Padang - Anggota DPD RI Ibu Cerint Iralloza Tasya,S. Ked didampingi oleh Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM, melakukan kunjungan kerja ke BAWASLU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 yang difokuskan pada anggaran Pilkada serentak tahun 2024, (Rabu, 13/11/24). Dalam acara ini dihadiri dari oleh Ketua BAWASLU Alni, Benny Azziz (komisioner BAWASLU) dan jajaran nya. Pihak BAWASLU menyampaikan bahwa anggaran PILKADA 2024 di Sumatera Barat untuk Bawaslu sudah mencukupi untuk melakukan pengawasan setiap tahapan pada Pilkada rahun 2024 baik itu tingkat provinsi sampai Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Mengenai pengawasan penyelenggaraan PEMILU terhadap penggunaan dana anggaran para kandidat dalam berkampanye dan bersosialisasi kepada masyarakat BAWASLU Provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumatera Barat melakukan pengawasan terkait dengan penyampaian rekening khusus dana kampanye (RKDK) dan laporan dana kampanye (LADK) oleh KPU Provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya BAWASLU melakukan pengawasan melalui sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEK) dan pengawasan langsung pada kampanye langsung oleh pasangan calon. Diakhir acara Cerint berharap bisa lebih banyak berkoordinasi dengan pihak BAWASLU kedepannya, demi kelancaran pelaksanaan PILKADA maupun PEMILU yang akan datang. Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI Ibu Cerint Iralloza Tasya,S.Ked, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, didampingi Kepala Kantor Ibu Erdia Nova, S.Sos., MM beserta staf, dalam rangka silaturrahmi dan Pembahasan Tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Sumatera Barat saat ini (Rabu, 6/11/24). Dalam acara ini Bank Indonesia menghadirkan Mohamad Abdul Majid Ikram Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Ridwan Anhar Asisten Direktur, Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) KPWBI Sumbar. Kepala Bank Indonesia pada kesempatan ini menyampaikan inflasi Sumatera barat terjaga rendah dimana Sumbar mencatat inflasi setelah 3 bulan sebelumnya mengalami deflasi. Inflasi pada Oktober 2024 sebesar 0,11%, atas realisasi tersebut inflasi tahunan Sumbar terjaga pada sasaran inflasi nasional 2,5%. Tren inflasi Sumbar yang melanda dipengaruhi terutama oleh inflasi kelompok makanan,minuman, tembakau dan kelompok transportasi. Sumbar menghadapi tantangan produktivitas ekonomi sejalan dengan prediksi periode bonus demografi yang berakhir kurang dari 10 tahun ke depan. iperkirakan berakhir tahun 2030 dan menjadi yang tercepat dibandingkan dengan Provinsi lain. Cerint dalam kesempatan ini menyampaikan kita rakyat Sumbar harus bisa menarik para investor terutama yang berdarah minang untuk bisa membangun Sumbar sehingga Sumbar menjadi Provinsi yang maju dan rakyatnya sejahtera. Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI Bapak H. Irman Gusman, SE., MBA melakukan kunjungan ke KPU Kota Bukittinggi didampingi Kepala Kantor Ibu Erdia Nova, S.Sos., MM beserta staf, dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 khusus nya pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, (Selasa, 5/11/24). Turut hadir dalam acara ini Syafri Miswardi (Plh. Ketua KPU Bukittinggi), Muhammad Fauzan Hazra (Ketua Divisi SP3SDM), dan Mega Ardila (Sekretaris KPU). Irman Gusman menyampaikan tujuan kunjungannya dalam rangka reses pengawasan dan peninjauan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi dan merupakan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh daerah di Indonesia. Dalam pesta demokrasi besar tanggal 27 November 2024 ini tidak mudah untuk KPU. KPU sebagai pilar demokrasi, butuh tanggung jawab yang besar karena baru pertama kali dilaksanakan Pilkada Serentak se Indonesia. " Biasanya pemilu di tingkat bawah (Kabupaten/Kota) akan lebih banyak masalah dibandingkan dengan pemilu Presiden", ujarnya. Syafri Miswardi menyampaikan di Kota Bukittinggi dinamika pemilunya ada seperti di tempat lain, tetapi tidak terlalu tajam. Sampai sekarang tidak ada nya terjadi bentrokan langsung hanya pertempuran di medsos. M. Fauzan Hasra menambahkan kegiatan tahapan sekarang yang sedang dilaksanakan