PADANG, HARIANHALUAN.COM - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra-APBN 2026 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Sumatera Barat, Kamis (17/04/2025). "Efisiensi anggaran, permasalahan utama dihadapi Sumatera Barat. Kondisi ini tak hanya terjadi satu daerah saja, melainkan seluruh daerah di Indonesia," ucap ketua rombongan DPD RI Komite IV, Novita Anakotta. Turut hadir dalam rombongan DPD RI Komite IV yang dipimpin Novita Anakotta ini, Wakil Ketua Komite IV berasal dari Maluku, Sinta Rosma Yenti asal Kalimantan Timur, K.H Muhammad Nuh (Sumatera Utara), Elviana (Jambi), Almira Nabila Fauzi (Lampung), Dinda Rembulan (Kepulauan Bangka Belitung), Fahira Idris (DKI Jakarta), Evi Apita Maya (Nusa Tenggara Barat), Daud Yordan (Kalimantan Barat), Larasati Moriska (Kalimantan Utara), Maya Rumantir (Sulawesi Utara), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), Leni Andriani Surunuddin (Sulawesi Tenggara), Henock Puraro (Papua), Rudy Tirtayana (Papua Selatan) dan Eka Kristina Yeimo (Papua Tengah). Didampingi, Sekretariat Dwinatuni, Theresia Welly Indah P, Audrey Caroline dan Slamet Wahyudi serta Tenaga Ahli, Inti Nuswandari. Rombongan Kunker yang berlangsung dari 16 - 18 April disambut tuan rumah Cerint Iralloza Tasya, Anggota DPD RI asal Sumbar sebagai Koordinator Tim. Selama FGD, tim DPD RI Kominte IV ini menerima masukan dan rekomendasi dari pemerintah daerah dan akademisi, terkait RKP 2026 sekaligus menyusunkan untuk memberikan pertimbangan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal. "Tak hanya Sumbar, melainkan cukup banyak daerah mengeluh terkait efisiensi anggaran. Hal ini, tentunya sangat berpengaruh terhadap pembangunan secara umum," kata Novita Anakotta lagi. Namun, jelasnya, itu adalah suatu hal yang tak bisa di hindari, karena efisiensi anggaran cukup penting dilakukan dan sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, peraturan yang mengatur efisiensi belanja negara dan daerah pada tahun anggaran 2025. Inpres ini ditetapkan pada 22 Januari 2025. Adapun tujuan inpres mengurangi pengeluaran negara, memfokuskan anggaran pada pelayanan publik, memanfaatkan peluang untuk berinovasi. Masukan lainnya, adalah pemerintah pusat lebih adil menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Mulai dari opsen pajak kendaraan, perhatian pemerintah terhadap perguruan tinggi swasta (PTS), perhatian kepada pelaku UMKM dalam pemasaran hasil produksi, serta perbaikan jalan. "Bukan hanya PTN butuh perhatian, melainkan PTS pun demikian, karena bagian yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan berguna bagi pembangunan NKRI. Kemudian perhatian pemerintah terhadap UKM sudah menghasilkan produk, tetapi tidak mengetahui memiliki informasi peluang pasar. Kebijakan ataupun regulasi perlu kembali dievaluasi sehingga menjadi permasalahan dan kebutuhan daerah bisa terjawab," jelasnya. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sumbar, Arry Yuswandi yang hadir mewakili Gubenur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyikapi kebijakan efisiensi anggaran adalah berupaya mencari sumber pembiayaan lain, selain dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan. "Salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan yakni surat berharga jangka panjang dengan prinsip syariah atau Sukuk," ucapnya. Menurutnya, Sukuk inikan salah satu alternatif untuk mendapatkan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan di Sumbar. "Namun dalam pelaksanaannya sukuk ini kan butuh kajian lanjut, kemudian kesepakatan bersama dengan DPRD, dan satu hal yang paling penting adalah sukuk itu harus ada kemampuan kita untuk mengembalikan dana yang kita peroleh," ucapnya. Namun, yang menjadi prioritas pembangunan di Sumbar adalah pendidikan yang merata dan Kesehatan yang berkualitas, lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau, nagari dan desa sebagai basis kemajuan. Selain itu, Sumbar pusat perdagangan dan bisinis sumatera bagian barat, membangun infrastruktur berkeadilan dan tangguh bencana, membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas, tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM dan tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif. Hasil dari diskusi grup yang digelar Komite IV DPD RI di Padang dan Semarang akan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja Komite IV DPD RI. *** Sumber : https://www.harianhaluan.com/news/1014975374/komite-iv-dpd-ri-gelar-fgd-di-unand-efisiensi-anggaran-permasalahan-utama-di-indonesia-termasuk-sumbar

