Bukittinggi - Anggota DPD RI Bapak H. Irman Gusman, SE., MBA melakukan kunjungan kerja ke Pemerintahan Kota Bukittinggi dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Selasa, 5/11/24). Kunjungan ini disambut hangat oleh Bapak H. Hani Syopiar Rustam Pj. Walikota Bukittinggi didampingi Bapak Tedy Hermawan Kepala BKPSDM, dan juga dihadiri oleh seluruh Camat dan Lurah se-Kota Bukittinggi. Irman Gusman menyampaikan kedatangan ke Bukittinggi ini merupakan kegiatan reses yang tujuannya untuk melihat perkembangan pelaksanaan UU No 20 tahun 2023 tentang ASN khusunya penerimaan tenaga honorer menjadi ASN serta menyerap aspirasi dari pemerintah kota Bukittinggi. Hani Syopiar menyampaikan pemerintah Kota Bukittiinggi didukung oleh 2.792 ASN yang terdiri dari 2.284 orang PNS dan 508 orang pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas pada SKPD di lingkungan pemerintah kota Bukittinggi. Pemko Bukittinggi juga sudah membuka penerimaan CPNS untuk mengisi 50 formasi, 44 formasi tenaga teknis dan 6 formasi untuk tenaga kesehatan serta 150 formasi untuk PPPK. Hani Syopiar juga menambahkan APBD Kota Bukittinggi sangat kecil. Ini menjadi kendala untuk menyelesaikan tenaga honorer sampai dengan Desember 2024 ini. Pemerintah kota Bukittinggi hanya mampu menerima 200 formasi calon ASN. Kami meminta tolong kepada pemerintah pusat untuk menaikan DAU. "Dengan pemerintah pusat membantu anggaran untuk gaji PPPK saja sudah cukup meringankan kami", ujarnya. Menanggapi hal tersebu Irman Gusman menyatakan pemerintah terkesan terlalu memaksakan bulan Desember selesai. Sebaiknya diberikan waktu kepada daerah untuk menata keuangannya dalam keadaan ekonomi nya masih terbatas. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI H. Jelita Donal, Lc. Melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM, dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, terkait Jaminan Sosial Kecelakaan, (Senin, 4/11/24). Yang hadir dari Dinas Sosial pada kegiatan ini antara lain Drs.H.Syaifullah Salim, MM (Kepala Dinas Sosial), Drs. Suyanto (Sekdis Dinas Sosial), Heni Yunida, SE (Kabid Rehabilitasi Sosial), Rumainur, SE, MT (Kabid Pemberdayaan Sosial), Ir. Yusrizal Chan M.Kom (Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin Bapak Ir Yusrizal Chan M. Kom), Jhoneri SH (Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial). Pada kegiatan ini juga menghadirkan BPJS Kesehatan, Kepala Jasaraharja Cab. Sumatera Barat, Branch Manager PT. Taspen Cabang Padang, Kepala Kantor Cabang PT. Asabri Padang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Asabri. Jelita Donal (Anggota DPD RI) menyampaikan bahwa angka kecelakaan di Provinsi Sumatera Barat cukup tinggi. Untuk jaminan sosial terhadap korban kecelakaan ada dua lembaga yang menangani yaitu BPJS dan Jasaraharja. Dana bersumber dari suransi penumpang dan asuransi surat kendaraan. Bagaimana singkronisasi dari lembaga tersebut. Menanggapi hal tersebut, Sari dari BPJS Kesehatan menjelaskan, jika terjadi kecelakaan tunggal yang mengcover korban adalah BPJS dan jika terjadi kecelakaan ganda yang mangcover adalah Jasaraharja. Dari awal terjadi kecelakaan langsung kita klasifikasikan dan tentukan siapa yang mengcover jaminan sosialnya. Reni perwakilan PT. Asabri menyampaikan, di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 terkait jaminan sosial kecelakaan mereka akan menanggapi klaim asuransi apabila sudah ada surat jaminan dari jasaraharja, maksimal bisa sampai 20 juta. Setelah konfirmasi dari jasaraharja baru asabri mengklaim asuransi TNI dan Polri sebesar 300 juta. Disini asabri menegaskan mereka bermitra dengan jasaraharja sehingga apabila tidak ada surat klaim dari jasaraharja mereka tidak bisa mencairkan asuransi tersebut. Kepala Jasaraharja cabang Sumbar menambahkan, untuk bisa mengeluarkan jaminan sosial kecelakaan lalu lintas ganda apabila ada surat lakalantas dari kepolisian. Ini bisa diproses dalam jangka waktu 3x24 jam setelah kejadian. M. Sahrul Kepala Bpjs ketenagakerjaan menyampaikan, BPJS ketenakerjaan akan mengcover apabila kecelakaan terjadi pada jam kerja, atau diluar jam kerja dengan ada nya surat tugas, dimana kejadian dijalur yang biasa dilewati (rumah ke kantor atau sebaliknya). Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI H. Muslim M. Yatim, Lc., MM melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, didampingi Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM dalam rangka membahas inventarisasi materi pengawasan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan hilirisasi mineral dan batubara, (Senin, 4/11/24). Dalam acara kunjungan kerja ini dari pihak ESDM dihadiri oleh Kepala Dinas Ir. H. Herry Martinus, MM, Sekretaris Mitro Wardoyo, Amd.T, MM dan Kepala Bidang Pertambangan Edral Pratama, ST, M.Sc Kepala Dinas menyampaikan untuk hilirisasi sektor Minerba pemerintah Sumbar sudah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung seperti surplus energi listrik, Pelabuhan, Kawasan Industri, pergudangan dan lain-lain namun yang menjadi masalah adalah belum adanya investor yang berani investasi untuk hilirisasi Minerba, selain itu juga masalah tanah ulayat yang menghambat proses hilirisasi. Dalam kesempatan ini Muslim M. Yatim menanyakan apakah program hilirisasi memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal di daerah dan peningkatan perekonomian daerah. Hal ini dijawab oleh Kepala Dinas bahwa sejauh ini belum terlihat dampak hilirisasi terhadap penyerapan tenaga kerja karena realita di lapangan belum ada investasi di sektor hilirisasi Minerba di Sumbar. Di akhir acara Muslim M. Yatim berjanji akan menyampaikan kepada Kementerian terkait masalah hilirisasi yang berkembang di daerah dan berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan minerba demi kelangsungan kehidupan kedepannya. Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani

Lubuk Basung - Anggota DPD RI Bapak H. Irman Gusman, SE., MBA melakukan kunjungan kerja ke Badan Pertanahan Kabupaten Agam dalam rangka Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Daerah, didampingi oleh Kepala Kantor Ibu Erdia Nova, S.Sos., MM beserta jajarannya (Kamis, 7/11/24). Kunjungan ini disambut oleh Fuadil Hulum KH, SE., MM (Kepala Kantor BPN Agam), Leny Widya, SH., MH (Kasubbag TU), Ulil Amri,S.SH. (Kasi Survei dan Pemetaan), Redho Prasetyo P, SH., MH (Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), Boni Ardio SP., WK (Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan). Irman Gusman dalam sambutannya menanyakan apakah reforma agraria di Kabupaten Agam berjalan atau tidak dan adakah konflik pertanahan yang terjadi di daerah Kabupaten Agam. Menanggapi hal tersebut Fuadil Hulum menyampaikan bahwa berdasarkan data register sengketa, konflik dan perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Agam belum terdapat konflik pertanahan yang teregister di Kantor Pertanahan hanya sengketa dan perkara pertanahan. Fuadil hulum menambahkan ATR/BPN mempunyai 2 program yaitu kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang tersebar di beberapa nagari dan redistribusi tanah untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan dan penguasaan tanah. PTSL ini dibiayasi oleh negara termasuk untuk tanah milik masyarakat, ulayat. Antusias masyarakat untuk mengikuti PTSL luar biasa dilihat dari banyaknya masyarakat yang mendaftar melebihi target yang ditentukan. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI H. Muslim M. Yatim, Lc., MM melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM, dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan serta Perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Senin, 4/11/24). Dalam kunjungan kerja ini Dinas Pangan menghadirkan Plt. Kepala Dinas Derry Swasti SP, sekretaris Ir.Triana Desy Putri M.Si. Kabid ketersediaan dan kerawanan pangan Murni Kurniaty, STP, MP. Kabid konsumsi dan penganekaragaman pangan drh Devi Irmayeni. Kabid bidang distribusi cadangan pangan Donna Gracia Jorie ,S.P kepala UPTD distribusi dan pasokan akses pangan