Senator Papua Pegunungan, Ariyanto Nagoya Melakukan Kunjungan Kerja dan Diskusi bersama Pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Pegunungan

17 Oktober 2025 oleh admin

dpd.go.id - Anggota Komite III DPD RI, Arianto Kogoya, SE, melakukan kunjungan kerja dan diskusi bersama pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan Pengawasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam kunjungannya ke kantor pengelola SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi), Arianto menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim regional Papua Pegunungan yang telah menjalankan program MBG di tengah berbagai tantangan geografis dan logistik. “Puji Tuhan, hari ini kami melihat langsung bahwa beberapa SPPG sudah berjalan baik di Wamena dan Yahukimo. Ini patut diapresiasi,” ujar Arianto.

Ia menekankan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang wajib didukung oleh seluruh daerah. Menurutnya, manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak penerima gizi, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian lokal. “Bahan-bahan seperti sayur, ayam, dan bumbu diambil dari pasar, terutama pasar milik orang asli Papua. Ini memberi dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Jayawijaya dan delapan kabupaten lainnya,” jelasnya.

Arianto juga mendorong agar program MBG diperluas secara bertahap ke wilayah lain seperti Tolikara, Karubaga, Dekai, Tiom, dan Elelim. Ia menyoroti pentingnya keadilan akses, termasuk bagi anak-anak di daerah terpencil. “Kami harap SPPG terpencil bisa menjangkau sekolah-sekolah di gunung, lembah, dan pesisir. Anak-anak di kota dan di pelosok harus sama-sama merasakan manfaat program ini,” tegasnya.

Dalam konteks pengawasan, Arianto mengingatkan pentingnya menjaga higienitas dan kualitas makanan dari dapur hingga ke tangan anak-anak. Ia juga menekankan agar SPPG benar-benar menyerap tenaga kerja lokal. “Tenaga kerja di dapur SPPG harus 80% orang asli Papua. Ini bukan hanya soal gizi, tapi soal pemberdayaan,” katanya.

Ia juga meminta agar bahan makanan yang digunakan berasal dari hasil pertanian lokal, kecuali yang tidak tersedia di wilayah tersebut. Arianto mengajak pemerintah daerah di delapan kabupaten untuk mendukung penuh program MBG, meskipun tidak dibiayai dari APBD. “Manfaatnya besar: gizi anak-anak, lapangan pekerjaan, dan perputaran ekonomi. Pemerintah daerah harus bantu agar tim regional tetap semangat,” ujarnya.

Arianto juga mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi negatif yang belum terbukti. “Dulu anak-anak kita tidak sarapan sebelum ke sekolah. Sekarang mereka bisa makan dan lebih semangat belajar. Jangan langsung menilai buruk, lihat dulu manfaatnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Regional SPPG Papua Pegunungan, Wahyu Adi Pratama, menjelaskan bahwa dapur pertama mulai beroperasi di Yahukimo pada Januari 2025. Saat ini, terdapat empat dapur aktif—satu di Yahukimo dan tiga di Jayawijaya—dengan tiga dapur tambahan sedang dibangun. “Penerima manfaat sudah mencapai lebih dari 11.000 anak dari TK hingga SMA. Ini menyerap banyak tenaga kerja dan hasil pangan lokal,” ungkap Wahyu.

Ia menyebut bahwa kebutuhan sayur sangat tinggi, mencapai satu ton per hari, namun pasokan dari pasar masih belum mencukupi. “Ini peluang besar bagi masyarakat untuk membuka kebun dan menjual hasil panen ke dapur MBG,” katanya.

Wahyu juga mengakui adanya tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat, terutama karena beredarnya informasi negatif. “Kami harus pendekatan perlahan-lahan. Pengawasan kualitas sangat ketat, bahan baku dicek oleh ahli gizi, dan jika ada yang tidak layak langsung diganti,” jelasnya.

Ke depan, Wahyu menyampaikan rencana pembangunan SPPG terpencil untuk menjangkau daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dengan penerima manfaat kurang dari 1.000 orang. “Kami sudah koordinasi dengan Gubernur dan Bupati. Satgas khusus akan dibentuk untuk menjangkau distrik-distrik terpencil,” tuturnya.