupakan komitmen nyata dalam menjaga kualitas pendidikan dan masa depan generasi Papua," ujar Dr. Filep. Namun, Komite III juga menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang justru menghambat perkembangan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, yang sejatinya merupakan bagian dari visi besar pembangunan Papua: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Filep juga menyampaikan masukan penting terkait mekanisme pemberian beasiswa kepada mahasiswa, khususnya di bidang kedokteran. Ia menekankan perlunya penyaluran dana pendidikan dari pemerintah daerah langsung ke rekening kampus. [image]IMG-20250428-WA0071.jpg[/image] “Dalam hal pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah, sebaiknya dana pendidikan, terutama biaya kuliah dan akademik, ditransfer langsung ke pihak kampus. Kampus dapat ikut mengelola dan memastikan dana itu tepat sasaran. Untuk biaya hidup dan kebutuhan pribadi, itu bisa tetap ditransfer ke mahasiswa,” jelas Dr. Filep. Menurutnya, dari hasil advokasi dan informasi yang diterima, pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa, namun karena mekanisme transfer dilakukan langsung ke mahasiswa, tidak jarang dana pendidikan digunakan tidak sesuai peruntukannya, sehingga menimbulkan permasalahan lanjutan. “Kami mendorong agar ke depan sistem ini dievaluasi, dan pemerintah daerah dapat menyalurkan dana pendidikan langsung ke rekening perguruan tinggi. Ini penting agar tidak terjadi lagi kasus mahasiswa terhambat studinya karena kendala biaya, padahal sebenarnya pemerintah sudah membantu,” lanjutnya. [image]IMG-20250428-WA0011.jpg[/image] Sebagai langkah lanjut, Komite III DPD RI akan memanggil dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah ini dengan mitra kerja seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (DIKTI SAINTEK), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah terkait. Selain itu, Komite III juga menegaskan akan terus mendorong penataan sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Papua, agar lebih transparan, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, guna mendukung kualitas SDM Papua yang unggul di sektor kesehatan. Source : https://www.laraspost.com/nasional/98715033493/filep-wamafma-kunjungi-universitas-cenderawasih-terkait-permasalahan-calon-dokter-muda?page=all

Dr. Filep Wamafma diterima langsung oleh Rektor Universitas Cenderawasih beserta jajaran, yang berlangsung konstruktif dan terbuka. Tindaklanjuti permasalahan ratusan calon dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang terancam dikeluarkan (Drop Out) akibat kendala administratif dan pembiayaan, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Filep Wamafma, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Cenderawasih. Dr. Filep Wamafma diterima langsung oleh Rektor Universitas Cenderawasih beserta jajaran, yang berlangsung konstruktif dan terbuka. Komite III DPD RI menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh pihak Universitas Cenderawasih dalam merespons permasalahan ini secara bertahap dan berkelanjutan. [image]IMG-20250428-WA0143.jpg[/image] "Kami melihat keseriusan Rektor dan seluruh jajaran dalam mencari solusi bagi para mahasiswa. Ini merupakan komitmen nyata dalam menjaga kualitas pendidikan dan masa depan generasi Papua," ujar Dr. Filep dalam keterangan yang diterima, Sabtu (26/04/2025). Namun, Komite III juga menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang justru menghambat perkembangan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, yang sejatinya merupakan bagian dari visi besar pembangunan Papua : Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Filep juga menyampaikan masukan penting terkait mekanisme pemberian beasiswa kepada mahasiswa, khususnya di bidang kedokteran. Ia menekankan perlunya penyaluran dana pendidikan dari pemerintah daerah langsung ke rekening kampus. [image]IMG-20250428-WA0077.jpg[/image] “Dalam hal pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah, sebaiknya dana pendidikan, terutama biaya kuliah dan akademik, ditransfer langsung ke pihak kampus. Kampus dapat ikut mengelola dan memastikan dana itu tepat