Padang - Ibu Hj. Emma Yohanna, Bapak H. Muslim M Yatim, Lc., MM dan Bapak H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menghadiri Undangan Rapat Paripurna dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-78 di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, Minggu (1/10). Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang memimpin rapat paripurna istimewa berharap, peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke 78 tahun 2023 ini menjadi momentum untuk bangkit dan mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dialami. "Mari kita jadikan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Hari Jadi Sumatera Barat ke-78 ini sebagai sumber motivasi dan sumber inovasi, untuk membangun daerah dan masyarakat Sumatera Barat dan kita bulatkan tekad serta semangat kebersamaan, kegotong-royongan yang merupakan ciri khas masyarakat Sumatera Barat, untuk mewujudkan Sumbar Terus Maju menuju Sejahtera," harap Supardi. Dalam kesempatan itu juga dilakukan beberapa kegiatan seperti melaksanakan launching 5 inovasi baru DPRD Sumbar diantaranya, Podcast Asik DPRD Sumbar, Buntal Asik, Agenda Asik, dan penandatanganan kerjasama antara DPRD Sumbar dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Salah satu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Sumatera Barat (Sumbar) Leonardy Harmainy meminta Pemprov Sumbar fokus membangun sumber daya manusia (SDM) dan sektor pendidikan untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. "Dari SDM, pendidikan, ini harus diupayakan, bagaimana ke depan Sumbar menjadikan anak-anak yang sehat, punya keterampilan, cerdas, dan berakhlak mulia. Kalau kita lihat dari sisi pendidikan, SDM itu untuk 2045, Sumbar harusnya mengarah ke situ," kata Leonardy usai menghadiri rapat paripurna peringatan hari jadi ke-78 Sumbar. Selain itu menurutnya, Pemprov dan DPRD Sumbar juga harus memperhatikan peluang-peluang investasi.Investasi yang ia maksud ialah kepada dukungan penuh pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Kalau UMKM kuat, artinya ekonomi juga kuat, pertumbuhan ekonomi akan naik, dan inflasi akan tertekan," tambah Leonardy. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Pada hari Kamis, 21 September 2023 Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat menerima Kunjungan Kepala Sekolah beserta siswa SMA Negeri 8 Padang, dalam rangka pengenalan lembaga dan Anggota DPD RI sekaligus pembekalan sebelum rencana kunjungan ke Gedung Parlemen DPD RI di Jakarta pada Bulan Desember 2023. Dalam kunjungan tersebut di hadiri oleh kepala sekolah SMA Negeri 8 Padang Bapak Zahroni S.Pd., M.Pd, Wakil Kesiswaan Bapak Syamsurizal, Guru Bidang Studi Kewarganegaraan, dan siswa SMA Negeri 8 Padang. Dalam kunjungan tersebut, para siswa sangat antusias salah satunya dengan menggali informasi atau bertanya tentang tugas dan fungsi DPD RI. Bahkan ada yang menanyakan perihal zonasi penerimaan siswa sekolah di Kota Padang dimana salah satu acuan permasalahan dalam menerima peserta didik di sekolah SMA Negeri 8 Padang sehingga sering adanya tumpang tindih dalam penerimaan siswa. Kepala Sekolah SMA Negeri Padang Bapak Zahroni S.Pd., M.Pd juga meminta dukungan fasilitas terkait kunjungan Guru dan siswa SMA Negeri 8 Padang pada bulan Desember ke Kantor DPD RI Jakarta. Pada kesempatan ini ada beberapa siswa yang juga bertanya terkait eksistansi peran Kantor DPD RI di Sumatera Barat. Mananggapi pertanyaan sekaligus aspirasi yang disampaikan, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat Ibu Erdia Nova, S.Sos., MM berjanji akan meneruskan aspirasi yang diterima kepada Anggota DPD RI yang menangani bidang Pendidikan yaitu Komite III yang diwakili oleh Bapak H. Muslim M. Yatim, Lc., MM. dan akan membantu menjembatani komunikasi dengan Alumni SMA Negeri 8 Padang yang berada di Jakarta, terkait kunjungan SMA Negeri 8 Padang pada Bulan Desember mendatang. Dalam kesempatan ini Kepala Kantor Ibu Erdia Nova S.Sos., MM dan Kasubag Bapak Andri Matovani S.S., M.Si juga memberikan paparan informasi tata cara berkunjung ke kantor DPD RI, serta tentang tugas dan fungsi Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat kepada para Guru dan Siswa yang hadir, dimana Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat ini merupakan wadah penerimaan aspirasi yang nantinya akan disampaikan kepada Anggota-Anggota DPD RI Perwakilan Sumatera Barat. Untuk menyampaikan aspirasi tersebut bisa datang secara langsung dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, bisa juga disampaikan secara online dengan mengisi link google form https://forms.gle/RcDdwbnzjBCSv5438 dan bisa melalui website DPD RI Sumbar di dpd.go.id/sumbar. Penulis : Ria Putri Amri Editor : Andri Matovani

PADANG - Pada hari Rabu, 13 September 2023 Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat menerima Kunjungan organisasi olahraga Padang Pickleball Club, Kota Padang dalam rangka menyampaikan aspirasi. Dalam kunjungan tersebut dihadiri oleh ketua Pickleball Kota Padang Rahma Deni Surya, S.Pd, Sekretaris Impi Susanti, SE.Akt, dan atlit-atlit Pickleball Kota Padang. Salah satu aspirasi yang disampaikan yaitu mengenai permintaan dukungan dan pembinaan dari pemerintah untuk atlit-atlit Pickleball kota Padang sehingga dapat mencapai tujuan utama meraih prestasi di ajang Nasional maupun International. Mananggapi aspirasi yang disampaikan, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat Ibu Erdia Nova, S.Sos., MM berjanji akan meneruskan aspirasi yg diterima kepada Anggota DPD RI yang menangani bidang olah raga yaitu Komite III yang diwakili oleh Bapak H. Muslim M. Yatim, Lc., MM. Dalam kesempatan ini Kepala Kantor dan Kasubag juga menjelaskan tentang tugas dan fungsi Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat kepada para atlit Pickleball yang hadir, dimana Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat ini merupakan wadah penerimaan aspirasi yang nantinya akan disampaikan kepada Anggota-Anggota DPD RI Perwakilan Sumatera Barat, dimana untuk menyampaikan aspirasi tersebut bisa datang secara langsung dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, bisa juga disampaikan secara online dengan mengisi link google form https://forms.gle/RcDdwbnzjBCSv5438 dan bisa melalui website DPD RI Sumbar di dpd.go.id/sumbar. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

**“RUMAH ASPIRASI“ akan di Launching oleh Kantor DPD RI Provinsi Sumbar** Padang – Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat merencanakan akan melakukan launching Rumah Aspirasi yang akan diresmikan oleh Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI dan Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat di Bulan September 2023. Rumah aspirasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat agar masyarakat bisa lebih mengetahui keberadaan Kantor DPD RI Provinsi Sumbar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumbar Erdia Nova, selepas memimpin rapat internal di Kantor Daerah jalan barito nomor 9 Padang (Jum’at, 25/8/23). Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas lembaga dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di daerah pemilihan. Kehadiran kantor daerah ini dapat dimaknai sebagai upaya mendekatkan anggota-anggota DPD RI kepada pemerintah daerah dan masyarakat sehingga perjuangan aspirasi dan advokasi kepentingan daerah dapat cepat tersampaikan ke pusat. Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat Erdia Nova dalam hal ini telah mengupayakan untuk terlaksananya hal tersebut dengan menyediakan ruangan khusus untuk menyampaikan aspirasi dengan membentuk rumah aspirasi yang sudah di rancang dan difasilitasi. Aspirasi dapat disampaikan langsung ke Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat atau dapat juga online melalui aplikasi google form yang tersedia atau melalui website DPD RI Sumbar melalui microsite. Rumah aspirasi ini akan di launching pertengahan Bulan September 2023 dengan mengundang Gubernur Sumbar, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Ormas dan Media ujar Erdia Nova saat mengadakan rapat internal di kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Bapak Alirman Sori melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan kerja ini membahas tentang pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 th 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terkait persiapan PEMILU dan PILKADA serentak tahun 2024 (1/8). Hadir dalam kegiatan ini Ketua KPU Surya efitrimen, sekretaris Firman, Hamdan, Medo Patria, Aan wuryanto, Wandrizen, Jumiati k, Sutrisno. Ketua KPU menyampaikan data pemilih terdiri atas 2 kelompok pemilih yaitu pemilih terdaftar dan pemilih tdk terdaftar. Rekap data peserta pemilu yg sdh terdaftar d Sumbar sebanyak 4.888.606 orang. Dimana umur lahir 1945 =2%, 1946-1964 = 14%, gen X lahir 1965-1980= 25%, milenial lahir 1981-1996 = 32%, gen Z lahir 1997-2012 = 27%. Selain itu ada DPK yaitu daftar pemilih kusus dimana mereka tdk terdaftar dlm DPT tapi memiliki KTP elektronik, dan ada juga DPTB merupakan daftar pemilih tambahan dimana mereka sdh terdaftar d TPS tertentu tp krn suatu hal pindah jd hrs mengurus pemindahan. Ketua KPU menyampaikan dalam PEMILU 2024 ini juga melakukan PILKADA serentak. Tahapan kampanye di lakukan mulai tgl 28 November 2023 dimana dalam tahap ini juga dilakukan deklarasi damai. Sarana dan prasarana diKPU kab. Kota dan prov. masih pinjam pakai, masih menunggu MOU pengesahan kepemilikan. Bapak Alirman Sori menyampaikan PEMILU 2024 eskalasinya mengalami perubahan2 yang sangat banyak. Oleh sebab itu KPU harus komitmen dgn kewenangan yg di milikinya sehingga tidak mudah di pengaruhi oleh isu-isu yang berkembang. Bapak Alirman juga mengusulkan supaya KPU lebih mensosialisasikan tentang pemilih tambahan yang belum banyak di ketahui umum. Selain itu beliau juga mengharapkan tidak ada nya sengketa dalam pelaksanaan PEMILU. Dalam pelaksanaan tahapan PEMILU KPU harus seiring dengan BAWASLU. KPU Provinsi harus membangun sinergisitas dgn KPU kab/kota sebagai penunjang dan pengarah bagi KPU kab. kota, sehingga PEMILU 2024 berjalan sukses dan lancar. ketua KPU menyampaikan beberapa hal : anggaran PILKADA jika di biayai oleh APBN akan lebih memudahkan tetapi selama ini dibiayai melalui APBD. Untuk cossherring dari anggaran yang di berikan sebesar 143 M dari pusat dananya banyak untik kab.kota. Jika kembali ke naskah dasar UU Amandemen KPU tetap pelaksa peraturan perundang2an. KPU juga mempersiapkan SDM yg baik utk pelaksanaan PEMILU. Usulan dari KPU untuk DPD RI supaya bisa d pertimbangkan: (1.) Anggaran PILKADA dr APBN, (2.) UU PEMILU dan PILKADA isinya hrs sama jangan beda istilah, (3.) Jumlah peserta TPS PEMILU dan PILKADA sama jumlahnya tdk 500 : 800, (4.) Pembangunan kantor sekretariat KPU. Penulis : Eka Yulianita Editor : Taufik Hamidi,S.IP.,MM

Padang - Kunker Anggota DPD RI EMMA YOHANNA ini dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kedatangannya disambut hangat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Mekanisme Sarana Prasarana Pertama (UPTD BMSPP) Dedek Sri Aulia, Kepala UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian (BPPP) Rina Martin, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BPTK) Rosniarma Rachmawati dan Syawir, Hasriwati dan Yanuar. Dedek Sri Aulia memaparkan rencana bantuan pemerintah untuk petani di Sumatera Barat pada 2023. "Ada 57 item bantuan pemerintah untuk petani. Diantaranya, bibit padi, jagung, alpukat, bawang