Pada kunjugan tersebut Wakil Ketua I DPD RI Dr. Nono Sampono, M.Si memberikan Arahan dan Sosialisasi terkait Pesta Demokrasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada Forkopimda Kabupaten Kepulauan Aru serta Pertemuan dengan BPN, TNI AL (Lanal Aru) dan warga Desa Marafenfen membawas tentang mediasi konflik pertanahan/agraria. Selain itu Wakil Ketua I DPD RI Dr. Nono Sampono, M.Si juga melakukan pertemuan dengan KPUD dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua I DPD RI melakukan diskusi dengan Ketua KPU Mustafa Darakay dan Ketua Bawaslu Amran Bugis, tentang kesiapan KPU Kabupaten Kepulauan Aru terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Seperti pemuktahiran data pemilih, penataan dapil, PKPU jadwal pemilu dan verifikasi parpol. “Wakil Ketua I DPD RI Dr. Nono Sampono, M.Si menyampaikan DPD RI mempunyai komitmen untuk menyerap aspirasi dari penyelenggaraan pemilu ditingkat kabupaten/kota sehingga dapat memperjuangkan apa yang menjadi kebetuhan bagi penyelenggaraan pemilu dalam upaya meningkatkan kualitas pemilu mendatang. Sementara Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru Mustafa Darakay menyampaikan kendala geografis dalam proses distribusi surat suara. Selain itu, minimnya jangkauan internet sehingga menyulitkan pengiriman form C1 menggunakan aplikasi yang ada. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Amran Bugis juga menyampaikan kondisi geografis menyulitkan dalam proses pengawasan akibat minimnya anggaran.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat Desa Lermatang, Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar merasa dirugikan atas penetapan harga tanah untuk pembangunan Blok Masela yang hanya dihargai Rp14.000 per meter untuk lahan seluas 28,9 hektare. Warga menjelaskan, meski telah diajukan keberatan ke PengadilanNegeri Soumlaki dan telah diputus harga ganti rugi sebesar Rp172.000, akan tetapi di Mahkamah Agung justru memutuskan ganti rugi sebesar Rp14.000. Warga menjelaskan bahwa akan mendukung sepenuhnya pembangunan Blok Masela sebagai proyek strategis nasional (PSN), tetapi hak-hak mereka juga harus diperhatikan. Dalam kesempatan yang sama, menyikapi permasalahan tersebut Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, M.Si berjanji akan memfasilitasi semaksimal mungkin agar aspirasi yang ada dapat terpenuhi. “Hari ini kita datang, dan mudah-mudahan basudara percaya bahwa kami akan menyelesaikan urusan ini dengan sebisanya yang kami lakukan, dengan azas keadilan,” ucapnya. Turut hadir dalam kunjungan kerja ini, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Ajiep Padindang, Wakil Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno, Wakil Ketua BAP DPD RI Mirati Dewaningsih, Wakil Ketua BAP DPD RI Arniza Nilawati, Anggota DPD RI Dapil Maluku Novita Anakotta, Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanumbar, serta para pemangku kepentingan terkait.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, M.Si bersama unsur Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan kunjungan kerja terkait persoalan sengketa harga ganti rugi tanah untuk pembangunan Blok Masela diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar beserta Forkopimda dan pihak pertanahan. (26/08/2022). Dalam peretmuan bersama Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Wakil Ketua I DPD RI Dr. Nono Sampono, M.Si menegaskan bahwa DPD RI berada di pihak masyarakat dan daerah. DPD RI melalui BAP DPD RI akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam kunjungan kerja tersebut, Nono bersama BAP DPD RI akan mengadakan pertemuan dengan SKK Migas dan kementerian terkait, Panitia Pengadaan Pertanahan, kepala daerah, dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Ke depan, kita akan panggil di Jakarta, semua yang terkait dengan urusan ini. Termasuk SKK Migas dan kementerian terkait. Dan kita punya hak untuk itu secara konstitusi,” tegas Nono dalam pertemuan tersebut

Kunjungan Kerja Wakil Ketua I DPD RI Dr. Nono Sampono, M.Si bersama Pimpinan BAP DPD RI Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M., Wakil Ketua BAP DPD RI Ir. H. Bambang Sutrisno, M. M., Wakil Ketua BAP DPD RI Mirati Dewaningsih, S.T ( Anggota DPD RI Povinsi Maluku), Wakil Ketua BAP DPD RI Arniza Nilawati, Novita Anakotta., SH., MH Wakil Ketua II Komite IV DPD RI ( Anggota DPD RI Provinsi Maluku) tiba di Bandara Saumlaki Kabupaten. Kepulauan Tanimbar dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat perihal penetapan harga tanah untuk proyek strategis nasional, Blok Masela. (Kamis/25/08/2022)

Pengawasan Desa Wujudkan Masyarakat Sejahtera Perwakilan BPKP Provinsi Maluku berkolaborasi dalam pengawasan desa bersama DPD-RI, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Masohi, menggelar workshop bertajuk “Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat” (Piru 2022). Kegiatan yang berlangsung di ruang aula Kantor Bupati SBB ini diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan workshop oleh Bupati SBB Timotius Akerina. Dalam sambutannya, Timotius menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku atas fasilitasi dan menetapkan Kabupaten SBB sebagai lokasi kegiatan workshop. Ia juga memaparkan tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBD dari tahun 2015 sampai tahun 2021 yang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan Dana Desa karena sebagian anggaran dialihkan ke dana penanggulangan Covid-19. Dikatakannya, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 perlu dilakukan pengawasan agar berjalan dengan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran serta partisipasi yang sejalan dengan aturan yang berlaku. Berbagai narasumber yang hadir mengisi materi hari itu, antara lain Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta SH.MH, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi, Kepala KPPN Cabang Masohi, dan hadir secara daring Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Farida Kurnianingrum. Kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah, kecamatan dan pemerintah desa sesuai yang diprioritaskan pemerintah; mendorong agar penggunaan Dana Desa lebih transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran; memperoleh informasi mengenai pengelolaan Dana Desa dan pemanfaatan hasil pembangunan desa, baik pada tingkat kabupaten maupun desa. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten SBB, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten SBB, para camat, kepala desa dan penjabat kepala desa, dan para peserta yang mengikuti secara daring se-kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Berdasarkan keterangan Anakotta, kunjungan ke BPS Provinsi Maluku dalam rangka melaksanakan pengawasan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan khususnya terfokus terkait realisasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. "Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia menjadi agenda bahasan utama kita dalam pertemuan dengan BPS Maluku. Hal lain pula terkait dengan Sensus Penduduk. Kita ingin menginventarisasi berbagai tantangan dan kendala serta aspirasi terkait realisasi Satu Data Indonesia di daerah", ujar Anakotta. Anakotta memberi catatan terkait transparansi serta validitas data dan informasi yang diberikan masyarakat. Untuk itu, kita mengharapkan adanya penyempurnaan formula dan inovasi dari survey BPS kedepan agar hasilnya diterima secara luas", tutur Anakotta.

_Pelaksanaan Upacara HUT RI ke 77 Bertindak selaku pembina Upacara Sesjend DPR RI di ikuti oleh Kepala Kantor beserta Pegawai diseluruh Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi secara virtual melalui Media Zoom Meeting Rabu, 17 Agustus 2022. _Dirgahayu Republik Indonesia _ Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat _Kantor DPD RI Provinsi

NAMROLE. LINTASBURU.com, — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Letjen TNI Marinir (Purna) DR. Nono Sampono, M.Si bersama rombongan, menggelar reses selama 2 (dua) hari di Kabupaten Buru Selatan. Kedatangan DR. Nono Sampono bersama rombongan di Bumi Fuka Bipolo Namrole Ibukota Kabupaten Buru Selatan menggunakan Pesawat Trigana Air dari Kota Ambon menuju Namrole. Tiba di Bandar Udara Namrole, DR Nono Sampono Anggota DPD RI ini di jemput oleh Sekertaris Daerah Iskandar Walla, bersama jajarannya, Wakil Ketua II DPRD Bursel La Hamidi, TNI/Polri, sejumlah toko Agama, Adat dan tokoh Masyarakat. Anggota DPD RI DR. Nono Sampono dan Rombongan usai dijemput langsung menuju Kantor Bupati, untuk melakukan pertemuan, dan dalam pertemuan bersama tersebut DR Nono Sampono Wakil Ketua DPD RI ini didampingi Sekda Bursel Iskandar Walla, Wakil Ketua II DPRD Bursel La Hamidi, Kapolres Buru Selatan AKBP M. Agung Gumilar bersama Anggotanya, pimpinan OPD di Lingkup Pemda Bursel dan Kantor perwakilan Pertanahan. Kemudian Usai pertemuan dengan jajaran OPD dilingkup Pemda Bursel, Nono Sampono bersama rombongan di dampingi, Sekda, Wakil Ketua DPRD dan Kapolres menuju pejabat perwakilan Kantor Pertanahan Buru Selatan, selesai bertemu dengan jajaran perwakilan Kantor Pertanahan Bursel, rombongan kembali menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan berakhir di Kantor Bawaslu. Selanjutnya usai makan malam di Hotel Golden Alfris pukul 8.00 WIT, Nono Sampono bersama rombongan melakukan Audiens dengan Kepala Desa SE Kecamatan Namrole, Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Golden Alfris dan berakhir dengan istirahat malam. Wakil Ketua DPD RI, Saat pertemuan bersama jajaran OPD di Ruang Rapat Sekda Bursel Mengatakan, kehadiran Saya di Kabupaten ini,  merupakan kegiatan reses, dimana untuk kawasan timur terutama di Kabupaten ini penuh dengan potensi Pariwisata, Untuk itu pariwisata di daerah ini perlu di kembangkan termasuk peningkatan Ketahanan Pangan termasuk Tol laut, agar  dapat mendongkrat ekonomi di daerah ini," kata Sampono. Sementara itu dilanjutkan pertemuan dengan Komisi penyelengara KPUD maupun Komisi Pengawasan (Bawaslu) pada lembaga masing- masing dimana  Wakil Ketua DPD RI Mengatakan, Kedatangan Saya di KPUD ini  sudah 2 kali pada tahun yang sama, dimana KPUD Bursel merupakan Lembaga penentu Pemilu serentak di tahun 2024, namun Saya mengapresiasi kepada komisi penyelengara atas terselenggaranya  Pilkada Bupati Bursel tahun 2020 tidak ada pelanggran yang akan di bawa ke rana Hukum (MK). Untuk itu Kata Nono Sampono, Pelaksanaan Pemilu serentak  pada tahun 2024 nanti, KPUD Bursel tetap mengacu pada Kaidah - Kaidah Demokrasi dan selalu bekerja sama dengan pihak Polri maupun TNI, Sehingga bila tejadi konflik bisa dapat diatasi bersama- sama. Sementara di Kantor Bawaslu Nono Sampono Mengatakan, Kehadiran Saya di sini hanya menyampaikan kepada pihak Bawaslu Bursel, bila Pemilu serentak tahun 2024, perlu persiapan adanya, antisipasi terjadi Konflik agar bagaimana Konflik dapat diatasi, untuk tidak terjadi Konflik berkepanjangan, Saya berharap untuk selalu bekerja sama dengan pihak Kepolisian maupun TNI," harap Sampono. (LB)