sasaran. Untuk biaya hidup dan kebutuhan pribadi, itu bisa tetap ditransfer ke mahasiswa,” jelas Dr. Filep. Menurutnya, dari hasil advokasi dan informasi yang diterima, pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa, namun karena mekanisme transfer dilakukan langsung ke mahasiswa, tidak jarang dana pendidikan digunakan tidak sesuai peruntukannya, sehingga menimbulkan permasalahan lanjutan. [image]IMG-20250428-WA0175.jpg[/image] “Kami mendorong agar ke depan sistem ini dievaluasi, dan pemerintah daerah dapat menyalurkan dana pendidikan langsung ke rekening perguruan tinggi. Ini penting agar tidak terjadi lagi kasus mahasiswa terhambat studinya karena kendala biaya, padahal sebenarnya pemerintah sudah membantu,” tuturnya. Sebagai langkah selanjutnya, Komite III DPD RI akan memanggil dan mengoordinasikan penyelesaian masalah ini dengan mitra kerja seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (DIKTI SAINTEK), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah terkait. Selain itu, Komite III juga menegaskan akan terus mendorong penataan sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Papua, agar lebih transparan, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, guna mendukung kualitas SDM Papua yang unggul di sektor kesehatan. (***) Source : https://ruzkaindonesia.id/posts/522318/ratusan-calon-dokter-muda-fk-universitas-cenderawasih-terancam-do

Wakil Menteri (Wamen) Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Ernik Ermawati membuka secara resmi puncak perayaan HUT ke-50 Tahun Ikatana (Ikatan Alumni Universitas Udayana) yang ditandai dengan pemukulan gong, Sabtu (22/03/2025) bertempat di Dharma Negara Alaya Lumintang Denpasar. HUT ke-50 Ikayana kali ini yang dirangkai dengan Seminar Nasional bertajuk “Pengejawantahan Pariwisata Budaya sebagai Sumber Daya Alam Tak Berwujud” dihadiri Ketua Ikayana Dr. I.B. Rai Dharmawijaya Mantra yang juga Anggota DPD RI Perwakilan Bali. Hadir pula pada acara tersebut Anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua, Pdt. David Harold Waromi, Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, dan beberapa instansi terkait lainnya. Dalam sambutannya. I.B. Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan perayaan kali ini cukup spesial karena menyambut angka ke 50 (Setengah Abad) berdirinya Ikayana. Dengan Mengangkat Tema “Harmoni Ikayana menuju Indonesia Emas, Ikayana Bertekad Untuk Ikut Berpatisipasi Aktif Dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Pengejawantahan dari tema tersebut kemudian diaplikasikan dalam Seminar Nasional sebagai buah hasil pemikiran Ikayana dalam memberikan kontribusi kepada Negara Kesatuan RI. [image]a8dd638d-f796-4339-b500-48a03d746002-800x445.jpeg[/image] “Indonesia sangatlah luar biasa, memiliki 2 potensi Modal Sumber Daya Alam; Berwujud (Tangible) dan Tidak Berwujud (Intangible Asset) meliputi budaya, tradisi, kearifan lokal, dan nilai-nilai sosial yang merupakan sumber daya yang sulit ditiru dan menjadi modal besar kekayaan budaya nusantara sebagai potensi dalam pembangunan kepariwisataan budaya yang menjadi energi menuju Indonesia Emas,” jelasnya. Rai Mantra menegaskan modal budaya ini penting sebagai aset strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif yang kuat. “Budaya tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi energi besar dalam mewujudkan Indonesia Emas,” ujarnya. Untuk itu seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan strategis nasional dalam pengelolaan pariwisata budaya. “Meningkatkan pemahaman dari pemerintah pusat hingga daerah mengenai modal budaya sebagai keunggulan manajerial dalam industri pariwisata dan mendorong reinterpretasi, reintegrasi, dan adaptasi budaya dalam pengelolaan pariwisata,” tambah mantan Walikota Denpasar ini. [image]568838dc-0eca-40c1-8285-ec8e62b9dc73-768x443.jpeg[/image] Sementara Wamen Pariwisata Ni Luh Ernik Ermawati menekankan pentingnya unsur budaya dalam menuju Indonesia Emas 2045. “Salah satu misi RPJPN tahun 2025 – 2045 adalah Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat melalui optimalisasi modal budaya serta pelestarian sumber daya alam,” ujarnya. Misi ini