saat ini adalah kampanye. KPU Bukittingi mengintensifkan kegiatan pada tahapan sosialisasi. Masyarakat Bukittinggi sangat melek dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Dalam sosialisasi nya KPU melakukan MoU dengan seluruh SMP, SMA dan Universitas melalui lomba-lomba demokrasi. Dan juga melibatkan komunitas, kelompok PKK di Kecamatan, PPS dikelurahan, dan kelompok disabilitas. Target utama sosialisasi KPU Bukittinggi adalah 57 % pemilih pemula. Di akhir acara Irman Gusman berharap agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak ini berjalan dengan lancar dan berlangsung adil dan transparan Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI Bapak H. Irman Gusman, SE., MBA melakukan kunjungan kerja ke BAWASLU Kota Bukittinggi dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 khusus nya pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, (Selasa, 5/11/24). Turut hadir dalam kegiatan ini Ridwan Afandi (plh. Ketua Bawaslu Bukittinggi), dan Arnes (Koordinator Sekretariat). Pada kesempatan ini Irman Gusman menyampaikan tujuan kunjungannya dalam rangka reses pengawasan dan peninjauan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi dan merupakan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh daerah di Indonesia. Dalam pesta demokrasi besar tanggal 27 November 2024 ini tidaklah mudah bagi Bawaslu karena pertama kali dilaksanakan Pilkada Serentak se Indonesia. Biasanya pemilu di tingkat bawah (Kabupaten/Kota) akan lebih banyak masalah dibandingkan dengan pemilu Presiden. Menanggapi hal tersebut Ridwan Afandi menyampaikan di Kota Bukittinggi ini tensi politik makin hari makin meningkat. Tensi politiknya melebihi Kabupaten /Kota lain. Pilkada di Bukittunggi diikuti oleh 4 pasagan calon yang 2 diantanya adalah incumbent. Dilapangan banyak terjadi pelanggaran diantaranya titik peletakan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan, kerusakan APK, dan tidak terjaganya netralitas ASN. Sudah ada ASN yang diproses dan diajukan untuk diberikan sanksi. Ada juga masuk laporan ke Bawaslu Anggota DPRD ikut kampanye tanpa cuti. Pada pilkada ini bawaslu harus menjadi wasit, pengawas pencegah dan sekaligus penegak. Di akhir acara Irman Gusman berharap agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak ini berjalan dengan lancar dan berlangsung adil. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Bukittinggi - Anggota DPD RI Bapak H. Irman Gusman, SE., MBA melakukan kunjungan kerja ke Pemerintahan Kota Bukittinggi dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Selasa, 5/11/24). Kunjungan ini disambut hangat oleh Bapak H. Hani Syopiar Rustam Pj. Walikota Bukittinggi didampingi Bapak Tedy Hermawan Kepala BKPSDM, dan juga dihadiri oleh seluruh Camat dan Lurah se-Kota Bukittinggi. Irman Gusman menyampaikan kedatangan ke Bukittinggi ini merupakan kegiatan reses yang tujuannya untuk melihat perkembangan pelaksanaan UU No 20 tahun 2023 tentang ASN khusunya penerimaan tenaga honorer menjadi ASN serta menyerap aspirasi dari pemerintah kota Bukittinggi. Hani Syopiar menyampaikan pemerintah Kota Bukittiinggi didukung oleh 2.792 ASN yang terdiri dari 2.284 orang PNS dan 508 orang pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas pada SKPD di lingkungan pemerintah kota Bukittinggi. Pemko Bukittinggi juga sudah membuka penerimaan CPNS untuk mengisi 50 formasi, 44 formasi tenaga teknis dan 6 formasi untuk tenaga kesehatan serta 150 formasi untuk PPPK. Hani Syopiar juga menambahkan APBD Kota Bukittinggi sangat kecil. Ini menjadi kendala untuk menyelesaikan tenaga honorer sampai dengan Desember 2024 ini. Pemerintah kota Bukittinggi hanya mampu menerima 200 formasi calon ASN. Kami meminta tolong kepada pemerintah pusat untuk menaikan DAU. "Dengan pemerintah pusat membantu anggaran untuk gaji PPPK saja sudah cukup meringankan kami", ujarnya. Menanggapi hal tersebu Irman Gusman menyatakan pemerintah terkesan terlalu memaksakan bulan Desember selesai. Sebaiknya diberikan waktu kepada daerah untuk menata keuangannya dalam keadaan ekonomi nya masih terbatas. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI H. Jelita Donal, Lc. Melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM, dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, terkait Jaminan Sosial Kecelakaan, (Senin, 4/11/24). Yang hadir dari Dinas Sosial pada kegiatan ini antara lain Drs.H.Syaifullah Salim, MM (Kepala Dinas Sosial), Drs. Suyanto (Sekdis Dinas Sosial), Heni Yunida, SE (Kabid Rehabilitasi Sosial), Rumainur, SE, MT (Kabid Pemberdayaan Sosial), Ir. Yusrizal Chan M.Kom (Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin Bapak Ir Yusrizal Chan M. Kom), Jhoneri SH (Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial). Pada kegiatan ini juga menghadirkan BPJS Kesehatan, Kepala Jasaraharja Cab. Sumatera Barat, Branch Manager PT. Taspen Cabang Padang, Kepala Kantor Cabang PT. Asabri Padang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Asabri. Jelita Donal (Anggota DPD RI) menyampaikan bahwa angka kecelakaan di Provinsi Sumatera Barat cukup tinggi. Untuk jaminan sosial terhadap korban kecelakaan ada dua lembaga yang menangani yaitu BPJS dan Jasaraharja. Dana bersumber dari suransi penumpang dan asuransi surat kendaraan. Bagaimana singkronisasi dari lembaga tersebut. Menanggapi hal tersebut, Sari dari BPJS Kesehatan menjelaskan, jika terjadi kecelakaan tunggal yang mengcover korban adalah BPJS dan jika terjadi kecelakaan ganda yang mangcover adalah Jasaraharja. Dari awal terjadi kecelakaan langsung kita klasifikasikan dan tentukan siapa yang mengcover jaminan sosialnya. Reni perwakilan PT. Asabri menyampaikan, di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 terkait jaminan sosial kecelakaan mereka akan menanggapi klaim asuransi apabila sudah ada surat jaminan dari jasaraharja, maksimal bisa sampai 20 juta. Setelah konfirmasi dari jasaraharja baru asabri mengklaim asuransi TNI dan Polri sebesar 300 juta. Disini asabri menegaskan mereka bermitra dengan jasaraharja sehingga apabila tidak ada surat klaim dari jasaraharja mereka tidak bisa mencairkan asuransi tersebut. Kepala Jasaraharja cabang Sumbar menambahkan, untuk bisa mengeluarkan jaminan sosial kecelakaan lalu lintas ganda apabila ada surat lakalantas dari kepolisian. Ini bisa diproses dalam jangka waktu 3x24 jam setelah kejadian. M. Sahrul Kepala Bpjs ketenagakerjaan menyampaikan, BPJS ketenakerjaan akan mengcover apabila kecelakaan terjadi pada jam kerja, atau diluar jam kerja dengan ada nya surat tugas, dimana kejadian dijalur yang biasa dilewati (rumah ke kantor atau sebaliknya). Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI H. Muslim M. Yatim, Lc., MM melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, didampingi Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM dalam rangka membahas inventarisasi materi pengawasan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan hilirisasi mineral dan batubara, (Senin, 4/11/24). Dalam acara kunjungan kerja ini dari pihak ESDM dihadiri oleh Kepala Dinas Ir. H. Herry Martinus, MM, Sekretaris Mitro Wardoyo, Amd.T, MM dan Kepala Bidang Pertambangan Edral Pratama, ST, M.Sc Kepala Dinas menyampaikan untuk hilirisasi sektor Minerba pemerintah Sumbar sudah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung seperti surplus energi listrik, Pelabuhan, Kawasan Industri, pergudangan dan lain-lain namun yang menjadi masalah adalah belum adanya investor yang berani investasi untuk hilirisasi Minerba, selain itu juga masalah tanah ulayat yang menghambat proses hilirisasi. Dalam kesempatan ini Muslim M. Yatim menanyakan apakah program hilirisasi memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal di daerah dan peningkatan perekonomian daerah. Hal ini dijawab oleh Kepala Dinas bahwa sejauh ini belum terlihat dampak hilirisasi terhadap penyerapan tenaga kerja karena realita di lapangan belum ada investasi di sektor hilirisasi Minerba di Sumbar. Di akhir acara Muslim M. Yatim berjanji akan menyampaikan kepada Kementerian terkait masalah hilirisasi yang berkembang di daerah dan berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan minerba demi kelangsungan kehidupan kedepannya. Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani

Lubuk Basung - Anggota DPD RI Bapak H. Irman Gusman, SE., MBA melakukan kunjungan kerja ke Badan Pertanahan Kabupaten Agam dalam rangka Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Daerah, didampingi oleh Kepala Kantor Ibu Erdia Nova, S.Sos., MM beserta jajarannya (Kamis, 7/11/24). Kunjungan ini disambut oleh Fuadil Hulum KH, SE., MM (Kepala Kantor BPN Agam), Leny Widya, SH., MH (Kasubbag TU), Ulil Amri,S.SH. (Kasi Survei dan Pemetaan), Redho Prasetyo P, SH., MH (Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), Boni Ardio SP., WK (Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan). Irman Gusman dalam sambutannya menanyakan apakah reforma agraria di Kabupaten Agam berjalan atau tidak dan adakah konflik pertanahan yang terjadi di daerah Kabupaten Agam. Menanggapi hal tersebut Fuadil Hulum menyampaikan bahwa berdasarkan data register sengketa, konflik dan perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Agam belum terdapat konflik pertanahan yang teregister di Kantor Pertanahan hanya sengketa dan perkara pertanahan. Fuadil hulum menambahkan ATR/BPN mempunyai 2 program yaitu kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang tersebar di beberapa nagari dan redistribusi tanah untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan dan penguasaan tanah. PTSL ini dibiayasi oleh negara termasuk untuk tanah milik masyarakat, ulayat. Antusias masyarakat untuk mengikuti PTSL luar biasa dilihat dari banyaknya masyarakat yang mendaftar melebihi target yang ditentukan. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI H. Muslim M. Yatim, Lc., MM melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM, dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan serta Perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Senin, 4/11/24). Dalam kunjungan kerja ini Dinas Pangan menghadirkan Plt. Kepala Dinas Derry Swasti SP, sekretaris Ir.Triana Desy Putri M.Si. Kabid ketersediaan dan kerawanan pangan Murni Kurniaty, STP, MP. Kabid konsumsi dan penganekaragaman pangan drh Devi Irmayeni. Kabid bidang distribusi cadangan pangan Donna Gracia Jorie ,S.P kepala UPTD distribusi dan pasokan akses pangan Amalia S.Pt,MP . kepala UPTD Balai pengawasan dan sertifikasi mutu pangan dr Ir. H. Novian Jamil M.T.P dan beberapa jajaran staf lainnya. Plt.Kepala Dinas Pangan Ibu Derry Swasti menyampaikan paparan bahwa sasaran kebijaksanaan pangan diantaranya meningkatnya ketersediaan pangan, meningkatnya diversifikasi konsumsi masyarakat, meningkatnya keamanan pangan dan stabilnya harga pangan pokok dan strategis. Untuk ketersediaan pangan pokok komoditi utama di Sumatera Barat pada tahun 2024 terpenuhi dengan produksi beras Sumatera Barat menurut prognosa neraca pangan 782.867 ton dengan total kebutuhan 691.267 ton artinya terjadi surplus sejumlah 39.415 ton,bila dilihat dari produksi yang ada jumlah lahan yang tersedia masih mencukupi untuk penyediaan bahan pangan pokok utama di Sumatera Barat untuk data ketersediaan lahan, data disediakan oleh dinas terkait yaitu Dinas Perkebunan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Barat dinas pangan hanya menyediakan data olahan jumlah ketersediaan bahan pangan pokok saja. Dalam kesempatan ini Muslim M.Yatim menaruh harapan yang besar pada Dinas Pangan untuk mensejahterakan Rakyat terutama Rakyat Sumatera Barat melalui ketersediaan bahan bangan yang cukup, berkualitas dengan harga yang stabil. Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani

Padang - Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat Erdia Nova, S.Sos., MM, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Andri Matovani, S.S., M.Si beserta staf dan pamdal Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Kepegawaian dengan Instansi Terkait/Mitra Kerja dalam rangka ’’Pengawasan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024” di UPT BKN Padang jalan Adinegoro Kota Padang, (Senin, 28/10/24). Seleksi ini diikuti oleh 14 orang pelamar, dan semua peserta hadir mengikuti tes. Jabatan formasi yang dilamar diantaranya penata keprotokolan, penata kelolaan sistem dan teknologi informasi dan perancang peraturan perundang- perundangan. Ibu Erdia Nova berharap peserta SKD CPNS DPD RI tahun 2024 bisa memperoleh hasil yang maksimal sehingga bisa menjadi CPNS di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani