Menampilkan hasil pencarian

PENYESUAIAN JADWAL SELEKSI DAN PENGGUNAAN METERAI DALAM PENGADAAN CPNS SETJEN DPD RI T.A 2024

Sabtu, 07 September 2024 21.09.58

[image]2024090719323920240906104602Konsep-Pengumuman-Penyesuaian-Jadwal-Seleksi_CPNS-2024-1.png[/image] [image]2024090719323920240906104602Konsep-Pengumuman-Penyesuaian-Jadwal-Seleksi_CPNS-2024-2.png[/image] [image]2024090719323920240906104602Konsep-Pengumuman-Penyesuaian-Jadwal-Seleksi_CPNS-2024-3.png[/image]

Pengumuman

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) TAMBAHAN NON CAT (WAWANCARA) CPNS SETJEN DPD RI T.A 2024

Selasa, 19 November 2024 12.01.50

[image]1731991802145-78221161-c583-4009-990a-4d62a4a572eaio)_1.jpg[/image] [image]1731991802145-78221161-c583-4009-990a-4d62a4a572eaio)_2.jpg[/image] [image]1731991802145-78221161-c583-4009-990a-4d62a4a572eaio)_3.jpg[/image] Selengkapnya di [Lampiran][1] [1]: https://awan.dpd.go.id/index.php/s/4PtTkQbs9BSgSzg

Pengumuman

Sekjen DPD RI Beri Pembekalan CPNS 2022

Rabu, 23 Maret 2022 07.00.00

JAKARTA, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Rahman Hadi membuka acara orientasi dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara simbolis. Diharapkan CPNS dapat mengenal karakter kerja dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI. “Orientasi tersebut diharapkan dapat mengenal karakter kerja dan tata...

Berita

Ketua DPD Minta Kebijakan Penghapusan Guru dari Formasi CPNS Dikaji Ulang

Jumat, 01 Januari 2021 07.00.00

Jakarta, dpd.go.id- Pemerintah akan menghapus formasi guru dari seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2021. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta rencana tersebut dikaji ulang. "Rencana penghapusan guru dari seleksi CPNS mendapat banyak penolakan dari tenaga pendidik dan guru. Oleh karena itu sebaiknya kebijakan ini dikaji...

Berita

Media Nusa Edisi Februari 2025 #Volume 2

Kamis, 10 April 2025 12.36.58

https://online.fliphtml5.com/dwevb/ayxf/

Terbitan

Media Nusa Edisi Januari 2025 #Volume 1

Kamis, 10 April 2025 12.52.19

https://online.fliphtml5.com/dwevb/zblq/

Terbitan

DPD RI Beri Catatan Penerimaan CPNS 2018

Selasa, 13 November 2018 07.00.00

Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI memberikan catatan atas pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018 secara serentak di pusat dan daerah. Hal itu disampaikan pada saat audiensi antara Komite I DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB) Syafruddin, di Kantor Kementerian PAN RB, Senayan Jakarta, Selasa (13/10)....

Berita

DPD Diminta Perjuangkan Pencabutan Moratorium PNS

Senin, 14 November 2016 07.00.00

Gunung Kidul – Ketiadaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak dua tahun terakhir dirasakan betul oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Oleh karenanya, dalam kunjungan Anggota DPD RI Hafidz Asrom pada Senin (14/11/2016) diminta untuk membantu agar proses rekrutmen pegawai dibuka kembali. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunungkidul Sigit Purwanto mengatakan,...

Berita

RAKER KOMITE IV DPD RI BERSAMA LINTAS KEMENTERIAN

Rabu, 17 Juli 2024 09.30.56

Jakarta - Komite IV DPD RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bank Indonesia, pada Selasa (11/06). Rapat ini berfokus pada pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dan Rancangan Rencana...

Video

Media Nusa Edisi Maret 2025 #Volume 3

Senin, 28 April 2025 14.30.10

https://online.fliphtml5.com/dwevb/vclh/#p=1

Terbitan

Raker Komite I DPD RI: MenPAN RB Diminta Pastikan Kesiapan Pemindahan ASN ke IKN dan Penerimaan ASN Tahun 2024

Selasa, 03 September 2024 19.24.00

Jakarta,dpd.go.id - Komite I DPD RI meminta kepastian atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah, dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi pada Rapat Kerja Komite...

Berita

Ketua DPD RI Minta Pemprov Aceh Tindak Tegas Calo PNS

Selasa, 12 Oktober 2021 07.00.00

Surabaya, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menindak tegas calo PNS yang mulai marak. Para calo mengiming-imingi masyarakat yang tengah mengikuti seleksi CPNS untuk bisa meloloskan dengan sejumlah imbalan tertentu.  Para calo mengaku bisa meluluskan peserta seleksi CPNS dengan syarat...

Berita

Setjen DPD RI Bersiap Hadapi Pengadaan ASN 2023

Senin, 07 Agustus 2023 08.39.31

Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Rahman Hadi menghadiri Rapat Koordinasi membahas persiapan pengadaan ASN Tahun Anggaran 2023. Pada rapat tersebut juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023, serta Uji Publik Rancangan Undang-Undang Aparatur...

Berita

Ribuan Guru Honorer Mandailing Natal, Sumatera Utara Terancam Tidak Terdaftar CPNS Tahun 2018

Rabu, 08 Agustus 2018 07.00.00

Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis menerima Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan organisasi masyarakat Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) yang menyampaikan aspirasi terkait masih belum adanya kejelasan nasib guru honorer untuk diangkat sebagai CPNS. Audiensi berlangsung di...

Berita

DPD MINTA JOKOWI PUNYA SOLUSI SOAL GURU HONORER YANG AKAN KEPUNG ISTANA

Rabu, 03 Februari 2016 07.00.00

Jakarta, 2 Februari 2016—Rencana demo-demo besar-besaran yang akan dilakukan oleh honorer kategori dua (K2) dengan ‘mengepung’ Istana Negara pada 10 Februari 2016 mendapat dukungan dari berbagai pihak. Presiden Jokowi diminta bijak dan memberikan solusi untuk mengakhiri persoalan honorer K2 yang sudah bertahun-tahun tak kunjung menemui titik temu. “Kenyataannya, saat ini...

Berita

Sidang Paripurna DPD RI Menetapkan Mitra Kerja Alat Kelengkapan DPD RI dan Menerima Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas

Selasa, 29 Oktober 2024 14.22.47

JAKARTA, dpd.go.id - Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas konstitusional kelembagaan, DPD RI menetapkan Mitra Kerja yang akan bersinergi pada pemerintahan saat ini. DPD RI berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang dan kebijakan pemerintah. Untuk itu dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. "Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan untuk...

Berita

Mengenai Perekrutan PPPK Dan ASN, Waka DPD RI Meminta Adanya Kajian Pengangkatan Langsung Tendik Dari Rentang Waktu Pengabdian

Rabu, 24 Maret 2021 07.00.00

Jakarta, dpd.go.id - Jelang pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah sudah berbuat banyak terhadap honorer. Pemerintah, tegas Tjahjo, tidak pernah mengabaikan honorer dan melupakan pengabdian mereka.  Namun, pemerintah tidak mungkin mengangkat semua honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik...

Berita

Kegiatan Konsinyering Komite I DPD RI

Rabu, 12 Maret 2025 09.52.22

Komite I DPD RI melaksanakan kegiatan Konsinyering yang dipimpin oleh Ketua Komite I, Andi Sofyan Hasdam dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung di Hotel Sheraton, Jakarta (10/03). Agenda pada kegiatan tersebut yaitu: 1. Finalisasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024; 2. Finaliasi Hasil...

Galeri Kegiatan

RAPAT GABUNGAN PPUU DPD RI BAHAS PERLINDUNGAN LAHAN

Rabu, 17 Juli 2024 09.31.26

Jakarta - Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI mengadakan rapat dengan bahasan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pada Rabu (12/06). Selain itu PPUU DPD RI juga mengadakan rapat bersama Pusperjakum DPD RI dengan bahasan...

Video

Dalam Rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Senin, 22 Januari 2024 13.03.18

Makassar, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kunker dilaksanakan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), Andi Muhammad...

Berita

Sampaikan Aspirasi
Laporkan Pengaduan