Amalia S.Pt,MP . kepala UPTD Balai pengawasan dan sertifikasi mutu pangan dr Ir. H. Novian Jamil M.T.P dan beberapa jajaran staf lainnya. Plt.Kepala Dinas Pangan Ibu Derry Swasti menyampaikan paparan bahwa sasaran kebijaksanaan pangan diantaranya meningkatnya ketersediaan pangan, meningkatnya diversifikasi konsumsi masyarakat, meningkatnya keamanan pangan dan stabilnya harga pangan pokok dan strategis. Untuk ketersediaan pangan pokok komoditi utama di Sumatera Barat pada tahun 2024 terpenuhi dengan produksi beras Sumatera Barat menurut prognosa neraca pangan 782.867 ton dengan total kebutuhan 691.267 ton artinya terjadi surplus sejumlah 39.415 ton,bila dilihat dari produksi yang ada jumlah lahan yang tersedia masih mencukupi untuk penyediaan bahan pangan pokok utama di Sumatera Barat untuk data ketersediaan lahan, data disediakan oleh dinas terkait yaitu Dinas Perkebunan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Barat dinas pangan hanya menyediakan data olahan jumlah ketersediaan bahan pangan pokok saja. Dalam kesempatan ini Muslim M.Yatim menaruh harapan yang besar pada Dinas Pangan untuk mensejahterakan Rakyat terutama Rakyat Sumatera Barat melalui ketersediaan bahan bangan yang cukup, berkualitas dengan harga yang stabil. Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani

Padang - Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat Erdia Nova, S.Sos., MM, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Andri Matovani, S.S., M.Si beserta staf dan pamdal Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Kepegawaian dengan Instansi Terkait/Mitra Kerja dalam rangka ’’Pengawasan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024” di UPT BKN Padang jalan Adinegoro Kota Padang, (Senin, 28/10/24). Seleksi ini diikuti oleh 14 orang pelamar, dan semua peserta hadir mengikuti tes. Jabatan formasi yang dilamar diantaranya penata keprotokolan, penata kelolaan sistem dan teknologi informasi dan perancang peraturan perundang- perundangan. Ibu Erdia Nova berharap peserta SKD CPNS DPD RI tahun 2024 bisa memperoleh hasil yang maksimal sehingga bisa menjadi CPNS di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang – Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat telah melakukan launching dan sosialisasi “Optimalisasi Pengelolaan Arsip Keuangan melalui pemanfaatan cloud.dpd.go.id pada kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Launching ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM dan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Andri Matovani, S.S., M.Si melalui hybrid, (Kamis, 17/10/2024). Sosialisasi ini diikuti oleh pegawai DPD RI baik yang berkedudukan di pusat maupun di kantor daerah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan unit kerja masing-masing seperti Biro Keuangan, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, Inspektorat, Kantor Daerah, Perwakilan Staf Anggota DPD dan Staf Penghubung di Jakarta. Erdia Nova menyampaikan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Kesesjenan dan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi bahwa kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat sudah ada pengelolaan kearsipan bidang keuangan. Hal ini merupakan upaya peningkatan pengelolaan kearsipan terutama arsip keuangan di lingkungan kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat, agar semua pertanggungjawaban keuangan berjalan dengan baik dan juga demi kelancaran dan kemajuan Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat khususnya dan DPD RI pada umumnya. Andri Matovani menyampaikan, arsip keuangan pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat saat ini masih dilakukan dengan cara konvensional yang disimpan di dalam box arsip ataupun lemari penyimpanan yang mana hal tersebut rentan rusak, hilang atau bencana (alam atau kebakaran). Dengan optimalisasi pengelolaan arsip keuangan ini arsip terkelola secara digital melalui pemanfaatan internal cloud.dpd.go.id, arsip keuangan lebih mudah diakses dan dicari ketika dibutuhkan oleh stakeholders dan terjaga serta bebas dari kerusakan atau terbakar atau hilang. Ilham Akbar Kepala Bagian Perbendaharaan DPD RI menyampaikan, arsip keuangan ini sedikit berbeda dengan arsip yang lain. Disini ada arsip berbentuk kuitansi. Ini sangat penting, mungkin dalam klasifikasi arsip harus lebih selektif karena ini merupakan keuangan. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. “ Sebaiknya mungkin ada staf khusus yang bisa dipercayakan untuk tugas ini”, ujarnya. Semoga cloud.dpd.go.id ini bisa memperkuat kearsipan kantor di daerah, terutama bidang arsip keuangannya lebih tertata lebih baik kedepannya. Hendaknya program ini juga berjalan di Kantor DPD RI Provinsi lainnya. Dengan adanya pertemuan ini bisa menyempurnakan pengelolaan arsip ini dan arsip kantor daerah bisa terselamatkan. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Kepala Kantor Ibu Erdia Nova, S.Sos., MM beserta jajarannya menerima Kunjungan Kerja Bapak H. Muslim M. Yatim, Lc., MM Komite III DPD RI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Produk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, terkait Kekerasan Berbasis Gender (KGB) Terhadap Perempuan, (26/09/24). Dalam kesempatan ini hadir dari Dinas P3AP2KB Desra Elena, SKM, MKM (Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak), Paryono, S.Pd (Kepala UPTD PPA DP3AP2KB), Ruri Juswira, ST, M.CIO (Analis SDM Aparatur), Wilda Khairani, S.Psi (Analis Perlindungan Perempuan), Alissa Silvi Gaffar, SKM (Kasi pelayanan pengaduan UPTD PPA). Juga hadir dari lembaga layanan Rahmi Meri Yenti (Direktur WCC Nurani Perempuan), Eva Herawati (Koordinator Program PKBI Sumbar), Yuke (P2TP2A Sumbar), Erry Gusman (LPA Sumbar). Pada kunjungan kerja ini Bapak Muslim M. Yatim menyampaikan bahwa pagu anggaran dari pusat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan sebesar 311 Miliyar se-Indonesia. Itu dirasakan sangat kecil karena banyak sekali permasalahan yang terjadi pada perlindungan perempuan dan anak yang terjadi saat ini. Di Sumatera Barat ada nilai Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Bapak Muslim M.Yatim menanyakan apakah ada bedanya permasalah perempuan dan anak ini di Sumbar dengan daerah yang tidak ada ABS-SBK nya. Menanggapi pertanyaan dari Bapak Muslim M.Yatim Ibu Desra Elena menyampaikan kondisi Sumatera Barat sekarang darurat kekerasan perempuan. Terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sejak tahun 2020 s.d sekarang. Kekerasan terbanyak di temukan di lapangan berupa kekerasan fisik, psikis dan seksual pada perempuan. Dan yang sangat kita sayangkan kasus ini banyak terjadi pada anak umur sekolah usia 13-14 tahun. Di Sumbar pelaku kekerasan seksual banyak dilakukan oleh keluarga terdekat, tidak sesuai dengan ABS-SBK yang ada di minangkabau, walaupun ABS-SBK ini sudah merupakan salah satu petuah yang dipakai di minangkabau (Sumbar) dari dahulunya. Maka disimpulkan kemungkinan permasalahan terhadap anak dan perempuan di daerah lain akan lebih besar dibandingkan dengan Sumbar yang sudah berdasarkan adat dan agama. Diakhir kegiatan Bapak Muslim M.Yatim berjanji akan menyampaikan permasalahan ini pada kementrian terkait dan berusaha memperjuangkan untuk menaikkan anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan dan anak mengingat banyak nya permasalahan yang terjadi. Selain itu kita harus meningkatkan kepeduliaan terhadap keluarga, karena peran keluarga sangat berpengaruh besar dalam mengantisipasi terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat Ibu Erdia Nova, S.Sos., M.M, beserta jajarannya menerima kunjungan Kepala Biro Umum Ibu Irma Febrianti, ST., M.Si dalam rangka Penandatanganan Kontrak Jasa Kontruksi Pelaksana Renovasi dan Preconstruction Meeting (PCM) Renovasi Gedung Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini juga hadir Jasa Konsultan Perencana Renovasi (PT. Prisma Karya Utama), Pelaksana Pemenang Tender (PT.Green Azri), dan Konsultan Pengawas (CV. Luas Enginer Konsultan). Ibu Erdia Nova menyampaikan