Padang – Focus Group Discussion (FGD) Komite IV DPD RI didampingi Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM, Kasubbag Andri Mantovani, S.S., M.Si beserta staf, dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan Rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 dan Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN TA 2026 di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, (17/4/25). Kunjungan ini disambut oleh Arry Yuswandi, S.KM., M.KM Asisten II Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi, ST., MM Kepala Bappeda Sumbar, Dr. Henmaidi, ST.,M.Eng.,Sc Wakil Rektor IV Unand, Drs. Adri, M.Si Sekretaris Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, Akademisi dan Civitas Akademika Unand. Komite IV DPD RI yang hadir diantaranya Novita Anakotta, SH., MH, Sinta Rosma Yenti,S.AP., MA (Wakil Ketua Komite IV), Cerint Iralloza Tasya, S.Ked, KH. Muhammad Nuh, M.S.P, Dra. Hj. Elviana, MSi, Almira Nabila Fauzi, B.Bus.Com, Dinda Rembuan, BA, Fahira Idris, SE., MH, Hj. Evi Apita Maya, SH., MKn, Daud Yordan, Larasati Moriska, Dr. Maya Rumantir, MA., Ph.D, Andi M. Ihsan, Leni Andriani Surunudin, B.Bus.M.Com, Henock Puraro, S.Sos, Rudy Tirtayana, SE., Eka Kristina Yeimo, S.Pd., M.Si (Anggota Komite IV DPD RI). Henmaidi dalam sambutannya meminta agar Unand atau perguruan tinggi diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan memberikan solusi untuk menyelesaikan nya. “Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini merupakan langkah baik menuju Indonesia Emas”, ujarnya. Arry menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Barat menyikapi kebijakan efisiensi anggaran dengan berupaya mencari sumber pembiayaan lain, selain dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan. Salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan yakni surat berharga jangka panjang dengan prinsip syariah atau sukuk. Ini merupakan alternatif untuk mendapatkan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan di Sumbar. Cerint mengatakan Komite IV DPD RI akan menerima masukan dan rekomendasi dari pemerintah daerah dan akademisi terkait RKP 2026 sekaligus menyusun untuk memberikan pertimbangan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal. Novita menyampaikan beberapa permasalahan yang menjadi fokus Komite IV terkait dengan RKP dan KEM-PPKF diantaranya adanya ketidak sesuaian antara prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kebutuhan serta prioritas ditingkat daerah, pemerintah pusat seringkali menetapkan prioritas yang lebih bersifat makro dan terfokus pada pembangunan infrastruktur besar atau kebijakan yang bersifat nasional. Sementara itu pemerintah daerah mungkin menghadapi kebutuhan yang lebih spesifik terkait dengan masalah sosial, kesehatan, pendidikan atau ekonomi lokal yang tidak sepenuhnya tercakup dalam RKP. Ketidaksesuaian ini menyebabkan kebijakan yang kurang relevan bagi kebutuhan daerah atau sumber daya yang terbatas tidak dapat digunakan secara optimal. FGD ini dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Dr. Sari Lenggogeni, SE. MM, Pg.Dipl. dosen FEB Unand, dengan narasumber Medi Iswandi, ST., MM Kepala Bappeda Sumbar, Dr. Hamdani, SE., M.Ak Akademisi FEB Unand dan Dr. Fajri Muharja, SE., M.Si Akademisi FEB Unand. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Sijunjung (SUMBAR).GP- Anggota DPD RI Dr.H Irman Gusman, melakukan silaturahmi dalam rangka reses dengan Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Sijunjung di Gedung Dakwah Muhammadiyah (GDM) Ahmad Syafii Maarif Muaro, Jumat (11/4). Imran Gusman yang berkunjung ke GDM Muaro, sesudah asar tersebut didampingi beberapa orang tim dari DPD RI, Wakil Ketua PWM Sumbar Marhadi Effendi dan Bupati Sijunjung ke-18, Yuswir Arifin disambut Ketua PDM Usman Gumanti bersama Sekretaris PDM Mardiwan, para Wakil Ketua PDM, PD Aisyiyah, Ketua PDPM, Ketua PD IPM dan Ortom dan UPP lainnya Usman Gumanti, dalam laporannya menyampaikan, bahwa pergerakan Muhammadiyah di Kabupaten Sijunjung hari ini sudah mulai menampakkan sedikit peningkatan, sehingga kini telah terbentuk Pimpinan Cabang disetiap kecamatan. Lebih lanjut, Usman Gumanti juga memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Sijunjung dalam bulan Ramadhan dan beberapa bulan terakhir ini. Irman Gusman dalam resesnya ke GDM Muaro Sijunjung itu, mengaku bahwa dia adalah sebagai Warga Muhammadiyah mengaturkan terima kasih atas dukungan warga perserikatan Muhammadiyah Sijunjung kepada saya sehingga terpilih menjadi anggota DPD RI saat ini. Dikatakannya, dewasa ini banyak Kepala Daerah, anggota Legislatif yang direkomendasikan Muhammadiyah yang berhasil pada periode ini, termasuk Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi juga mendapatkan rekomendasi dari PWM Sumbar. Sayogianya warga perserikatan Muhammadiyah mendukung, serta ambil bagian dalam menyukseskan program pemerintah Prabowo saat ini, seperti Kopdes Merah Putih dalam rangka upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa. Begitupun dalam program Makan Siang Bergizi bagi anak sekolah, tidak ada salahnya ikut serta PDM, PCM atau Aisyiyah terlibat langsung dalam menyukseskan kegiatan program dimaksud. "Saya selaku, pembina Wali Nagari se Sumatera Barat, menyokong penuh program Presiden Prabowo tentang Kopdes Merah Putih di Sumatera Barat ini, kita berharap Provinsi Sumbar tampil paling terdepan dalam menyukseskan program Koperasi Merah Putih ini," ujar Irman Gusman. Lebih lanjut, Irman menegaskan dukungannya terhadap lembaga pendidikan Muhammadiyah yang selama ini telah terbukti berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. "Sekolah-sekolah Muhammadiyah adalah benteng moral dan intelektual masyarakat. Dukungan terhadap mereka adalah investasi masa depan," ujarnya. Kunjungan ini mendapat sambutan positif dari kalangan muda Muhammadiyah. Deka Mitason, salah satu tokoh pemuda, mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan Irman Gusman. "Ini adalah bukti nyata bahwa tokoh politik seperti Pak Irman peduli pada kemajuan daerah dan generasi muda. Ini sangat memotivasi kami," kata Deka. Hal senada disampaikan Abdi, Dzafran Gunawan dari IPM dan Isma dari Nasiatul Aisyiyah yang turut hadir dalam acara tersebut. Mereka menilai kunjungan Irman membawa angin segar bagi pengembangan potensi lokal dan mempererat hubungan antara pemimpin pusat dan masyarakat akar rumput. Dalam dialog dengan Irman Gusman tersebut, tampil Watua PDM Darmawan, SH, PCM Kamang Baru, Emriadi, Kepala MAM Fauza, Watua Aisyiyah Helmiati dan Pelatih tapak suci, menyampaikan berbagai persoalan terkait pemaparan Irman Gusman sebelumnya ditanggapinya Irman Gusman dengan penuh bijak. Dipenghujung acara Imran Gusman menyerahkan buku berjudul "Jejak Sang Petarung Imran Gusman" kepada Ketua PDM Usman Gumanti dan Ketua Aisyiyah Nori Bahar,MA. Pada kesempatan tersebut, Irman Gusman juga memberikan bantuan dana Rp5 juta, buat MAM Tanjung Ampalu dan untuk Gedung Dakwah Ranting Sungai Tambang. Sumber :https://www.goparlement.com/2025/04/senator-hirman-gusman-kunjungi-gedung.html

Sungai Nanam, Menaramu.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat, Irman Gusman, melakukan kunjungan kerja ke Kelompok Tani (Keltan) At-Tanwir Milenial di Sungai Nanam pada, Kamis (10/4/2025). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari reses ke-2 tahun 2025 dan bertujuan untuk menyerap aspirasi langsung dari para anggota, khususnya generasi muda. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Sekretariat Keltan At-Tanwir, hadir pula tokoh-tokoh penting seperti Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat, Dr. Bakhtiar, dan Wakil Ketua PWM Sumatera Barat, Ki Jal Atri Tanjung. Rektor Universitas Metamedia beserta sejumlah figur penting lainnya turut meramaikan acara yang dipimpin oleh Ketua Keltan At-Tanwir Sungai Nanam, Doni Putra, turut hadir Ketua Keltan Benih Madani Egi Durahman dan Dorse Kembang Sari Hisni AlHarid Dr. Bakhtiar, yang juga pembina Keltan At-Tanwir Milenial, menjelaskan bahwa kelompok tani ini telah berdiri lebih dari empat tahun. “Mayoritas anggota kami adalah anak-anak muda, hanya ada kami dan dua orang lainnya yang sudah berusia senior,” ujarnya. Ia menambahkan, melalui inisiatif gerakan Keltan tersebut, masyarakat Sungai Nanam kini semakin mengenal Muhammadiyah. “Awalnya, keberadaan Muhammadiyah di Sungai Nanam masih kurang dikenal. Namun, dengan adanya Keltan At-Tanwir Milenial, kami bersama sepakat mendirikan ranting Muhammadiyah yang terus mengembangkan gerakannya di sektor pertanian, membentuk gabungan kelompok tani, hingga mendirikan koperasi Baitur Tamwil,” jelas Dr. Bakhtiar. Ki Jal Atri Tanjung pun mengapresiasi peran aktif Keltan At-Tanwir Milenial sebagai contoh bagi ranting Muhammadiyah lainnya di daerah. “Kelompok ini sudah dikenal luas, baik di tingkat Sumatera Barat maupun nasional. Kami berharap Keltan terus bergerak dan berkembang menjadi lebih baik lagi,” tutur Ki Jal. Sementara itu, Irman Gusman menyampaikan rasa bangganya bergabung dalam organisasi Muhammadiyah serta mengapresiasi kiprah Keltan At-Tanwir Milenial. “Kita patut berbangga karena bergabung dengan Muhammadiyah, terutama karena pimpinan PWM Sumbar merupakan putra daerah Nagari Sungai Nanam. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nagari,” ungkap Irman Gusman. Dalam sambutannya, Irman juga menekankan komitmennya untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi para anggota Keltan demi kemajuan bersama. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong inisiatif positif di sektor pertanian dan pengembangan masyarakat secara luas. Sumber : https://www.menaramu.id/2025/04/irman-gusman-kunjungi-keltan-at-tanwir-milenial-sungai-nanam-dukung-aspirasi-anak-muda/

SIGAPNEWS.CO.ID | DHARMASRAYA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menggelar dialog bersama warga Muhammadiyah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka kegiatan reses daerah pada Sabtu, 12 April 2025. Dialog tersebut berlangsung di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Pulau Punjung dan dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi rencana pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah. Adidas, anggota DPRD Dharmasraya yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Irman Gusman. Ia menilai dukungan dari senator asal Sumbar itu menjadi semangat baru bagi masyarakat Dharmasraya, khususnya warga Muhammadiyah. “Kehadiran beliau membuktikan bahwa kita memiliki perwakilan yang peduli dan hadir di Senayan,” ungkap Adidas, yang juga merupakan kader Muhammadiyah. Ia juga berharap agar pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah dapat segera terealisasi. “Atas nama pribadi dan kelembagaan, kami mendukung penuh perjuangan amar makruf nahi mungkar,” tambahnya. Lebih lanjut, Adidas mendorong kader Muhammadiyah untuk lebih kreatif dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah, terutama di bidang kebudayaan. Menurutnya, Dharmasraya memiliki peran penting sebagai cikal bakal peradaban Minangkabau. Menutup pernyataannya, Adidas yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Dharmasraya mengungkapkan rencana untuk bersilaturahmi dengan Menteri Kebudayaan dalam waktu dekat. “Langkah ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memperjuangkan pelestarian budaya daerah,” tutupnya. (*) Sumber : https://sumbar.sigapnews.co.id/daerah/sn-86942/anggota-dprd-dharmasraya-adidas-dampingi-irman-gusman-kunjungi-rencana-pembangunan-rs-muhammadiyah

