Padang – Anggota DPD RI Dr.H.Alirman Sori,S.H,M.Hum,M.M melakukan rapat kerja bersama Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Sumatera Barat yang membahas tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa (23/10/23). Dalam rapat kerja tersebut dihadiri oleh Ketua PABPDSI Sumbar Ezi Fitriana,S.HI, sekretaris, bendahara dan anggota PABPDSI perwakilan beberapa kabupaten/ kota yang ada di Sumatera Barat. ketua PABPDSI memaparkan tentang PABPDSI yang terbentuk tahun 2021, dimana pada Bulan November 2022 sudah bisa mengadakan rapat koordinasi se Indonesia. Dalam kesempatan ini ketuaPABPDSI juga menyampaikan bahwa pelaksanaan perubahan UU Desa ini sangat di sambut baik walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan seperti dampak tingkat ketimpangan sosial lebih meningkat dari 0,43% menjadi 0,44%, terjadinya penambahan tingkat kemiskinan dan masih buruknya tata kelola pemerintahan contoh kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya. Menurut beliau seharusnya ada penguatan kedudukan desa di peraturan perundang-undangan sehingga desa diakui sebagai sebuah pemerintahan, adanya partisipasi masyarakat dalam swadaya desa dan pemberian kepercayaan kepala desa untuk memimpin desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun tanpa adanya penguatan disisi pengawasan. Anggota DPD RI Alirman Sori menanggapi segala permasalahan yang di sampaikan dalam rapat kerja tersebut di mana beliau menegaskan perlunya ketegasan pemerintah dalam mengelola pemerintahan desa yang di atur dalam Permendagri, Permenkiu dan Permendes. Perangkat desa harus bekerja optimal sehingga revisi UU Desa ini tidak akan banyak menimbulkan masalah. Diakhir acara Bapak Alirman Sori berpesan bahwa harus adanya kepastian yang jelas tentang perangkat desa saat ini. Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI Dr. H. Alirman Sori, S.H,M.Hum,M.M melakukan rapat kerja bersama Pengurus Forum Walinagari (Forwana) Provinsi Sumatera Barat di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat yang membahas tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (23/10/23). Dalam rapat kerja tersebut di hadiri oleh Ketua Forwana Zul Arfin Dt. Parpatih S.Sos., C.PCm dan pengurus yang berasal dari beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Senator Alirman Sori menyampaikan secara empirik UUD ini menegaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti: Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di nagari/ desa. Ketua Forwana menyampaikan ada beberapa permasalahan yang mereka hadapi di lapangan seperti Sumber dana desa,peran wali nagari tidak sebanding dengan kesejahteraan wali nagari dan tidak adanya perlindungan Hukum untuk wali nagari. Menanggapi permasalahan yang di sampaikan tersebut, "Peran Kades / Walinagari kita tahu kompleksitas permasalahan untuk jadi wali nagari sangat luar biasa dan tanggung jawab yang besar serta persoalan ini sangat klasik“, tegas Alirman Sori. Di point perlindungan Hukum penggunaan dana desa itu di atur oleh 3 kementrian yaitu Kementrian Desa, Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Nagari. Tetapi 3 kementrian ini tidak se irama harus nya sejalan dan harmonisasi sehingga bisa mendukung UUD No 6 Tahun 2014. Terkait pemekaran, ada beberapa daerah tertentu seperti nya tidak bisa untuk di lakukan pemekaran. Senator daerah pemilihan Sumbar tersebut akan membantu mengawal revisi UUD No. 6 Tahun 2014. Penulis : Ria Putri Amri Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI Bapak Alirman Sori mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII), di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat (16/10/23). Dalam kesempatan ini Bapak Alirman sori menyampaikan bahwa generasi muda atau pelajar seharusnya punya tujuan dan pemikiran untuk memajukan bangsa dan negara dengan berbagai aksi yang positif baik di bidang pendidikan maupun keterampilan yang dimiliki dan semakin sempurna apabila dilandasi dengan ilmu agama terutama agama islam. Ketua PII menyampaikan banyak perubahan terjadi di era tekhnologi ini, tetapi persoalannya pelajar kita tidak siap, bahkan menyalahgunakan untuk hal yang tidak bermanfaat dan berdampak merusak seperti banyak yang kecanduan game dan ponografi. Ini menjadi kekhawatiran yang bisa merusak jiwa dan mental generasi muda kita. Jangan sampai generasi sekarang menjadi generasi yang instan, karena mudahnya mendapatkan informasi. Menanggapi hal tersebut Bapak Alirman sori menyampaikan kemajuan tekhnologi tidak bisa dihambat tapi cara menghadapi kemajuan tekhnologi itu kita harus meningkatkan literasi dan memantapkan pendidikan agama pembangunan fisik dan non fisik harus seimbang dan berkesinambungan. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang – Anggota DPD RI Bapak Dr. H. Alirman Sori, M.Hum., MM melaksanakan Rapat Kerja dengan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat, (16/10/23). Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Kabag pemerintahan Kerja Sama Zaki Fahminda S.STP.M.PA, Yolanda, Yudi Pramana dan Alif staf bagian biro perintahan dan Otoda Provinsi Sumatera Barat. Dalam rapat kerja ini kabag kerjasama menjelaskan saat ini Pemprov Sumbar telah melaksanakan penanda tanganan kerja sama dengan dua negara yaitu; (1). Provinsi Sumbar dengan Provinsi Jeollabuk Do (Korea Selatan) yang sudah di resmikan pada bulan Februari di Pagaruyuang yang salah satunya bergerak dalam pembukaan pelatihan Bahasa Korea dengan biaya dari Korea Selatan dan tim pengajarnya dari Indonesia. Saat ini sudah ada peserta 60 siswa yang terdiri dari siswa, mahasiswa, guru, tour guide, ASN dan pencari kerja. (2). Provinsi Sumbar dengan Provinsi Phnom penh (Vietnam) yang baru-baru ini di resmikan di gubernuran, bergerak di bagian pemasaran perdagangan hasil yang ada di Sumbar ke negara lain melalui Phnom penh. Dalam kesempatan ini bagian Kabag pemerintahan kerjasama Prov. Sumbar Zaki meminta bantuan dari Bapak Alirman Sori untuk membantu menyampaikan ke Pemerintah Pusat supaya Pemerintah Pusat mencarikan mitra kerja sama antara Provinsi yang di Indonesia dengan Luar Negeri yang memiliki kemiripan baik itu berupa hasil bumi, pariwisata dan sebagainya dalam kerja sama yang akan di lakukan. Selama ini kita harus mencari sendiri mitra kita, semestinya pemerintah pusat mencarikan mitra kerjasama yang cocok, “ucapnya. Bapak Alirman Sori dalam hal ini berjanji akan menyampaikan segala masukan dan saran yang di sampaikan kepada Kementerian terkait. Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani

Sawahlunto - Anggota DPD RI Bapak Dr. H. Alirman Sori, SH., M.Hum melakukan kunjungan kerja dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ke Lapas Sawahlunto (Selasa, 10/10/23). Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Lapas Sawahlunto Bapak Rommy Waskita Pambudi beserta jajarannya. Bapak Alirman Sori mengapresiasi kerja-kerja Kalapas beserta jajarannya dalam membina para tahanan ditengah keterbatasan yang ada sehingga setelah keluar nanti para tahanan tersebut dapat memulai kehidupan baru yang lebih positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Tak lupa juga Kalapas Sawahlunto menitipkan aspirasi kepada Anggota DPD RI Bapak Dr. H Alirman Sori untuk dapat memperjuangan status Lapas Sawahunto dari Kelas III menjadi Kelas II sehingga potensi yang ada di Lapas Sawahlunto dengan lahan yang masih luas dapat dimaksimalkan dalam rangka membina para residen. Selanjutnya, Dr. H Alirman Sori melakukan peninjauan dan pengecekan ke setiap sudut sel atau blok rumah tahanan tersebut. Disela-sela percakapan dengan para narapidana tak lupa beliau memberikan semangat kepada mereka untuk berubah dan bersabar menghadapi masa penahanan tersebut. Jadikan ini sebagai tempat belajar bukan sebagai tempat tahanan sehingga bisa melewati dengan sabar dan semangat untuk berubah menjadi lebih baik, pesan sang senator dapil Sumbar tersebut. Penulis : Andri Matovani

Padang - Ibu Hj. Emma Yohanna, Bapak H. Muslim M Yatim, Lc., MM dan Bapak H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menghadiri Undangan Rapat Paripurna dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-78 di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, Minggu (1/10). Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang memimpin rapat paripurna istimewa berharap, peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke 78 tahun 2023 ini menjadi momentum untuk bangkit dan mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dialami. "Mari kita jadikan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Hari Jadi Sumatera Barat ke-78 ini sebagai sumber motivasi dan sumber inovasi, untuk membangun daerah dan masyarakat Sumatera Barat dan kita bulatkan tekad serta semangat kebersamaan, kegotong-royongan yang merupakan ciri khas masyarakat Sumatera Barat, untuk mewujudkan Sumbar Terus Maju menuju Sejahtera," harap Supardi. Dalam kesempatan itu juga dilakukan beberapa kegiatan seperti melaksanakan launching 5 inovasi baru DPRD Sumbar diantaranya, Podcast Asik DPRD Sumbar, Buntal Asik, Agenda Asik, dan penandatanganan kerjasama antara DPRD Sumbar dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Salah satu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Sumatera Barat (Sumbar) Leonardy Harmainy meminta Pemprov Sumbar fokus membangun sumber daya manusia (SDM) dan sektor pendidikan untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. "Dari SDM, pendidikan, ini harus diupayakan, bagaimana ke depan Sumbar menjadikan anak-anak yang sehat, punya keterampilan, cerdas, dan berakhlak mulia. Kalau kita lihat dari sisi pendidikan, SDM itu untuk 2045, Sumbar harusnya mengarah ke situ," kata Leonardy usai menghadiri rapat paripurna peringatan hari jadi ke-78 Sumbar. Selain itu menurutnya, Pemprov dan DPRD Sumbar juga harus memperhatikan peluang-peluang investasi.Investasi yang ia maksud ialah kepada dukungan penuh pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Kalau UMKM kuat, artinya ekonomi juga kuat, pertumbuhan ekonomi akan naik, dan inflasi akan tertekan," tambah Leonardy. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Pada hari Kamis, 21 September 2023 Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat menerima Kunjungan Kepala Sekolah beserta siswa SMA Negeri 8 Padang, dalam rangka pengenalan lembaga dan Anggota DPD RI sekaligus pembekalan sebelum rencana kunjungan ke Gedung Parlemen DPD RI di Jakarta pada Bulan Desember 2023. Dalam kunjungan tersebut di hadiri oleh kepala sekolah SMA Negeri 8 Padang Bapak Zahroni S.Pd., M.Pd, Wakil Kesiswaan Bapak Syamsurizal, Guru Bidang Studi Kewarganegaraan, dan siswa SMA Negeri 8 Padang. Dalam kunjungan tersebut, para siswa sangat antusias salah satunya dengan menggali informasi atau bertanya tentang tugas dan fungsi DPD RI. Bahkan ada yang menanyakan perihal zonasi penerimaan siswa sekolah di Kota Padang dimana salah satu acuan permasalahan dalam menerima peserta didik di sekolah SMA Negeri 8 Padang sehingga sering adanya tumpang tindih dalam penerimaan siswa. Kepala Sekolah SMA Negeri Padang Bapak Zahroni S.Pd., M.Pd juga meminta dukungan fasilitas terkait kunjungan Guru dan siswa SMA Negeri 8 Padang pada bulan Desember ke Kantor DPD RI Jakarta. Pada kesempatan ini ada beberapa siswa yang juga bertanya terkait eksistansi peran Kantor DPD RI di Sumatera Barat. Mananggapi pertanyaan sekaligus aspirasi yang disampaikan, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat Ibu Erdia Nova, S.Sos., MM berjanji akan meneruskan aspirasi yang diterima kepada Anggota DPD RI yang menangani bidang Pendidikan yaitu Komite III yang diwakili oleh Bapak H. Muslim M. Yatim, Lc., MM. dan akan membantu menjembatani komunikasi dengan Alumni SMA Negeri 8 Padang yang berada di Jakarta, terkait kunjungan SMA Negeri 8 Padang pada Bulan Desember mendatang. Dalam kesempatan ini Kepala Kantor Ibu Erdia Nova S.Sos., MM dan Kasubag Bapak Andri Matovani S.S., M.Si juga memberikan paparan informasi tata cara berkunjung ke kantor DPD RI, serta tentang tugas dan fungsi Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat kepada para Guru dan Siswa yang hadir, dimana Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat ini merupakan wadah penerimaan aspirasi yang nantinya akan disampaikan kepada Anggota-Anggota DPD RI Perwakilan Sumatera Barat. Untuk menyampaikan aspirasi tersebut bisa datang secara langsung dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, bisa juga disampaikan secara online dengan mengisi link google form https://forms.gle/RcDdwbnzjBCSv5438 dan bisa melalui website DPD RI Sumbar di dpd.go.id/sumbar. Penulis : Ria Putri Amri Editor : Andri Matovani

PADANG - Pada hari Rabu, 13 September 2023 Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat menerima Kunjungan organisasi olahraga Padang Pickleball Club, Kota Padang dalam rangka menyampaikan aspirasi. Dalam kunjungan tersebut dihadiri oleh ketua Pickleball Kota Padang Rahma Deni Surya, S.Pd, Sekretaris Impi Susanti, SE.Akt, dan atlit-atlit Pickleball Kota Padang. Salah satu aspirasi yang disampaikan yaitu mengenai permintaan dukungan dan pembinaan dari pemerintah untuk atlit-atlit Pickleball kota Padang sehingga dapat mencapai tujuan utama meraih prestasi di ajang Nasional maupun International. Mananggapi aspirasi yang disampaikan, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat Ibu Erdia Nova, S.Sos., MM berjanji akan meneruskan aspirasi yg diterima kepada Anggota DPD RI yang menangani bidang olah raga yaitu Komite III yang diwakili oleh Bapak H. Muslim M. Yatim, Lc., MM. Dalam kesempatan ini Kepala Kantor dan Kasubag juga menjelaskan tentang tugas dan fungsi Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat kepada para atlit Pickleball yang hadir, dimana Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat ini merupakan wadah penerimaan aspirasi yang nantinya akan disampaikan kepada Anggota-Anggota DPD RI Perwakilan Sumatera Barat, dimana untuk menyampaikan aspirasi tersebut bisa datang secara langsung dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, bisa juga disampaikan secara online dengan mengisi link google form https://forms.gle/RcDdwbnzjBCSv5438 dan bisa melalui website DPD RI Sumbar di dpd.go.id/sumbar. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

**“RUMAH ASPIRASI“ akan di Launching oleh Kantor DPD RI Provinsi Sumbar** Padang – Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat merencanakan akan melakukan launching Rumah Aspirasi yang akan diresmikan oleh Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI dan Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat di Bulan September 2023. Rumah aspirasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat agar masyarakat bisa lebih mengetahui keberadaan Kantor DPD RI Provinsi Sumbar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumbar Erdia Nova, selepas memimpin rapat internal di Kantor Daerah jalan barito nomor 9 Padang (Jum’at, 25/8/23). Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas lembaga dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di daerah pemilihan. Kehadiran kantor daerah ini dapat dimaknai sebagai upaya mendekatkan anggota-anggota DPD RI kepada pemerintah daerah dan masyarakat sehingga perjuangan aspirasi dan advokasi kepentingan daerah dapat cepat tersampaikan ke pusat. Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat Erdia Nova dalam hal ini telah mengupayakan untuk terlaksananya hal tersebut dengan menyediakan ruangan khusus untuk menyampaikan aspirasi dengan membentuk rumah aspirasi yang sudah di rancang dan difasilitasi. Aspirasi dapat disampaikan langsung ke Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat atau dapat juga online melalui aplikasi google form yang tersedia atau melalui website DPD RI Sumbar melalui microsite. Rumah aspirasi ini akan di launching pertengahan Bulan September 2023 dengan mengundang Gubernur Sumbar, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Ormas dan Media ujar Erdia Nova saat mengadakan rapat internal di kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Bapak Alirman Sori melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan kerja ini membahas tentang pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 th 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terkait persiapan PEMILU dan PILKADA serentak tahun 2024 (1/8). Hadir dalam kegiatan ini Ketua KPU Surya efitrimen, sekretaris Firman, Hamdan, Medo Patria, Aan wuryanto, Wandrizen, Jumiati k, Sutrisno. Ketua KPU menyampaikan data pemilih terdiri atas 2 kelompok pemilih yaitu pemilih terdaftar dan pemilih tdk terdaftar. Rekap data peserta pemilu yg sdh terdaftar d Sumbar sebanyak 4.888.606 orang. Dimana umur lahir 1945 =2%, 1946-1964 = 14%, gen X lahir 1965-1980= 25%, milenial lahir 1981-1996 = 32%, gen Z lahir 1997-2012 = 27%. Selain itu ada DPK yaitu daftar pemilih kusus dimana mereka tdk terdaftar dlm DPT tapi memiliki KTP elektronik, dan ada juga DPTB merupakan daftar pemilih tambahan dimana mereka sdh terdaftar d TPS tertentu tp krn suatu hal pindah jd hrs mengurus pemindahan. Ketua KPU menyampaikan dalam PEMILU 2024 ini juga melakukan PILKADA serentak. Tahapan kampanye di lakukan mulai tgl 28 November 2023 dimana dalam tahap ini juga dilakukan deklarasi damai. Sarana dan prasarana diKPU kab. Kota dan prov. masih pinjam pakai, masih menunggu MOU pengesahan kepemilikan. Bapak Alirman Sori menyampaikan PEMILU 2024 eskalasinya mengalami perubahan2 yang sangat banyak. Oleh sebab itu KPU harus komitmen dgn kewenangan yg di milikinya sehingga tidak mudah di pengaruhi oleh isu-isu yang berkembang. Bapak Alirman juga mengusulkan supaya KPU lebih mensosialisasikan tentang pemilih tambahan yang belum banyak di ketahui umum. Selain itu beliau juga mengharapkan tidak ada nya sengketa dalam pelaksanaan PEMILU. Dalam pelaksanaan tahapan PEMILU KPU harus seiring dengan BAWASLU. KPU Provinsi harus membangun sinergisitas dgn KPU kab/kota sebagai penunjang dan pengarah bagi KPU kab. kota, sehingga PEMILU 2024 berjalan sukses dan lancar. ketua KPU menyampaikan beberapa hal : anggaran PILKADA jika di biayai oleh APBN akan lebih memudahkan tetapi selama ini dibiayai melalui APBD. Untuk cossherring dari anggaran yang di berikan sebesar 143 M dari pusat dananya banyak untik kab.kota. Jika kembali ke naskah dasar UU Amandemen KPU tetap pelaksa peraturan perundang2an. KPU juga mempersiapkan SDM yg baik utk pelaksanaan PEMILU. Usulan dari KPU untuk DPD RI supaya bisa d pertimbangkan: (1.) Anggaran PILKADA dr APBN, (2.) UU PEMILU dan PILKADA isinya hrs sama jangan beda istilah, (3.) Jumlah peserta TPS PEMILU dan PILKADA sama jumlahnya tdk 500 : 800, (4.) Pembangunan kantor sekretariat KPU. Penulis : Eka Yulianita Editor : Taufik Hamidi,S.IP.,MM