merah, mangga, pala, manggis, kentang, jeruk, durian, cabai, kopi, bibit pinang, pala, cengkeh hingga kayu manis. Selain itu, ada juga Alat Mesin Pertanian (Alsintan), seperti mesin pemotong ramput, drone sprayer, hand traktor, hydrotiller, alat pengupas pinang, hingga jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jalan usaha tani," jelasnya. Lebih lanjut Dedek Sri Aulia menjelaskan komoditas yang menjadi penyebab tingginya inflasi tahun 2022 seperti padi (beras), cabe dan bawang merah. "Untuk angka produksi padi sampai akhir Mei, Sumatera Barat mengalami penurunan produksi sebesar 13.187 ton. Penurunan ini disebabkan pada sentra produksi saat ini masih pada musim tanam dan masih berumur dua bulan tanam. Namun perkiraan pada Agustus 2023, produksi padi akan mengalami surplus sebesar 9.068 ton," ucapnya. Komoditas selanjutnya adalah jagung. Dikatakannya, beberapa kabupaten yang sebelumnya mengalami permasalahan dengan irigasi sekunder-tersier. Seperti Dharmasraya dan Pasaman, pada triwulan kedua telah kembali menanam komoditas padi. "Kelangkaan bibit hibrida jenis Pioneer-32 menyebabkan petani menunda penanaman. Namun pihak UPTD BBI menyampaikan telah berkoordinasi dengan pihak UPTD BPPP untuk bersama-sama mempromosikan kepada petani benih jagung lokal yang diberi nama label Srikandi Kuning yang dalam hal ini produksi dan ketahanannya dengan hama penyakit tidak jauh berbeda dengan benih Pioneer-32," jelasnya. Untuk bawang merah, produksi sampai akhir Mei di prediksi mengalami surplus produksi sebesar 474 kuintal. "Peningkatan produksi ini disebabkan karena bibit bawang merah di daerah sentra telah di salurkan secara masif pada akhir TW1 2023 berdasarkan anggaran pokir dewan dan kegiatan APBD DPTPH Sumbar," jelasnya. Untuk cabai mengalami produksi periode Jan-Mei 2023 dibanding 2022 terdapat penurunan sebesar 19 ton. Salah satu penyebab penurunan ini adalah peningkatan cuaca panas yang signifikan sehingga petani enggan memulai tanam. "Khusus di daerah sentra produksi seperti Kabupaten Solok dan Kabupaten Agam memiliki umur panen cabe yang lebih lama, sekitar 6-9 bulan. Meskipun produksi menurun, petani tetap memanfaatkan (tetap memanen tanpa menanan cabe baru) produksi dari cabe yang sudah melebihi umur standar masa panen ini," jelas Dedek Sri Aulia seraya menyebutkan masih kekurangan penyuluh pertanian dan pegawai di masing-masing UPTD. Selain itu, anggaran untuk pelatihan penyuluh dan petani masih kurang. Menariknya, ada program pemerintah pusat yakni asuransi untuk petani. "Untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, kami masih kekurangan 1.000 orang penyuluh pertanian. Keterbatasan jumlah penyuluh pertanian mengakibatkan mereka harus bertanggung jawab atas tiga hingga empat nagari sekaligus, ditambah lagi dengan jarak yang jauh antara nagari tersebut," jelasnya. Ia berharap ada penambahan penyuluh dan peningkatan anggaran, sehingga penyuluh yang ada bisa dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitasnya dalam rangka peningatan SDM. "Kami baru tujuh kali pelatihan dengan pesertta 25 orang," jelasnya. Terkait harapan tersebut Emma Yohanna akan menyampaikan persoalan yang dihadapi tersebut ke pemerintah pusat. Emma Yohanna berharap Pemerintah Daerah serius meningkatkan hasil produksi padi dan jagung. Sebab Sumbar sudah ekspor dua komoditi tersebut ke Jakarta. "Padi dan jagung harusnya menjadi skala prioritas pemerintah daerah. Agar hasil produksinya meningkat sehingga petani sejahtera," jelasnya. Terkait bantuan Alsintan, ditegaskan Emma Yohanna harus tepat sasaran dan alat yang benar-benar dibutuhkan petani. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