BERITABUANA.CO, SOLOK — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatera Barat, Irman Gusman menilai kawasan Alahan Panjang di Kabupaten Solok memiliki potensi besar untuk pengembangan tanaman hortikultura. Hal ini disampaikannya saat mengunjungi ladang kentang milik Kelompok Tani Sang Surya, yang dikelola oleh Pondok Pesantren M Natsir, Jumat (11/4/2025). “Tanah di Alahan Panjang ini sangat subur. Ini peluang besar yang patut dimanfaatkan secara maksimal,” katanya. Irman, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI selama dua periode itu, mendorong agar kelompok tani di daerah tersebut memperkuat manajemen internal dan mampu menangkap peluang yang tersedia. “Jika kepengurusan tertata dengan baik dan manajemen dikelola secara profesional, Insya Allah kelompok tani akan berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya,” ujarnya. Selain dikenal sebagai sentra bawang merah terbesar di Sumatera Barat, Alahan Panjang juga memiliki iklim yang cocok untuk berbagai komoditas hortikultura lain seperti cabai, kentang, kubis, wortel, tomat, dan aneka sayuran lainnya. Irman juga menyarankan agar kelompok tani dapat mengakses bantuan pemerintah dengan mengajukan proposal sesuai kebutuhan. Jadi Motivasi Sementara itu, Pembina Kelompok Tani Sang Surya sekaligus Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Solok, Darman, menyambut baik kunjungan Irman. Ia menyebut kehadiran senator asal Sumbar itu memberi semangat baru bagi para anggota kelompok tani yang merupakan pembina asrama pondok pesantren dan jamaah Masjid Nurul Iman. “Ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami,” ujar Darman. Menurutnya, Kelompok Tani Sang Surya lahir dari inisiatif para pembina pesantren dan jamaah masjid yang ingin mendorong kemandirian ekonomi di lingkungan mereka. Kelompok ini juga mendapatkan dukungan permodalan dari Muhammadiyah dalam pengelolaan lahan pertanian. “Alhamdulillah, saat ini kami telah berhasil memanen kentang sebanyak 1,2 ton dari lahan seluas 1,5 hektare,” ungkapnya. *** Sumber : https://beritabuana.co/2025/04/12/irman-gusman-nilai-alahan-panjang-berpeluang-jadi-sentra-hortikultura/

Mentreng. Com | Kabupaten Solok – Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Irman Gusman, di ruang kerja Bupati Solok, Kamis (10/04/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dengan perwakilan daerah di tingkat pusat. Kunjungan Irman Gusman beserta jajaran kali ini adalah dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Solok. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, jajaran Forkopimda, Asisten I Syahrial, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Junaidi, para Kepala OPD, serta Ketua Forum Wali Nagari (Forwana) Kabupaten Solok dan jajaran. Dalam sambutannya, Bupati Solok menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pusat dan daerah. Ia berharap melalui kolaborasi yang baik, Kabupaten Solok dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik. “Kami juga ingin memastikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan optimal di Kabupaten Solok,” ujar Bupati. Sementara itu, Irman Gusman menyampaikan bahwa saat ini pemerintah pusat tengah mendorong agenda besar pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). “Target awalnya sebanyak 70.000 koperasi, namun kini meningkat menjadi 80.000. Program ini sangat strategis dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah. “Saya berharap Kabupaten Solok dapat menjadi salah satu daerah tercepat dalam menyukseskan pembentukan Kopdes Merah Putih, tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga di tingkat nasional,” pungkasnya. Gagasan pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam rapat bersama para menteri di Istana Negara pada 3 Maret 2025. Program ini bertujuan membentuk 70.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Salah satu potensi strategis dari koperasi ini adalah memperpendek rantai pasok hasil pertanian, sehingga petani dapat memperoleh keuntungan lebih besar tanpa ketergantungan pada tengkulak. Di Provinsi Sumatera Barat sendiri, terdapat 1.035 nagari yang akan menjadi sasaran program ini, dengan masing-masing nagari akan memperoleh dana koperasi sebesar Rp. 5 miliar guna mendorong perputaran ekonomi masyarakat desa. (Uncu Ed/Admin) Sumber : https://mentreng.com/bupati-solok-sambut-kunjungan-kerja-anggota-dpd-ri-irman-gusman/

