Senator Papua Pegunungan, Ariyanto Nagoya Meminta Pemerintah Papua Pegunungan maupun Jayawijaya membentuk Badan BUMD ataupun koperasi yang berfungsi sebagai penadah hasil bumi petani

17 Oktober 2025 oleh admin

dpd.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Arianto Kogoya meminta, Pemerintah Papua Pegunungan maupun Jayawijaya membentuk Badan Usaham Milik Daerah (BUMD) ataupun koperasi yang berfungsi sebagai penadah hasil bumi petani. Permintaan itu Arianto Kogoya sampaikan sebagai tindak lanjut dari hasil reses yang ia lakukan di Wamena, Rabu (15/10/2025).

“Ini yang penting. Saya harap pemerintah setempat bisa merealisasikannya,” kata Arianto Kogoya saat diwawancarai wartawan di Wamena, Jayawijaya Papua Pegunungan, Kamis (16/10/2025).

Dikatakannya, apabila BUMD atau koperasi itu hadir dapat membantu pedagang atau petani yang jualannya tidak laku.

“Jadi ada kontribusi nyata dari pemerintah terhadap pedagang ataupun petani. Tinggal bagaimana BUMD atau koperasi memasarkannya lagi,” ujarnya.

Selain itu, persoalan pengawasan terhadap barang dagangan juga disampaikan dalam reses tersebut.

Arianto menuturkan, dari penyampaian pedagang pemerintah setempat melalui Dinas Perindag minim melakukan barang tak layak edar.

“Mereka sampaikan kalau pengawasan hanya ada pada saat menjelang hari raya seperti, Natal, tahun baru dan lebaran,” ungkapnya.

Oleh sebab itu sambung senator yang akrab disapa Bung AK ini, menyarankan agar pengawasan terhadap barang dagangan dilakukan rutin.

“Bisa dua bulan sekali atau per tiga bulan. Sehingga perlindungan terhadap konsumen benar-benar dilakukan,” tuturnya.

Arianto menambahkan, aspirasi lainnya yang juga ikut disampaikan pada saat reses tersebut ialah keaman, kebersihan dan minimnya air bersih di pasar.

“Bagaimana pembeli mau datang kalau faktor kemanan banyak orang mabuk, palak-palak serta minim kebersihan. Akibatnya pedagang merugi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam rapat tersebut membahas tiga hal yakni;

Intervensi pengawasan Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Intervensi pengawasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Intervensi pengawasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, terkait program makan bergizi gratis (MBG).

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) Papua Pegunungan serta Jayawijaya turut hadir dalam rapat tersebut.