PADANG - Anggota DPD RI Emma Yohanna melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat (25/7). Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Reti Wafda menjelaskan masalah utama nelayan di Sumatera Barat adalah Penerbitan Surat Persetujuan Kapal Perikanan (PPKP) yang tidak bisa diterbitkan sebagai syarat dalam pembuatan sertifikat kelayakan sehingga nelayan menjadi terhambat dalam mendapatkan izin operasional ke laut. “Sebelumnya kebijakan PPKP untuk kapal dari KSOP Kementerian Perhubungan, tapi sekarang pengurusannya di Dirjen Tangkap Kementrian Perikanan,” jelasnya. Lebih lanjut dikatakannya sebelum 2021, PPKP tidak menjadi syarat pengurusan perpanjangan izin pengelola kapal. Tapi sekarang harus ada SIUP pengukuran kapal. Itu menjadi kendala bagi nelayan. Alhasil, mereka tidak mengurus PPKP. “Sebelum 2022, tidak ada denda jika nelayan tidak ada PPKP. Sekarang ada denda 10 persen dari nilai harga kapal. Misalnya, harga kapalnya satu miliar, maka denda yang harus dibayarkan Rp1 juta,” jelas Reti Wafda yang berharap ada pemutihan untuk nelayan yang membuat PPKP, dari Desember 2022 hingga Desember 2023. Akibatnya, nelayan tidak bisa menangkap ikan karena tidak ada surat izin. Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut, Reti Wafda menyebutkan banyak kewenangan pusat tidak sinkron di jalankan di daerah. Contohnya, tentang kebijakan ataupun perizinan perikanan. Wilayahnya dimiliki provinsi, sementara kebijakan ataupun perizinannya pusat. Alhasil, Dinas Perikanan dan Kelautan Sumbar tidak ada dana untuk pengawasan dan merawatnya, sehingga menjadi terbengkalai. “Kami di daerah kewalahan untuk melakukan pengawasan terhadap persoalan-persoalan pencemaran hingga kerusakan mangrove. Selain itu kewenangan untuk Balai Benih Ikan (BBI), pengelolaannya diberikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten/Kota. Sementara anggarannya di daerah tidak ada, sehingga BBI terbengkalai,” ucapnya. Pada kesempatan tersebut, Anggota DPD RI Emma Yohanna akan menyampaikan persoalan yang dihadapi tersebut ke pemerintah pusat. “Pasca kunker ini, kami bersama anggota DPD RI lainnya akan melakukan rapat kerja dengan Kemenetrian Kelautan dan Perikanan,” ucapnya. Ia berharap aspirasi ini akan ditindak lanjuti, mengingat hubungan kemitraan antara DPD RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan berjalan dengan baik. Ketika kegiatan Bulan Cinta Laut di Padang dan penyerahan bantuan modal untuk nelayan di Pesisir Selatan, serta pembangunan pabrik pakan ikan di Pasaman. Sehingga, anggota DPD RI selalu mendampingi kegiatan Kementrian Kelautan dan Perikanan turun ke masyarakat, yang hasilnya dinikmati oleh nelayan. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

PADANG – Kedatangan Anggota DPD RI Emma Yohanna ke Dinas Perindustrian dan Perdangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdangangan. Kedatangannya disambut hangat Wiko Umar Dani Sekretaris Disperindag mewakili Kadis Perindag dan Kabid Perdagangan Ridonald serta Kabid PKTN Yuldhy (11/5). Dalam kunker tersebut Emma Yohanna menyoroti beberapa masalah terkait perdagangan. Diantaranya sektor yang bisa menghasilkan banyak devisa, fluktuasi harga menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN), ketersediaan minyak yang sulit diperoleh di lapangan khususnya di Sumbar. Peran Bulog yang saat ini sama dengan ditributor lainnya dan ketersedian BBM bersubsidi yang dianggap belum maksimal, serta sejauh mana promosi perdagangan memperkenalkan produk-produk dalam negeri, khususnya produk Sumbar, “ucap Emma Yohanna. Pada kesempatan tersebut, Ridonald Kabid Perdangangan memaparkan beberapa program kerja dibidang perdagangan Disperindag Sumbar yang terkait dengan pengelolaan pasar rakyat dan pasar modern dan perkembangan ekpor Sumbar. “Upaya pengendalian inflasi di Sumbar terkait HBKN berupa kegiatan bazar, pasar murah, dan pemantauan harga, “ucapnya. Terkait ketersediaan minyak goreng di Sumbar, Minyakita baru terdistribusi sebesar 23 ton atau baru 1,14 persen dari total distribusi. Sampai saat ini pasokan Minyakita di Sumbar berasal dari Medan dan Dumai. Sebab, jauhnya jarak pengiriman harga jual di Sumbar juga tinggi. Mengenai peran Bulog, Ridonald memaparkan Bulog telah mengimpor 5 ribu ton beras SPHP yang kualitasnya termasuk bagus menurut masyarakat. Dan kedepannya Bulog akan kembali mengimpor beras yang sama sebanyak 25 ribu ton yang akan mulai dicicil pada pertengahan Mei mendatang. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