Padang, KemenP2MI (9/4) - Senator DPD RI, Jelita Donal, beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat pada Rabu (9/4/2025). Ini dilakukan dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya peningkatan penempatan Pekerja Migran Indoensia dan pencegahan upaya penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia. Dalam kesempatan ini, Kepala BP3MI Sumatera Barat, Jupriyadi, menyampaikan hasil capaian kinerja BP3MI Sumatera Barat periode 2022 – 2024. “Sepanjang periode 2022 – 2024, BP3MI Sumatera Barat telah menempatkan sebanyak 1944 Pekerja Migran Indonesia ke berbagai negara. Adapun negara dengan jumlah penempatan terbanyak yaitu Malaysia dan Jepang”, paparnya. Menanggapi hal tersebut, Senator Jelita Donal sangat mendukung penuh program KemenP2MI dan BP3MI Sumatera Barat dalam hal penyampaian informasi ke luar negeri khususnya sektor formal bagi Pekerja Migran Indonesia. Sebab sektor formal sudah pasti memiliki syarat skill dan kompetensi yang baik bagi warga Sumatera Barat, terlebih lagi budaya masyarakat Sumatera Barat cocok dengan budaya kerja di bidang kesehatan khususnya Jepang. “Kami juga mendukung pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khusus di wilayah Sumatera Barat sejak dini agar masyarakat yang bekerja ke luar negeri menjadi aman dan nyaman, terbebas dari tindakan calo atau agen tidak bertanggung jawab yang merayu Pekerja Migran Indonesia sehingga penting untuk memberi edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, Universitas, STIKES, serta sinergi bersama stakeholder yang ada di Sumatera Barat”, imbuhnya. Ia juga mendorong program KemenP2MI melalui BP3MI Sumatera Barat untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. “Ada 1 juta peluang kesempatan bekerja ke luar negeri. Peluang ini untuk masyarakat Sumatera Barat juga, maka harus mengambil jalur yang aman dan resmi kemudian komunikasi melalui BP3MI Sumatera Barat. Kita dukung generasi kita mendukung cita-cita bekerja ke luar negeri,” ajaknya kepada masyarakat Sumatera Barat. Di akhir kesempatan, Senator Jelita Donal juga mengajak untuk terus berkolaborasi dan sinergi agar tercipta rasa nyaman dan aman bagi para Pekerja Migran Indonesia wilayah Sumatera Barat. Kunjungan ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Senator DPD, Ali Amri, Kabid Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Rina Aryanti, serta Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat, Erdia Nova. Sumber : https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/kunker-ke-bp3mi-sumatera-barat-senator-jelita-donal-dukung-masyarakat-sumatera-barat-ikuti-g-to-g-sektor-kesehatan

Sijunjung - Anggota DPD RI H. Irman Gusman, SE., MBA didampingi Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM, Kasubbag Andri Mantovani, S.S., M.Si beserta staf melakukan kunjungan kerja ke Pemerintahan Kabupaten Sijunjung dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (11/04/25). Kunjungan ini disambut langsung Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si Bupati Sijunjung, Rina Idawani, SH, CN, M.M Kajari Sijunjung, Yudith Wirawan, SH, MH Ketua Pengadilan Negeri Muaro, Dr. Zefnihan, AP, M.Si Sekda Sijunjung, Dr. Endrizal, SE., MM Kadia Koperasi dan UMKM Sumbar, Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, diwakili Anggota DPRD Ramler, SH, MM, Aprizal, S.Sos., MSi Asisten 1, Kapolres diwakili Kabag Ops AKP Budi Rilvantino.SH.MH, Kepala OPD, Camat, Kepala Bagian, dan Wali Nagari se-Kab. Sijunjung. Dalam sambutannya Benny Dwifa menyampaikan Kabupaten Sijunjung yang sangat luas cenderung masyarakatnya hidup berkelompok sehingga akses jalan diantara nagari sangat jauh. Oleh karena itu kami mohon dukungan dan support karena jalan ini menjadi prioritas utama bagi masyarakat,dan juga kami mohon dukungan dalam rangka meningkatkan perekonomian serta kemajuan pariwisata di Kabupaten Sijunjung. Irman Gusman mengucapkan terimakasih kepada Masyarakat Sijunjung yang telah memberikan dukungan. Dimana disini merupakan dukungan suara terbanyak bagi saya pada pemilihan yang lalu, ujarnya. Irman juga menyampaikan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Koperasi Merah putih yang diprogramkan Presiden RI sebagai bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yang perlu dikembangkan hingga ke desa-desa. Koperasi bukan hanya alat ekonomi tapi juga wadah kebersamaan. Jika dikelola