sekaligus menjadi salah satu arah kebijakan kepariwisataan Indonesia dimana pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan memperhatikan kemajuan kebudayaan, kelestarian lingkungan, serta ketahanan terhadap bencana. Dijelaskan Indonesia ditargetkan mencapai rasio PDB Pariwisata 5% pada tahun 2029 dan kontribusi PDB 8% pada tahun 2045. Dalam usaha mencapai target tersebut, Kementerian Pariwisata merumuskan beberapa strategi meliputi pengembangan talenta unggul, pengelolaan destinasi pariwisata, penguatan ekosistem industri, dan beberapa hal lainnya. Hasil dari seminar ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kebijakan strategis nasional khususnya dalam pengelolaan Pariwisata Budaya. Serta meningkatkan pemahaman baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat mengenai Modal Budaya yang menjadi keunggulan manajerial dalam industri pariwisata. Dalam sesi Ikayana Award terungkap fakta menarik, Dr. dr. A.A. Sri Wahyuni, SpKJ, Penerima Dharma Ikayana Bidang Pemberdaya Masyakat dan juga Ketua Yayasan Lentera Bali mengutarakan keprihatinannya terhadap dunia pariwisata. [image]20250322125242183200.jpeg[/image] “Tidak terkendalinya pariwisata sangat berdampat terhadap anak-anak kita di Bali. Mereka lebih memilih mencari 1 dolar, 5 dolar setiap harinya, dibandingkan melanjutkan sekolahnya. Ini adalah persoalan budaya (mentalitas) yang harus menjadi perhatian kita bersama,” ungkap Sri Wahyuni. Source : https://www.baliekbis.com/puncak-hut-ke-50-ikayana-dibuka-wamen-pariwisata-rai-mantra-budaya-energi-besar-wujudkan-indonesia-emas/

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri Puncak Perayaan HUT ke-50 Tahun IKAYANA (Ikatan Alumni Universitas Udayana) Jumat (22/03) di Gedung Dharma Negara Alaya Lumintang. Puncak HUT ke- 50 IKAYANA dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Enik Ermawati ditandai dengan pemukulan gong dan pemotongan tumpeng. Tampak hadir juga dalam kesempatan ini Ketua Umum IKAYANA, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Anggota DPD RI Dapil Papua, Pdt. David Harold Waromi, Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana dan instansi terkait lainya. Peringatan HUT ke-50 IKAYANA tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan yang mempererat hubungan alumni dengan masyarakat. Acara puncak diselenggarakan dengan Seminar Nasiolal Kepariwisataan di Gedung Dharma Negara Alaya, dan dilanjutkan keesokan harinya dengan serangkaian kegiatan, termasuk Fun Run, Tenis, reuni, dan bakti sosial. Antusiasme alumni dalam perayaan ini terlihat dari jumlah peserta yang telah terdaftar. Sebanyak 40 alumni akan berpartisipasi dalam turnamen tenis, sekitar 400 orang diperkirakan menghadiri acara puncak, 800 peserta akan meramaikan Fun Run, 450 alumni menghadiri reuni, serta 200 orang turut serta dalam kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan donor darah.  Ketua Umum IKAYANA, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra yang juga anggota DPD RI dalam sambutannya mengatakan,  perayaan kali ini cukup spesial karena menyambut angka ke 50 (setengah abad) berdirinya IKAYANA. Dengan semangat ini IKAYANA bertekad untuk ikut berptisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan berkelanjutan. "Dalam HUT ke- 50 mengangkat tema "Harmoni Ikayana Menuju Indonesia Emas", pengejawantahan dari tema tsb diaplikasikan dalam sebuah seminar Nasional sebagai buah hasil pemikiran IKAYANA dalam memberikan konstribusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Rai Mantra. Lebih lanjut disampaikan, seminar Nasional mengangkat tema "pariwisata budaya pengejawantahan sumber daya alam tidak berwujud". Ini menyoroti pentingnya modal budaya sebagai aset strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki dua jenis sumber daya utama dalam pengembangan pariwisata. Yaitu, sumber daya alam berwujud (Tangible Assets) seperti keindahan alam, lanskap, dan ekosistem. Dan sumber daya alam tidak berwujud (Intangible Assets) yang meliputi budaya, tradisi, kearifan lokal, dan nilai-nilai sosial. [image]20250322125253123400.jpeg[/image] Dalam konteks pariwisata budaya, modal budaya adalah aset yang sulit ditiru dan langka, sehingga memiliki nilai kompetitif dan komparatif yang kuat. Budaya tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga energi besar dalam mewujudkan Indonesia Emas. "Seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan strategis nasional dalam pengelolaan pariwisata budaya. Meningkatkan pemahaman dari pemerintah pusat hingga daerah mengenai modal budaya sebagai keunggulan manajerial dalam industri pariwisata.Serta mendorong reinterpretasi, reintegrasi, dan adaptasi budaya dalam pengelolaan pariwisata," ujar Rai Mantra. Sementara Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengucapkan selamat hari jadi yang ke-50 tahun untuk IKAYANA. Bangkitkan terus apa yang menjadi tujuan IKAYANA saat ini yang bersinergi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Sehingga apa yang menjadi tujuan IKAYANA dapat bersanding dengan alumni universitas lainnya di Indonesia. Wawali Arya Wibawa juga mengaprwsiasi pelaksanaan seminar nasional oleh IKAYANA. Diharapkan IKAYANA dapat lebih mengenal serta mengetahui tentang kondisi saat ini, yang fokus seminar salam membahas masalah Pariwisata Budaya. “Saya harapkan organisasi IKAYANA diharapkan dapat terus melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota, sehingga apa yang menjadi masalah perkotaan saat ini dapat dibahas untuk kesejahteraan masyarakat. Denpasar sebagai ibukota propinsi Bali di mana kota ini menjadi barometer pertumbuhan dan perkembangan Bali meliputi beragam aspek mulai dari Pariwisata,kebudayaan, ekonomi, sosial politik dan keamanan”, ungkapnya. Source : https://atnews.id/portal/news/24745/

Jayapura, Teraspapua.com – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pdt. David Waromi melakukan sosialisasi Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di SMAN 1 Kota Jayapura, Papua, Rabu (26/2)/2025. Pdt David Waromi mengajak para guru dan siswa untuk lebih memahami dan menghargai empat pilar tersebut, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika, yang menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. “Adanya reformasi 1998, salah satu tuntutannya melakukan amandemen UUD Tahun 1945 (tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002). Pada tahun 2004 sudah dilakukan sosialisasi Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPRS/ MPR, namun masih terbatas oleh Pimpinan MPR RI Periode 1999-200,” kata Pdt. Waromi. Dikatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Mulai dilakukannya Sosialisasi terhadap UUD NRI 1945 yang telah di Amandemen dan Ketetapan MPRS/ MPR. “Peristiwa penting MPR Periode 2004-2009 yaitu, Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR terutama UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan dan ketetapanMPR, Membentuk tim kerja sosialisasi putusan MPR yang berjumlah 70 orang,” ujarnya. [image]IMG-20250319-WA0020.jpg[/image] Lanjut Pdt. David Waromi, dikeluarkannya INPRES Nomor 6 tahun 2005 tentang dukungan kelancaran pelaksanaan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, dikeluarkannya KEPRES Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus. Tugas Pimpinan MPR RI Menurut UU 27 Tahun 2009, adalah mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. “Jadi, komitmen Pimpinan MPR untuk memasyarakatkan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya. Ditambahkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014, periode ini lah dikenal dengan sebutan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, dengan membentuk Badan Sosialisasi MPR RI. Untuk mempertegas tugas MPR salah satunya dimasukkan tugas melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR dalam UU MD3. Pengertian “Pilar” tutur Pdt. David Waromi, tiang penguat (bangungan) Dasar (yang pokok); Induk, tiang Penyangga (Geladak Kapal). “Kedudukan tidak sederajat, setiap pilar kehidupan memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara menjadi pilar kehidudpan uatama yang mewarnai dan menjiwai pilar-pilar kehidupan yang lainnya,” paparnya. [image]IMG-20250319-WA0025.jpg[/image] Lanjutnya, dalam 4 pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara sesungguhnya masih banyak pilar-pilar kehidupan lainnya seperti bendera, bahasa, lambing negara, dan lain-lain. Senator Pdr. David Waromi mengatakan, Empat Pilar MPR RI. Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dasar Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara. “MPR bertugas sesui UU No 17 Tahun 2024 Pasal 5, memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,” paparnya. Selain itu tambah Pdt. David Waromi, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pdt. David Waromi pun mengajak siswa siswi SMAN 1 kota Jayapura untuk memahami dan menghargai Empat Pilar MPR yang menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara Pilar-pilar ini merupakan prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap maju, adil, dan sejahtera," pungkas Senator, Pdt. David Waromi. [image]IMG-20250319-WA0120.jpg[/image] Menutup kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI, pdt. David Waromi menyerahkan sertifikat sebagai salah satu tanda mengikuti kegiatan yang dimaksud. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama guru dan peserta sosialisasi empat pilar MPR RI. [image]Gambar WhatsApp 2025-03-19 pukul 14.10.02_2780750d.jpg[/image] Source : [https://teraspapua.com/2025/02/24/senator-pdt-david-waromi-sosialisasikan-4-pilar-mpr-ri-di-sman-1-jayapura/](https://)

Senator asal Provinsi Papua Lalita menggelar buka puasa bersama dengan sejumlah Komunitas Masyarakat Nelayan di Pesisir Kota Jayapura, Selasa (18/3). Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu restoran di Kota Jayapura ini juga sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan menjemput aspirasi Masyarakat. Di hadapan seluruh Komunitas Masyarakat Nelayan, Lalita menyampaikan bahwa momentum Ramadan adalah waktu yang sangat baik untuk saling bersilaturahmi dan menyebar kebaikan. Dia menjelaskan kebaikan itu tidak memandang ras, suku, dan agama. "Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berbuat baik, yah momen inilah yang sangat tepat sekaligus menjadi ruang menjemput aspirasi Masyarakat nelayan kita yang tinggal di pesisir kota Jayapura," kata Lalita dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Selasa (18/3). Lalita juga mengingatkan agar senantiasa menjunjung tinggi rasa toleransi beragama di kalangan masyarakat sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. “Jayapura adalah Kota Toleransi. Kita akan selalu menghidupkan nilai-nilai keberagaman dan persatuan dalam Pancasila. Ini telah kita buktikan di Bulan Suci Ramadan ini,” tambahnya. Masyarakat nelayan sangat antusias mengikuti kegiatan hingga akhir, mereka menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi selama ini. Aspirasi itu mulai dari minimnya bantuan alat tangkap, ketersediaan bahan bakar, serta kondisi cuaca buruk yang membuat tangkapan ikan menurun. Acara yang berlangsung kurang lebih dua jam ini, berjalan dengan lancar, khidmat, dan penuh rasa kekeluargaan. [https://m.jpnn.com/news/senator-lalita-buka-puasa-bersama-masyarakat-nelayan-tekankan-toleransi](https://)

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pendeta (Pdt) David H. Waromi melakukan sosialisasi 4 pilar di SMAN 2 Jayapura, (26 November 2024). Sosialisasi tersebut menghadirkan peserta didik dan para guru, tata usaha sebagai peserta dan didampingi oleh Kasubag kantor DPD RI Papua, wakil kepala sekolah setempat, Agus Salim, staf anggota DPD RI, Martha Samori dan Sonny Bokorpioper. Kepada peserta didik SMAN 2 Jayapura, Pdt. David Waromi menyampaikan bahwa empat pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, Undang-undang 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR. NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Dikatakan secara internal tantangan kebangsaan menurut Tap MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yaitu masih banyak penghayatan dan pengalaman agama, serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit “Pengabaian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan. Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan,” ujarnya. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin dan tokoh bangsa serta tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal,” imbuhnya. Sementara tantangan kebangsaan secara eksternal, merupakan pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam dan makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan Global dalam perumusan kebijakan nasional. [image]a2ed2f7f-a7a2-4d4c-ac6e-5f5edb5263fd.jpeg[/image] Beliau juga menyampaikan, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. “Dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, rumusan sila-sila Pancasila Itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis konstitusional sah berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat dan setiap warga negara tanpa kecuali,” paparnya. Selain Pancasila sebagai ideologi negara dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika, moral, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Pada kesempatan itu juga, beliau memaparkan sejarah pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mulai dari susunan pengurus BPUPKI, pidato Soekarno 1 Juni 1945, susunan panitia 8 susunan panitia 9, serta Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan proklamasi. [image]40bc57f0-e822-457a-b706-33e5515f2c17.jpeg[/image] Menurutnya, pembukaan undang-undang Dasar tahun 1945 yang diuraikan diantaranya prinsip-prinsip dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, intisari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan kesepakatan dasar perubahan undang-undang Dasar 1945. Undang-undang dasar mengatur 4 hal penting seperti prinsip kedaulatan rakyat dan negara hokum, pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Pendeta Waromi juga menjelaskan tentang pilar keempat yaitu Ketetapan MPR RI Nomor 1 MPR tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. “Jadi ada 139 Tap MPRS dan TAP MPR mulai dari tahun 1960 sampai dengan 2002 dikelompokkan menjadi 6 pasal berdasarkan materi dan status hukumnya,” lugasnya. Usai sosialisasi anggota DPD RI, Pdt. David H. Waromi menyampaikan akan menyerahkan sertifkat kepada peserta serta buku sosialisasi 4 pilar kepada semua Peserta yag hadir, sebanyak 150 orang. Source : https://teraspapua.com/2024/11/26/anggota-dpd-ri-pdt-david-waromi-sosialisasikan-4-pilar-mpr-ri-di-sman-2-jayapura/

Anggota DPD RI Dapil Papua Lalita melakukan audience dengan Manejemen PT. Pertamina Patra Niaga Regional VII Papua Maluku, yang dilaksanakan di Kantor PT. Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Dok-VII Jayapura, Kamis (28/11/2024). Audience dihadiri Manejemen PT. Pertamina Patra Niaga Regional VII Papua Maluku Penjabat sementar Executive General Manager Nugraha Windusena, Pjs. Manager Retail Windarto Agoes Setiawan, Pjs. Communication, Relation & CSR Edi Mangun, Pjs. Manager S & D Yusep Sophian dan Fuel Terminal Manager Jayapura Jonathan Erson Ruben. Audience tersebut dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pelayanan PT. Pertamina Patra Niaga Regional VII Papua Maluku, diantaranya aspirasi para nelayan terkait masalah BBM Subsidi Nelayan yang masih terbatas dan berikut akan ditindaklanjuti dengan pembangunan SPBN dan masih ditemukan antrian panjang kendaraan saat melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU wilayah Kota Jayapura dan Papua pada umumnya . Mengawali pertemuan, Pjs. Executive General Manager Nugraha Windusena menyampaikan investor sudah banyak yang akan masuk untuk investasi BBM, tapi terhalang dengan kepastian hukum akan tanah atau lokasi yang tidak ada kejelasan, serta ijin dari dinas terkait yang terlihat rumit dan kadang tidak bisa mendapat ijin dan juga jam beroperasi SPBU yang hanya buka lebih lama dari 07.00-20.30, karena rawan penyalahgunaan dan kejahatan. [image]36643848-cbc0-4972-82e1-eb70116c301c (1).jpeg[/image] Anggota DPD RI Komite II, Lalita mengaku sangat senang sekali bisa bertemu langsung untuk melanjutkan aspirasi para nelayan terkait masalah BBM Subsidi Nelayan yang masih terbatas dan berikut akan ditindaklanjuti dengan pembangunan SPBN bagi nelayan. Diskusi selanjutnya mengenai titik kumpul para nelayan untuk menyiapkan lahan sekaligus mengimbau para nelayan agar melengkapi data anggota & kapal sehingga bisa memperoleh surat rekomendasi dari KKP. Sementara terkait dengan antrian kendaraan pada saat mengisi BBM terutama truk yang seringkali menyebabkan kemacetan pada ruas jalan dan dijelaskan oleh pihak PT. Pertamina bahwa kendala yang dihadapi adalah di Kota Jayapura hanya ada 13 SPBU yang memiliki halaman yang terbatas sehingga menyebabkan antrian yang panjang. Senator Lalita menyampaikan saran untuk pertemuan lebih lajut akan berdiskusi dengan MRP Papua dan Istansi terkait untuk penanganan masalah titik lokasih lahan untuk pembangunan SPBU di Papua, agar dapat mencari jalan tengah untuk penyelesaain masalah tersebut, atau bisa di lakukan kerjasama dengan pemilik hak ulayat, ondoafi, atau kepala suka, jika tidak bisa membeli lahan, maka bisa digunakan sistem kontrak panjang, dengan dokumen resm agar hak tanah tersebut tidak beralih pindah kepada orang lain, atau pihak lain dan tanah adat itu akan menjadi hak dari pada pemilik sampai keturunan selanjutnya. Lalita berharap masalah ini harus segera diambil langkah cepat, supaya tidak berimbas pada hal lainnya terutama terkait dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, apalagi mau menjelang natal dan tahun baru. ”Harapan kami ini bisa diatasi, supaya tidak terus terjadi antrean di SPBU. Pada intinya kami akan sampaikan ke pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera diselesaikan. Saya akan berusaha untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait, agar persoalan BBM ini segera diatasi, saya akan cari tahu lebih lanjut titik masalahnya” ungkapnya. [image]68e1661b-30d0-467b-8fca-6b3514b631a7.jpeg[/image] Source : https://papuainside.id/dpd-ri-perwakilan-papua-audiensi-dengan-pertamina-regional-vii-papua-maluku/

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua terima kunjungan dari DPD RI Komite I, Sabtu (30/11). Kunjungan tersebut diadakan di Ruang Aula Kanwil Kemenkumham Papua dengan tujuan utama untuk menjalin silaturami, memperkuat sinergi dan meningkatkan kerja sama antara kedua instansi. Rombongan DPD RI Komite I yang terdiri dari Wakil ketua 1 DPD RI Dapil Papua Carel Simon Petrus Suebu beserta jajaran disambut secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Anthonius Mathius Ayorbaba, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Max Wambrau, para Pejabat Administrator Pengawas, Kepada Satuan kerja dan jajaran. [image]IMG-20241130-WA0043.jpg[/image] Kunjungan ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi juga sebagai wadah untuk penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Kepala Kantor Wilayah Anthonius Mathius Ayorbaba menyambut baik niat baik dari DPD RI Komite I. Sebagai pembuka, ia memaparkan seputar gambaran umum terkait tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham dan juga gambaran umum terkait telaan penerimaan CPNS di lingkungan Kemenkumham serta Kouta orang asli Papua (OAP) yang sangat minim pada penerimaan CPNS Kemenkumham dan juga beberapa pembahasn mengenai rotasi pejabat untuk di prioritaskan orang asli Papua (OAP). "Di Papua ini kita banyak suku-suku tertentu yang memiliki kemampuan terbatas dalam memahami Teknologi informasi (TI) sehingga mereka mau bersaing untuk mengikuti seleksi CPNS di Kemenkumham sangat susah karena harus bersaing dengan seluruh pelemar Se Indonesia. [image]IMG-20241130-WA0049.jpg[/image] Hal ini tentu sangat sulit buat anak anak asli Papua di daerah daerah terpencil yang ingin mengabdikan diri kepada negara melalui kemenkumham, tentu dengan rapat ini aspirasi anak anak Papua dalam formasi CPNS di tindak lanjuti oleh DPD RI sehingga penerimaan CPNS bisa di prioritaskan orang asli Papua yang punya keinginan bekerja di Kemenkumham baik di lapas maupun Imigrasi." Ujar Anthonius. "Untuk kendala yang lain terkait rotasi pejabat Orang Asli Papua (OAP) pada kemenkumham juga menjadi perhatian khusus bagi jajaran kemenkumham mengingat beberapa Orang Asli Papua yang belum bisa menduduki jabatan jabatan tertentu." Sambungnya. [image]IMG-20241130-WA0057.jpg[/image] Menanggapi kondisi tersebut, Wakil ketua 1 DPD RI Komite I Carel Simon Petrus suebu memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Papua yang meski di tengah kendalanya SDM namun tetap dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal. [image]IMG-20241130-WA0055.jpg[/image] “Setelah berdiskusi bagaimana apa yang telah di sampaikan oleh bapak kakanwil dan juga beberapa pejabat akan kami tindak lanjuti kepada menteri melalui pimpinan DPD RI sehingga Kouta CPNS Orang Asli Papua dapat terisi sesuai kebutuhan di Kemenkumham dan juga terkait rotasi pejabat orang asli Papua (OAP) akan kami sampaikan juga dan hal ini tentu akan menjadi aspirasi penting yang harus kami DPD RI perwakilan Papua kawal ke pusat sehingga hak hak orang asli Papua dapat berdiri sejajar dengan saudara saudara kita yang lain di Indonesia." Ungkap Carel. [image]IMG-20241130-WA0067.jpg[/image] Selain itu, Wakil ketua 1 DPD RI Dapil Papua Carel Simon Petrus suebu I juga berencana akan menyampaikan dan berkoordinasi terkait kendala-kendala yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Papua kepada pihak-pihak yang terlibat seperti pemasalahan, Kouta Khusus Orang Asli Papua dalam perekutmen CPNS Kemenkumham, kurangnya SDM khususnya orang asli Papua yang bertugas pada daerah perbatasan di Papua, dan juga lapas, dan juga pejabat imigrasi orang asli Papua pada kantor imigrasi dan lapas di Papua. Source : ( Humas Kumham Papua - Pasti Tifa) https://www.facebook.com/share/p/15QGqYMZjf/

Para anggota DPD RI (Dewan Perwakilan daerah) asal Provinsi Papua melakukan kunjungan kerja Pengawasan Pilkada serentak Tahun 2024-2029 di Provinsi Papua. Anggota DPR RI yang tiba di Papua antara lain Wakil Ketua Komite I (DPD RI) Carel Simon Petrus Suebu, Anggota Komite II (DPD RI) Lalita, serta Anggota Komite III (DPD RI) Pdt. David Harold Waromi, dengan agenda pertemuan bersama KPU Provinsi Papua, membahas tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menjadi Undang – undang sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Juga, membahas Pengawasan atas Pelaksanaan UU No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang dihasilkan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Provinsi Papua dan, membahas tentang , engawasan atas pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan social khususnya terkait isu penyalagunaan bantuan social dalam penyelengaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 bersama Pimpinan KPU dan Jajaran KPU Provinsi Papua, di ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Papua, Selasa (26/11/2024). Khusus untuk senator Lalita, dirinya melakukan kegiatan lanjutan dengan mengujungi Kantor Bawaslu Provinsi Papua dan bertemu Ketua Bawaslu Hardin Halidin. , bahkan di hari sebelumnya Lalita juga melakukan pencoblosan meyalurkan hak suaranya di TPS 11, Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara Provinsi Papua, Rabu 27 November 2024 bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Papua Derek Norotouw. Terkait pertemuan dengan Ketua Bawaslu Papua, Lalita berbincang-bincang tentang pengawasan atas Pelaksanaan UU No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terhadap sampah yang dihasilkan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Provinsi Papua tentang dampak sampah hasil pilkada atau sampah Baliho yang mana bawaslu provinsi papua dalam penaganannya. “Sampah tersebut akan di akomodir oleh bawaslu masing-masing wilayah baik kota dan kabupaten di bantu satuan polisi pamong praja, dan pemanfaatan sampah kayu itu bisa di ambil langsung oleh warga masyarakat sesuai kebutuhan sendangkan sampah plastik hasil baliho di simpan sampai batas waktu nya diangkut lalu dibuang pada TPA wilayah masing bawaslu kota/kabupate,” kata Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin. Lalita ditengah kesibukannya, menyempatkan diri berbincang-bincang dengan warga dok 9 atas di tempat TPS dan menyampaikan bahwa seluruh warga dapat mengunakan hak pilih dengan baik dan benar untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan agar terpilihnya pemimpin di Papua yang takut akan Tuhan dan tidak melakukan korupsi agar pembangunan di berbagai bidang dapat dikerjakan dan dinikmati hasilnya oleh warga masyarakat Papua. Source : https://papuainside.id/pilkada-2024-anggota-komite-dpd-ri-lalita-memilih-di-tps-11-kelurahan-imbi-kota-jayapura/