Jumat, 05 April 2024 19.48.32

JAKARTA, dpd.go.id - Komite IV DPD RI meminta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 harus mampu membuat pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa lebih berkembang. Hal tersebut bertujuan agar mengurangi kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana dasar antara Pulau Jawa, dan wilayah di luar Jawa. "RPJPN harus mampu membuat...

Kamis, 02 Januari 2025 23.08.16

dpd.go.id - Komite III DPD RI menyoroti pernyataan Menag Nasaruddin Umar terkait usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp93.389.684,99 atau sekitar Rp93,3 juta. Usulan ini disampaikan pada rapat kerja Komite VIII DPR RI dengan Menteri Agama dan Kepala BP Haji terkait persiapan haji 2025, pada Senin (30/12/2024), di komplek...

Jumat, 03 Januari 2025 10.29.08

dpd.go.id - Komite III DPD RI menyoroti pernyataan Menag Nasaruddin Umar terkait usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp93.389.684,99 atau sekitar Rp93,3 juta. Usulan ini disampaikan pada rapat kerja Komite VIII DPR RI dengan Menteri Agama dan Kepala BP Haji terkait persiapan haji 2025 pada Senin (30/12/2024) di komplek...

Selasa, 18 Maret 2025 10.36.48

dpd.go.id, JAKARTA- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengesahkan 10 (sepuluh) Keputusan DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-11 Tahun Sidang 2024-2025. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyepakati dan memutuskan beberapa hal antara lain Hasil Pengawasan Komite I DPD RI terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun...

Sabtu, 10 Mei 2025 11.44.03

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli ST, MT, PhD membahas tentang pengembangan ketenagakerjaan di Papua Barat. Senator Filep menekankan tingginya angka pengangguran yang mengalami kenaikan pada Februari 2025 dibandingkan Agustus 2024. Menurutnya, tren peningkatan angka pegangguran ini...

Sabtu, 24 Mei 2025 17.02.28

Jakarta, dpd.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta kepastian dari pemerintah terkait kebijakan jeda (moratorium) pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Abraham mempertanyakan sampai kapan kebijakan moratorium diberlakukan. “Sudah terlalu lama. Sejak tahun 2014, sampai sekarang. Mau sampai kapan...

Kamis, 12 Juni 2025 15.19.23

dpd.go.id, -Selasa 10 Juni 2025 Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti atau yang akrab disapa Teh Aanya, mendorong percepatan pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa di Jawa Barat. Baginya, KMP bukan sekadar program seremonial, tetapi langkah strategis untuk membebaskan masyarakat desa dari ketergantungan pada rentenir,...

Rabu, 02 Juli 2025 14.52.23

dpd.go.id, Donggala (2/7/2025) – Perjuangan Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, dalam mengupayakan hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) dari pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Selat Makassar mendapatkan dukungan dari anggota DPD RI dapil Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir. Andhika, yang juga putra mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, menyatakan...

Jumat, 25 Juli 2025 15.11.29

Yogyakarta, dpd.go.id – Salah satu dampak penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah yaitu pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang berimplikasi mengurangi kapasitas fiskal daerah dalam menyusun dan menjalankan APBD secara optimal. Alasan itulah yang melatarbelakangi R.A. Yashinta Sekarwangi Mega, Anggota DPD RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Anggota Komite IV menggelar...

Jumat, 25 Juli 2025 13.05.06

dpd.go.id, Yogyakarta – Salah satu dampak penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah yaitu pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang berimplikasi mengurangi kapasitas fiskal daerah dalam menyusun dan menjalankan APBD secara optimal. Alasan itulah yang melatarbelakangi R.A. Yashinta Sekarwangi Mega, Anggota DPD RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Anggota Komite IV menggelar...

Selasa, 03 September 2024 11.51.58

Jakarta, dpd.go.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 (RUU APBN 2025), Senin 2 September 2024, di Komplek MPR RI/DPD RI/DPR RI Senayan, Jakarta. Dra. Hj. Elviana,...

Kamis, 23 Januari 2025 19.39.03

Jakarta, dpd.go.id - Memasuki tahun 2025, Komite III DPD RI langsung gerak cepat menyelenggarakan berbagai rapat dengan Pemerintah maupun pemangku kepentingan lain untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Seperti yang terjadi pada Selasa, 21/01/25, Komite III DPD RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Badan Gizi Nasional, Senayan Jakarta. “Kita ingin gercep...

Kamis, 23 Januari 2025 19.31.04

Jakarta, dpd.go.id - “Upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman persaingan tidak sehat antara pekerja dan pengusaha. Dari sisi pekerja, upah minimum untuk melindungi pekerja dari upah yang sangat rendah. Adapun dari sisi pengusaha, upah minimum merupakan standar minimum yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja. Dengan upah minimum bukan saja...

Senin, 27 Januari 2025 09.37.46

dpd.go.id , Jakarta - Tujuh nelayan asal Aceh Timur yang ditahan otoritas Myanmar sejak 24 Juni 2024 di penjara District kwauthaung atas tuduhan pelanggaran batas perairan, kini telah berada di Yangon paska dapat amnesti. Ketujuh nelayan asal Aceh Timur bersama 5.864 tahanan asal Myanmar, serta 180 orang asing memperoleh amnesti...

Kamis, 10 April 2025 09.25.15

DPD RI mengungkapkan bahwa kesenjangan akses terhadap pendidikan semakin diperparah oleh kurangnya infrastruktur, tenaga pengajar, serta fasilitas yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih membutuhkan reformasi menyeluruh agar dapat berjalan lebih inklusif dan adil. Salah satu permasalahan utama yang terus mencuat adalah ketimpangan kesejahteraan antara guru ASN...

Kamis, 10 April 2025 09.09.13

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Namun, DPD RI tidak setuju jika penghematan anggaran dilakukan dengan memotong dana transfer ke daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah. Dalam jangka panjang pemerintah harus mengevaluasi kembali distribusi keuangan...

Kamis, 12 Juni 2025 09.07.42

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, menyambut baik hasil sidang isbat yang menghasilkan kesepakatan bersama dalam penetapan Hari Raya Idulfitri. Menurut Sultan, hal ini menjadi pertanda positif bagi semangat persatuan umat Islam Indonesia. Dirinya juga mengajak agar kita semua mengapresiasi Kementerian Agama dan seluruh ormas Islam yang...

Kamis, 12 Juni 2025 09.16.00

DPD RI melihat pengelolaan sampah bukan hanya sebagai masalah kebersihan, tetapi juga keadilan sosial dan kesehatan masyarakat. Praktik pengelolaan sampah yang tidak efisien, memperburuk kondisi lingkungan dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani permasalahan ini. DPD RI mendukung langkah-langkah preventif, seperti pendidikan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga,...

Kamis, 17 Juli 2025 16.38.14

JAKARTA, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sidang Paripurna ke-15 untuk mengesahkan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil pengawasan legislasi, dan keputusan DPD RI. “Sidang Paripurna ke-15 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kali ini mengambil agenda pokok Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Penyampaian Laporan...

Minggu, 27 Juli 2025 09.39.34

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mengaku prihatin atas banyaknya kejadian keracunan makanan yang diduga akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak program ini bergulir pada Januari 2025 lalu. Terbaru sebanyak 200 siswa di SMP Negeri Kota Kupang mengalami keracunan pada Selasa (22/7) usai menyantap MBG...