dengan baik koperasi desa bisa menjadi motor penggerak pembangunan dari bawah. Irman juga mengatakan pentingnya pembangunan daerah tidak hanya berorientasi dari insfratuktur tetapi juga menyentuh aspek pendidikan, ekonomi dan nilai-nilai sosial budaya. “Kita bertekad sebelum bulan Juni 2025 sudah terbentuk koperasi-koperasi di Sumbar, sehingga dana 400 T yang telah disiapkan pemerintah bisa terserap ke Sumbar” , ujarnya. Kedepannya kita bisa bersama sama membangun desa serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Endrizal menyampaikan di Sumatera Barat terdapat 1.035 Nagari/ desa. Diharapakan minimal dalam 1 nagari kita bentuk 1 koperasi yang berbadan hukum dan menyiapkan sumber daya manusianya. Kami dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar akan mendukung dan memfasilitasi pembentukan badan hukum sampai tuntas, ujarnya. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI H. Jelita Donal., Lc, didampingi Kasubbag dan staf Kantor DPD RI Sumbar melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementrian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah khususnya penyelenggaraan ibadah haji, (10/04/25). Dalam kunjungan kerja ini dihadiri Kepala Kantor Kementrian Agama Sumbar H. Mahyudin, MA dan jajarannya, Kepala Dinas Kesehatan dr. Lila Yanwar,MARS, dari dinas Perhubungan diwakili oleh Kabid Rizaldi, SH, dari KBIHU Kota Padang sebanyak 11 orang perwakilan dan dari penyelenggara haji khusus (ARMINDO dan Sianok Holiday). Dalam pelayanan pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya dari Kementrian Agama Sumbar selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanannya baik itu dalam merekrut petugas haji yang diiringi dengan pemberian bimtek maupun dalam melakukan kerja sama dengan maskapai yang akan di gunakan oleh jemaah haji. Selain itu Kementrian Agama juga memberikan 4 buah buku panduan untuk tuntunan pelaksanaan ibadah haji dan isi buku tersebut juga bisa d baca melalui e-Book bimbingan pelaksanaan haji melalui HP. Untuk tahun ini laporan dari Kepala Kantor Kementrian Agama Sumbar menyampaikan bahwa progres yang sudah dilaksanakan ada 15 kloter yang akan diberangkatkan, 14 kloter sudah melakukan permohonan visa dan satu kloter lagi dalam proses, berarti 93,33% sudah selesai. Untuk petugas haji di tugaskan 1 orang untuk satu kloter. Kepala Dinas Kesehatan melaporkan bahwa untuk faksin meningitis diperkirakan akan sampai di Sumbar pada tanggal 16 April 2025 dan pada tanggal 17 April 2025 akan diberikan ke calon jemaah haji. Untuk calon jemaah haji di wajibkan faksin meningitis dan folio sedangkan untuk faksin influensa hanya di anjurkan. Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Kesehatan juga mengingatkan untuk calon jemaah haji membawa obat pribadi yang biasa di gunakan karena obat yang ada di sana belum tentu cocok dengan kondisi kesehatan pribadi yang biasa di jalani. Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa siap melayani calon jemaah haji dalam kelancaran proses pengaturan parkir embargasi jemaah haji, memastikan kendaraan yang digunakan dalam mengangkut calon jemaah haji sudah aman dan layak pakai. Untuk penggunaan maskapai yang mengangkut jemaah haji tahun ini semua kloter menggunakan maskapai penerbangan Lion Air. Walaupun banyak kritikan dalam penggunaan maskapai Lion Air ini tapi pihak Lion Air menjelaskan bahwa penerbangan haji memiliki sistem berbeda dengan penerbangan domestik, untuk penerbangan haji maskapai akan menggunakan pesawat yang sama. Setelah jemaah tiba di Jeddah atau Madinah pesawat akan kembali menjemput jemaah berikutnya, dan pihak Lion sudah menyiapkan pesawat cadangan apabila terjadi gangguan. Senator Jelita Donal dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa komite III DPD RI juga ikut berperan dalam upaya menurunkan biaya haji yang awalnya 63 juta menjadi 54 juta. Jelita Donal juga berharap dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini jemaah haji yang usia lanjut dan beresiko tinggi lebih di utamakan fasilitas pelayanannya baik itu dari tim medis maupun dari petugas haji. Penulis : Eka Yulianita Editor : AndriMatovani