Dianugerahi Predikat Senator Kritis dan PRO demokrasi Oleh KWP, Sultan: DPD Selalu Menjaga Prinsip Check and Balance Demokrasi Pancasila

02 Oktober 2023 oleh admin

dpd.go.id - Dianugerahi Predikat Senator Kritis dan PRO demokrasi Oleh KWP, Sultan: DPD Selalu Menjaga Prinsip Check and Balance Demokrasi Pancasila

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyatakan bahwa lembaga DPD RI selalu berupa menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dengan berupaya menjaga prinsip check and balance di antara lembaga negara lainnya.

Hal disampaikan Sultan setelah dianugerahi Predikat Senator Kritis dan Pro Demokrasi oleh Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) pada Senin (02/10) bertempat di ged/ sekretariat KWP di Kawasan Parlemen Senayan Jakarta.

Yang pertama, kami secara pribadi menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf kepada rekan-rekan KWP karena tidak bisa hadir secara langsung pada acara yang luar biasa ini karena pada saat yang sama hari ini saya bersama bapak presiden dan pimpinan kembaga negara lain uji coba kereta cepat jakarta bandung.

DPD RI secara kelembagaan, kata Sultan, selalu konsisten menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila.

"Kami menghormati dan menyikapi Penghargaan dari organisasi dan rekan-rekan wartawan Parlemen sebagai sebuah pengingat moral. Bahwa sebagai wakil masyarakat daerah yang diamanahkan menjadi pimpinan lembaga DPD RI untuk selalu mawas diri dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional secara konsisten", ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

KWP, kata Sultan, tentu memiliki penilaian dan kajian yang objektif dalam menentukan nominator penghargaan. Kami mengapresiasi upaya KWP dalam melakukan kontrol dan meneropong kinerja kami selama ini.

"Sebagai sesama pilar demokrasi, KWP dan DPD RI harus saling mendukung dan menguatkan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Menjadi pers yang objektif dan legislator yang kritis adalah dua hal yang langka di era demokrasi liberal", tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Sultan, sebagai lembaga pers parlemen, kami berharap KWP juga bertanggung jawab memberikan informasi dan edukasi politik bagi masyarakat. Salah satunya melalui mekanisme kontrol yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan kepada publik figur yang dinilai signifikan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.(*)