DPD RI dorong penguatan data kependudukan di Papua melalui kunjungan kerja Anggota DPD RI asal Papua, Henock Puraro, di Kampung Sabron Sari, Kabupaten Jayapura

23 Oktober 2025 oleh admin

dpd.go.id, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Papua, Henock Puraro, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Sabron Sari, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayapura.

Kegiatan ini digelar dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat dan siswa di SD Al-Hilal Yapis serta SMP Satu Atap Yalaskris Sabron Sari.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan kependudukan hingga ke tingkat kampung dan sekolah, agar setiap warga Papua memiliki dokumen identitas resmi sejak dini. Henock menegaskan pentingnya memastikan keabsahan dan keakuratan data kependudukan untuk mewujudkan satu basis data nasional yang terintegrasi.

“Setiap warga negara harus tercatat secara resmi. Dukcapil di daerah mencetak dokumen seperti KIA dan akta kelahiran, sementara datanya teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Selain menyoroti masalah data, Henock juga menekankan pentingnya pengakuan hukum terhadap pernikahan adat di Tanah Papua. Ia mendorong lembaga daerah seperti MRP dan DPRK untuk bekerja sama dengan DPD RI memperjuangkan regulasi dari pemerintah pusat.

“Kita perlu dorong regulasi yang mengakui pernikahan adat karena ini menyangkut identitas dan hak sipil masyarakat Papua,” tegasnya.

Lebih lanjut, Henock mengingatkan bahwa pencatatan kelahiran anak merupakan bagian dari hak dasar warga negara. “Tanpa akta kelahiran, anak-anak akan kesulitan melanjutkan sekolah. Itu sama saja membatasi masa depan mereka,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura, Herald Berhitu, menjelaskan bahwa pelayanan kali ini difokuskan pada penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program “Dukcapil Mesra” (Merangkul Masyarakat), yakni pelayanan jemput bola di kampung dan sekolah. “Kami turun langsung agar masyarakat bisa mengurus dokumen tanpa meninggalkan pekerjaan atau mengeluarkan biaya besar. Semua layanan Dukcapil gratis,” ungkapnya.

Herald menambahkan, sempat terjadi kendala jaringan akibat pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, namun kini seluruh layanan kembali normal. Menutup kegiatan tersebut, Henock mengajak seluruh pihak terus berkolaborasi memastikan setiap warga Papua tercatat secara resmi dalam sistem kependudukan nasional. “Dengan satu data kependudukan yang valid, pelayanan publik dan pembangunan bisa berjalan lebih baik,” pungkasnya. (*)