terimakasih kepada Ibu Irma sebagai PPK karena telah memberikan dukungan dalam proses pengerjaan renovasi Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat, yang selama ini Kantor DPD RI Prov. Sumbar masih sistem sewa dalam melaksanakan aktifitas kerja.Muda-mudahan pelaksanaan renovasi kantor ini berjalan lancar dan kami bisa menempati kantor defenitif. Ini akan meningkatkan semangat dan kinerja kami dalam memberikan dukungan administrasi pada kegiatan Anggota DPD RI. Ibu Irma menyampaikan bahwa di lahan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ada bangunan yang bisa digunakan dengan merenovasi bangunan tersebut. Prinsip penggunaan uang negara harus efektif dan efisien. Dari analisis PU untuk renovasi membutuhkan anggaran hampir 3 M. Karena keterbatasan anggaran renovasi dilakukan secara bertahap. Minimal terpenuhi dulu ruangan untuk 4 Anggota DPD RI. Diakhir acara Ibu Erdia Nova berharap proses renovasi bangunan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala, dan bermanfat dalam memfasilitasi Anggota DPD RI lebih baik lagi. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan dari English Student Association (ESA) Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas di ruang rapat Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka audiensi dengan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri sebanyak 30 orang perwakilan mahasiswa Universitas Andalas, (Kamis, 5/9/24). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat Erdia Nova, S.Sos.,MM yang didampingi oleh Kepala Subbagian Perenacanaan dan Keuangan Andri Matovani, menyampaikan dan menjelaskan kepada para mahasiswa terkait Kantor DPD RI, mengapa kantor DPD RI berada di masing-masing provinsi dan khususnya di Sumatera Barat. Selain itu, Kepala Kantor juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi Lembaga dan Anggota DPD RI sekaligus memperkenalkan keberadaan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat kepada para mahasiswa. Pada kesempatan itu pula, mahasiswa antusias mendengarkan penjelasan dari Kepala Kantor dan beberapa pertanyaan juga sempat diajukan oleh Mahasiswa yang di Ketuai oleh Miftahul Ghanniyah sebagai Ketua ESA Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas tersebut. Sebagai generasi millenial yang berorientasi internasional, pertanyaan juga sempat dilontarkan dalam Bahasa Inggris sebagai pembelajaran mereka di kampus. Beberapa pertanyaan yang muncul dari mahasiswa adalah bagaimana DPD RI tidak ternotice sama masyarakat/mahasiswa, apakah ada program untuk mengembangkan kebudayaan lokal di DPD RI khususnya mengembangkan budaya lokal (cultural art heritage), kendala DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dari masyarakat hingga pertanyaan terkait kenapa kantor DPD RI tidak serentak dibangun di seluruh Indonesia. Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Kantor menyampaikan masih banyak masyarakat yang belum mengenal DPD RI. Oleh karena itu, kegiatan audiensi ini sangat penting dalam mengenalkan DPD RI kepada masyarakat khususnya para mahasiswa. DPD RI hanya mengusulkan Undang-Undang sedangkan DPR mempunyai wewenang untuk mengesahkan Undang-Undang,” ujar Erdia Nova, S.Sos.,MM Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat, Erdia Nova, S.Sos.,MM dan jajaran yang hadir dalam audiensi tersebut mengucapkan terima kasih kepada Mahasiswa Universitas Andalas khususnya Prodi Sastra Inggris yang sudah mau datang berkunjung dan beraudiensi ke Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran para mahasiswa ini juga menandakan betapa keberadaan kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat sangat dirasakan manfaatnya sebagai tempat menyampaikan aspirasi maupun tempat menambah wawasan para mahasiswa tentang Lembaga negara yang salah satunya DPD RI. Diakhir acara Erdia Nova, S.Sos.,MM berharap dengan adanya audiensi dengan mahasiswa seperti ini, masyarakat bisa lebih mengenal Lembaga Tinggi Negara DPD RI. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani