SIGAPNEWS.CO.ID | DHARMASRAYA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menggelar dialog bersama warga Muhammadiyah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka kegiatan reses daerah pada Sabtu, 12 April 2025. Dialog tersebut berlangsung di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Pulau Punjung dan dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi rencana pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah. Adidas, anggota DPRD Dharmasraya yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Irman Gusman. Ia menilai dukungan dari senator asal Sumbar itu menjadi semangat baru bagi masyarakat Dharmasraya, khususnya warga Muhammadiyah. “Kehadiran beliau membuktikan bahwa kita memiliki perwakilan yang peduli dan hadir di Senayan,” ungkap Adidas, yang juga merupakan kader Muhammadiyah. Ia juga berharap agar pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah dapat segera terealisasi. “Atas nama pribadi dan kelembagaan, kami mendukung penuh perjuangan amar makruf nahi mungkar,” tambahnya. Lebih lanjut, Adidas mendorong kader Muhammadiyah untuk lebih kreatif dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah, terutama di bidang kebudayaan. Menurutnya, Dharmasraya memiliki peran penting sebagai cikal bakal peradaban Minangkabau. Menutup pernyataannya, Adidas yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Dharmasraya mengungkapkan rencana untuk bersilaturahmi dengan Menteri Kebudayaan dalam waktu dekat. “Langkah ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memperjuangkan pelestarian budaya daerah,” tutupnya. (*) Sumber : https://sumbar.sigapnews.co.id/daerah/sn-86942/anggota-dprd-dharmasraya-adidas-dampingi-irman-gusman-kunjungi-rencana-pembangunan-rs-muhammadiyah

BERITABUANA.CO, SOLOK — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatera Barat, Irman Gusman menilai kawasan Alahan Panjang di Kabupaten Solok memiliki potensi besar untuk pengembangan tanaman hortikultura. Hal ini disampaikannya saat mengunjungi ladang kentang milik Kelompok Tani Sang Surya, yang dikelola oleh Pondok Pesantren M Natsir, Jumat (11/4/2025). “Tanah di Alahan Panjang ini sangat subur. Ini peluang besar yang patut dimanfaatkan secara maksimal,” katanya. Irman, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI selama dua periode itu, mendorong agar kelompok tani di daerah tersebut memperkuat manajemen internal dan mampu menangkap peluang yang tersedia. “Jika kepengurusan tertata dengan baik dan manajemen dikelola secara profesional, Insya Allah kelompok tani akan berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya,” ujarnya. Selain dikenal sebagai sentra bawang merah terbesar di Sumatera Barat, Alahan Panjang juga memiliki iklim yang cocok untuk berbagai komoditas hortikultura lain seperti cabai, kentang, kubis, wortel, tomat, dan aneka sayuran lainnya. Irman juga menyarankan agar kelompok tani dapat mengakses bantuan pemerintah dengan mengajukan proposal sesuai kebutuhan. Jadi Motivasi Sementara itu, Pembina Kelompok Tani Sang Surya sekaligus Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Solok, Darman, menyambut baik kunjungan Irman. Ia menyebut kehadiran senator asal Sumbar itu memberi semangat baru bagi para anggota kelompok tani yang merupakan pembina asrama pondok pesantren dan jamaah Masjid Nurul Iman. “Ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami,” ujar Darman. Menurutnya, Kelompok Tani Sang Surya lahir dari inisiatif para pembina pesantren dan jamaah masjid yang ingin mendorong kemandirian ekonomi di lingkungan mereka. Kelompok ini juga mendapatkan dukungan permodalan dari Muhammadiyah dalam pengelolaan lahan pertanian. “Alhamdulillah, saat ini kami telah berhasil memanen kentang sebanyak 1,2 ton dari lahan seluas 1,5 hektare,” ungkapnya. *** Sumber : https://beritabuana.co/2025/04/12/irman-gusman-nilai-alahan-panjang-berpeluang-jadi-sentra-hortikultura/

Mentreng. Com | Kabupaten Solok – Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Irman Gusman, di ruang kerja Bupati Solok, Kamis (10/04/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dengan perwakilan daerah di tingkat pusat. Kunjungan Irman Gusman beserta jajaran kali ini adalah dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Solok. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, jajaran Forkopimda, Asisten I Syahrial, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Junaidi, para Kepala OPD, serta Ketua Forum Wali Nagari (Forwana) Kabupaten Solok dan jajaran. Dalam sambutannya, Bupati Solok menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pusat dan daerah. Ia berharap melalui kolaborasi yang baik, Kabupaten Solok dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik. “Kami juga ingin memastikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan optimal di Kabupaten Solok,” ujar Bupati. Sementara itu, Irman Gusman menyampaikan bahwa saat ini pemerintah pusat tengah mendorong agenda besar pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). “Target awalnya sebanyak 70.000 koperasi, namun kini meningkat menjadi 80.000. Program ini sangat strategis dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah. “Saya berharap Kabupaten Solok dapat menjadi salah satu daerah tercepat dalam menyukseskan pembentukan Kopdes Merah Putih, tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga di tingkat nasional,” pungkasnya. Gagasan pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam rapat bersama para menteri di Istana Negara pada 3 Maret 2025. Program ini bertujuan membentuk 70.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Salah satu potensi strategis dari koperasi ini adalah memperpendek rantai pasok hasil pertanian, sehingga petani dapat memperoleh keuntungan lebih besar tanpa ketergantungan pada tengkulak. Di Provinsi Sumatera Barat sendiri, terdapat 1.035 nagari yang akan menjadi sasaran program ini, dengan masing-masing nagari akan memperoleh dana koperasi sebesar Rp. 5 miliar guna mendorong perputaran ekonomi masyarakat desa. (Uncu Ed/Admin) Sumber : https://mentreng.com/bupati-solok-sambut-kunjungan-kerja-anggota-dpd-ri-irman-gusman/

Padang, KemenP2MI (9/4) - Senator DPD RI, Jelita Donal, beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat pada Rabu (9/4/2025). Ini dilakukan dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya peningkatan penempatan Pekerja Migran Indoensia dan pencegahan upaya penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia. Dalam kesempatan ini, Kepala BP3MI Sumatera Barat, Jupriyadi, menyampaikan hasil capaian kinerja BP3MI Sumatera Barat periode 2022 – 2024. “Sepanjang periode 2022 – 2024, BP3MI Sumatera Barat telah menempatkan sebanyak 1944 Pekerja Migran Indonesia ke berbagai negara. Adapun negara dengan jumlah penempatan terbanyak yaitu Malaysia dan Jepang”, paparnya. Menanggapi hal tersebut, Senator Jelita Donal sangat mendukung penuh program KemenP2MI dan BP3MI Sumatera Barat dalam hal penyampaian informasi ke luar negeri khususnya sektor formal bagi Pekerja Migran Indonesia. Sebab sektor formal sudah pasti memiliki syarat skill dan kompetensi yang baik bagi warga Sumatera Barat, terlebih lagi budaya masyarakat Sumatera Barat cocok dengan budaya kerja di bidang kesehatan khususnya Jepang. “Kami juga mendukung pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khusus di wilayah Sumatera Barat sejak dini agar masyarakat yang bekerja ke luar negeri menjadi aman dan nyaman, terbebas dari tindakan calo atau agen tidak bertanggung jawab yang merayu Pekerja Migran Indonesia sehingga penting untuk memberi edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, Universitas, STIKES, serta sinergi bersama stakeholder yang ada di Sumatera Barat”, imbuhnya. Ia juga mendorong program KemenP2MI melalui BP3MI Sumatera Barat untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. “Ada 1 juta peluang kesempatan bekerja ke luar negeri. Peluang ini untuk masyarakat Sumatera Barat juga, maka harus mengambil jalur yang aman dan resmi kemudian komunikasi melalui BP3MI Sumatera Barat. Kita dukung generasi kita mendukung cita-cita bekerja ke luar negeri,” ajaknya kepada masyarakat Sumatera Barat. Di akhir kesempatan, Senator Jelita Donal juga mengajak untuk terus berkolaborasi dan sinergi agar tercipta rasa nyaman dan aman bagi para Pekerja Migran Indonesia wilayah Sumatera Barat. Kunjungan ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Senator DPD, Ali Amri, Kabid Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Rina Aryanti, serta Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat, Erdia Nova. Sumber : https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/kunker-ke-bp3mi-sumatera-barat-senator-jelita-donal-dukung-masyarakat-sumatera-barat-ikuti-g-to-g-sektor-kesehatan

Sijunjung - Anggota DPD RI H. Irman Gusman, SE., MBA didampingi Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM, Kasubbag Andri Mantovani, S.S., M.Si beserta staf melakukan kunjungan kerja ke Pemerintahan Kabupaten Sijunjung dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (11/04/25). Kunjungan ini disambut langsung Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si Bupati Sijunjung, Rina Idawani, SH, CN, M.M Kajari Sijunjung, Yudith Wirawan, SH, MH Ketua Pengadilan Negeri Muaro, Dr. Zefnihan, AP, M.Si Sekda Sijunjung, Dr. Endrizal, SE., MM Kadia Koperasi dan UMKM Sumbar, Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, diwakili Anggota DPRD Ramler, SH, MM, Aprizal, S.Sos., MSi Asisten 1, Kapolres diwakili Kabag Ops AKP Budi Rilvantino.SH.MH, Kepala OPD, Camat, Kepala Bagian, dan Wali Nagari se-Kab. Sijunjung. Dalam sambutannya Benny Dwifa menyampaikan Kabupaten Sijunjung yang sangat luas cenderung masyarakatnya hidup berkelompok sehingga akses jalan diantara nagari sangat jauh. Oleh karena itu kami mohon dukungan dan support karena jalan ini menjadi prioritas utama bagi masyarakat,dan juga kami mohon dukungan dalam rangka meningkatkan perekonomian serta kemajuan pariwisata di Kabupaten Sijunjung. Irman Gusman mengucapkan terimakasih kepada Masyarakat Sijunjung yang telah memberikan dukungan. Dimana disini merupakan dukungan suara terbanyak bagi saya pada pemilihan yang lalu, ujarnya. Irman juga menyampaikan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Koperasi Merah putih yang diprogramkan Presiden RI sebagai bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yang perlu dikembangkan hingga ke desa-desa. Koperasi bukan hanya alat ekonomi tapi juga wadah kebersamaan. Jika dikelola dengan baik koperasi desa bisa menjadi motor penggerak pembangunan dari bawah. Irman juga mengatakan pentingnya pembangunan daerah tidak hanya berorientasi dari insfratuktur tetapi juga menyentuh aspek pendidikan, ekonomi dan nilai-nilai sosial budaya. “Kita bertekad sebelum bulan Juni 2025 sudah terbentuk koperasi-koperasi di Sumbar, sehingga dana 400 T yang telah disiapkan pemerintah bisa terserap ke Sumbar” , ujarnya. Kedepannya kita bisa bersama sama membangun desa serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Endrizal menyampaikan di Sumatera Barat terdapat 1.035 Nagari/ desa. Diharapakan minimal dalam 1 nagari kita bentuk 1 koperasi yang berbadan hukum dan menyiapkan sumber daya manusianya. Kami dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar akan mendukung dan memfasilitasi pembentukan badan hukum sampai tuntas, ujarnya. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI H. Jelita Donal., Lc, didampingi Kasubbag dan staf Kantor DPD RI Sumbar melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementrian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah khususnya penyelenggaraan ibadah haji, (10/04/25). Dalam kunjungan kerja ini dihadiri Kepala Kantor Kementrian Agama Sumbar H. Mahyudin, MA dan jajarannya, Kepala Dinas Kesehatan dr. Lila Yanwar,MARS, dari dinas Perhubungan diwakili oleh Kabid Rizaldi, SH, dari KBIHU Kota Padang sebanyak 11 orang perwakilan dan dari penyelenggara haji khusus (ARMINDO dan Sianok Holiday). Dalam pelayanan pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya dari Kementrian Agama Sumbar selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanannya baik itu dalam merekrut petugas haji yang diiringi dengan pemberian bimtek maupun dalam melakukan kerja sama dengan maskapai yang akan di gunakan oleh jemaah haji. Selain itu Kementrian Agama juga memberikan 4 buah buku panduan untuk tuntunan pelaksanaan ibadah haji dan isi buku tersebut juga bisa d baca melalui e-Book bimbingan pelaksanaan haji melalui HP. Untuk tahun ini laporan dari Kepala Kantor Kementrian Agama Sumbar menyampaikan bahwa progres yang sudah dilaksanakan ada 15 kloter yang akan diberangkatkan, 14 kloter sudah melakukan permohonan visa dan satu kloter lagi dalam proses, berarti 93,33% sudah selesai. Untuk petugas haji di tugaskan 1 orang untuk satu kloter. Kepala Dinas Kesehatan melaporkan bahwa untuk faksin meningitis diperkirakan akan sampai di Sumbar pada tanggal 16 April 2025 dan pada tanggal 17 April 2025 akan diberikan ke calon jemaah haji. Untuk calon jemaah haji di wajibkan faksin meningitis dan folio sedangkan untuk faksin influensa hanya di anjurkan. Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Kesehatan juga mengingatkan untuk calon jemaah haji membawa obat pribadi yang biasa di gunakan karena obat yang ada di sana belum tentu cocok dengan kondisi kesehatan pribadi yang biasa di jalani. Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa siap melayani calon jemaah haji dalam kelancaran proses pengaturan parkir embargasi jemaah haji, memastikan kendaraan yang digunakan dalam mengangkut calon jemaah haji sudah aman dan layak pakai. Untuk penggunaan maskapai yang mengangkut jemaah haji tahun ini semua kloter menggunakan maskapai penerbangan Lion Air. Walaupun banyak kritikan dalam penggunaan maskapai Lion Air ini tapi pihak Lion Air menjelaskan bahwa penerbangan haji memiliki sistem berbeda dengan penerbangan domestik, untuk penerbangan haji maskapai akan menggunakan pesawat yang sama. Setelah jemaah tiba di Jeddah atau Madinah pesawat akan kembali menjemput jemaah berikutnya, dan pihak Lion sudah menyiapkan pesawat cadangan apabila terjadi gangguan. Senator Jelita Donal dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa komite III DPD RI juga ikut berperan dalam upaya menurunkan biaya haji yang awalnya 63 juta menjadi 54 juta. Jelita Donal juga berharap dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini jemaah haji yang usia lanjut dan beresiko tinggi lebih di utamakan fasilitas pelayanannya baik itu dari tim medis maupun dari petugas haji. Penulis : Eka Yulianita Editor : AndriMatovani

KBRN, Padang Panjang: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Irman Gusman gelar kegiatan Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Padang Panjang, Jumat (21/3/2025). Dihadiri Wali Kota, Hendri Arnis, Kapolres, AKBP. Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra dan lainnya. Irman menyampaikan, dengan luas daerah yang kecil, Kota Padang Panjang tidak menghalangi untuk penataan ruang yang lebih baik lagi. "Seperti contoh negara Singapura, sekarang bisa menjadi negara transit. Contoh pelabuhannya yang menjadi pelabuhan tersibuk saat ini. Ini bisa menjadi motivasi bagi Padang Panjang," ujarnya. Begitu juga dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini. "Ini mempermudah kita semua dalam melakukan segala hal, seperti bisa bekerja di mana saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka wacana kita semua," tuturnya lagi. Sumber : https://www.rri.co.id/bukittinggi/daerah/1410059/irman-gusman-inventarisasi-materi-pengawasan-undang-undang-penataan-ruang-di-padang-panjang

MATTANEWS.CO, PADANG – Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, H. Muslim M. Yatim, Lc., M.M., menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kota Padang, Sabtu (22/3/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh para da’i se-Sumatera Barat dan diakhiri dengan buka bersama. Dalam sosialisasi tersebut, Senator Muslim Yatim menyampaikan pentingnya pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia juga mengajak peserta untuk bersama-sama membacakan Pancasila, Sumpah Pemuda, teks UUD 1945, serta Proklamasi Kemerdekaan. “Hal ini kita lakukan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap negara kita,” ujar Buya Muslim M. Yatim. Selain itu, ia berpesan agar umat Islam terus memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama, terutama di bulan suci Ramadan. “Di bulan yang penuh berkah ini, perbanyaklah berbuat baik kepada sesama. Ini akan memperkuat ukhuwah Islamiyah kita sebagai umat Muslim,” ujarnya. Sementara itu, Sutani, S.P., selaku pemateri dalam sosialisasi tersebut, menekankan bahwa toleransi menjadi pilar utama dalam memperkuat persatuan dalam bernegara. “Toleransi adalah pengikat utama dalam menjaga ukhuwah dan persatuan bangsa,” jelas Sutani. Ia juga menambahkan pentingnya peningkatan literasi kebangsaan agar masyarakat semakin memahami nilai-nilai dalam bernegara. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan di tengah masyarakat Sumatera Barat. Sumber : https://mattanews.co/senator-dpd-ri-muslim-m-yatim-sosialisasikan-empat-pilar-kebangsaan-di-padang/

Padang pariaman – Suasana penuh kehangatan dan ukhuwah Islamiyah mewarnai acara Halal bi Halal yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Sungai Limau (IKAPS) di Masjid Islamic Center IKAPS Pilubang, Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, pada Jumat (04/04/2025). Acara yang menghadirkan Ustadz Jelita Donal sekaligus anggota DPD RI periode 2025 – 2030 sebagai penceramah ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) V IKAPS. Dalam ceramahnya di hadapan para peserta Mubes V IKAPS dan masyarakat yang hadir dari berbagai korong di Kecamatan Sungai Limau, Ustadz Jelita Donal menyampaikan pandangannya mengenai tradisi Halal bi Halal. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan saling bermaafan usai Hari Raya Idul Fitri ini termasuk dalam kategori bid’ah, namun merupakan bid’ah yang baik. “Halal bi Halal itu bid’ah, namun baik. Dilihat dari kemanfaatan yang didapat di mana tujuannya adalah mengumpulkan umat dalam suatu tempat untuk saling berma’afan usai shalat Idul Fitri,” terang Ustadz Jelita Donal. Penjelasan ini disambut antusias oleh para hadirin yang menyimak dengan seksama. Lebih lanjut, Ustadz Jelita Donal menyampaikan pesan-pesan penting yang relevan dengan semangat Halal bi Halal. Beliau menekankan pentingnya menepati janji, saling peduli antar sesama, serta budaya saling memaafkan. “Tepati janji, saling peduli, saling maaf memaafkan,” pesan Ustadz Jelita dengan nada penuh harap agar nilai-nilai luhur ini terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Tabligh Akbar yang menjadi puncak acara, IKAPS telah melaksanakan Mubes V yang menghasilkan kepengurusan baru. H. Azwardi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP IKAPS untuk periode tahun 2025 – 2030. Acara Halal bi Halal dan Tabligh Akbar ini tidak hanya menjadi wadah untuk mendengarkan tausiyah agama, tetapi juga menjadi momentum penting bagi para alumni pelajar Sungai Limau dan masyarakat setempat untuk bersilaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Kehadiran peserta Mubes V IKAPS dan masyarakat dari berbagai korong di Kecamatan Sungai Limau menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan positif ini. Dengan terselenggaranya rangkaian acara Mubes V dan Halal bi Halal ini, diharapkan IKAPS dapat terus berkontribusi positif bagi kemajuan masyarakat Sungai Limau dan terus memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah umat. Pesan-pesan kebaikan yang disampaikan Ustadz Jelita Donal diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh hadirin dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. (Ali Akbar) Sumber : https://www.lintassumbar.co.id/2025/04/tabligh-akbar-ikaps-ustadz-jelita-donal-pesan-jaga-janji-dan-saling-memaafkan.html

Padang - Kunjungan kerja Anggota DPD RI H.Jelita Donal.,Lc, ke Kantor BP3MI Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Kepala Kantor dan Kasubbag beserta staf dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia khususnya peningkatan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor formal dan pencegahan PMI illegal, (9/4/2), Dalam kunjungan kerja ini dari BP3MI Sumbar dihadiri oleh Kepala BP3MI Sumbar Bapak Jupriyadi, Faleri tim penempatan, Fika pengelola keuangan, dan beberapa tim. Selain itu juga di hadiri dari pihak Depnaker yang diwakili oleh Rina. Dalam paparannya BP3MI menyampaikan penempatan PMI tiga tahun terakhir yaitu tahun 2022 sebanyak 581 orang, tahun 2023 sebanyak 922 orang dan tahun 2024 sebanyak 441 orang. Dimana di tiga tahun terakhir tersebut untuk tahun 2022 dan 2023 tujuan Negara Malaysia yang terbanyak, tapi untuk tahun 2024 Negara Jepang merupakan Negara tujuan yang banyak diminati. Latar belakang pendidikan PMI untuk tiga tahun terakhir didominasi oleh tamatan SMA sederajat sebanyak 73,44%. Untuk kasus pemulangan PMI yang bermasalah pada tahun 2022 sebanyak 25 orang, tahun 2023 sebanyak 32 orang dan tahun 2024 sebanyak 35 orang. Adapun kendala yang di hadapi oleh PMI di luar negeri yaitu masalah gagal bahasa, tidak bisa melaksanakan kerja sesuai sistem dan masalah budaya yang ada. Jelita Donal menyampaikan bahwa potensi kerja ke Luar Negeri merupakan potensi luar biasa untuk mengurangi pengangguran dan merupakan sarana pendukung pemasukan negara, tapi dibalik semua itu harus diperhatikan tata kelola dan perlindungan. Dalam kesempatan ini Jelita Donal juga menyampaikan sebaiknya Sumbar ditahan dulu pengiriman PMI keluar negeri sampai semua masalah PMI yang ada d luar negeri selesai semua. Kita harus gencar memberikan edukasi ke masyarakat, lingkungan sekolah dan universitas yang ada sehingga PMI yang akan bekerja ke luar negeri berangkat dengan cara formal dan aman dan tidak ada yang menjadi korban baik itu korban jiwa maupun korban penipuan. Selain itu Jelita Donal juga berupaya berkomunikasi dengan kementrian terkait mengenai tugas BP3MI dan dinas ketenaga kerjaan yang hanya sampai di bandara saja, sementara untuk urusan di luar negeri di urus oleh kementrian luar negeri, sedangkan seharusnya urusan PMI ini harus menjadi urusan secara penuh BP3MI dan dinas ketenaga kerjaan dari awal sampai mereka di luar negeri sehingga berjalan dengan pengawasan satu arah. Penulis : Eka Yulianita Editor : AndriMatovani