PADANG, - Anggota DPD RI Hj. Emma Yohanna melakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahannya atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selasa (11/05/2023). Dalam kegiatan Kunjungan Kerja tersebut Emma Yohanna meminta masukan kepada DKP terkait perubahan kedua UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang sudah masuk tahap finalisasi di DPD RI dan info tentang persoalan perikanan Sumbar serta sinkronisasi program pusat dan daerah. Menanggapi hal tersebut di atas Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Resi Suriati menyampaikan bahwa sudah berjalannya Program Road To Bulan Cinta Laut (BCL) yang dilakukan di Pantai Purus Padang akhir tahun 2022 dimana kegiatan tersebut mendorong nelayan untuk mengentaskan persoalan sampah plastik di laut, dari jumlah sampah yang di bawa dari laut hasilnya akan dikonversi sesuai harga terendah ikan saat itu. Dari kegiatan tersebut sampah dipantai Padang yang sudah terkumpul sebanyak 12 ton. Sementara itu Kabid Perikanan Tangkap Sandy Waldy mengungkapkan sejumlah keluhan nelayan terkait lamanya surat izin untuk operasi kapal-kapal penangkap ikan dengan alasan surat izin penangkapan sudah habis dan surat ukur belum didapat dari KSOP. Dari data yang ada terdapat 600 kapal yang tidak memiliki surat izin sampai saat ini. Selain itu juga disampaikan program DKP Sumbar saat ini adalah penangkapan ikan terukur yakni menangkap ikan tersebut berbasis kuota, yang dialokasikan di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat dan Carocok Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mendukung sarana prasarana program tersebut sudah dianggarkan dana pemerintah pusat sebanyak Rp. 5 miliar. Dalam kesempatan ini Ibu Emma Yohana juga menekankan perlunya dukungan dan fasilitasi pemerintah dalam pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan memberikan solusi serta bantuan atas kendala yang dihadapi dalam melaksanakan usahanya sehingga para pelaku usaha sektor perikanan dapat terus berlangsung dan berkembang. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Anggota DPD RI, Alirman Sori kunjungi KPU Sumbar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023. Pada pertemuan tersebut, Senator asal Dapil Sumbar yang akrab disapa Also ini disambut Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani, Sekretaris KPU Firman dan beberapa kepala bagian (Kabag) di sekretariat KPU Sumbar dan beberapa mahasiswa Fisip Unand yang magang. Dalam kunjungan ini Alirman Sori didampingi perwakilan dari kantor DPD RI yang ada di Sumbar. Alirman Sori menjelaskan ada beberapa tujuan kunjungan ke KPU dimana beliau ingin mendapatkan informasi dan potret secara langsung tentang progres, kendala dan tantangan apa yang dialami KPU Sumbar dalam siapkan pelaksanaan Pemilu 2024 ini, terlebih hal yang menyangkut kebijakan yang ada di daerah maupun nasional. Alirman Sori juga menegaskan saat ini setiap anggota DPD RI kembali ke daerah masing-masing untuk melakukan pemantauan kegiatan yang dilakukan KPU dan Bawaslu, guna mengetahui kondisional dari para penyelenggara pemilu itu, mulai dari pusat hingga kabupaten kota. Dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 ini, Alirman Sori sering dialog maupun diskusi dengan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari tentang beberapa hal terkait regulasi yang dikeluarkan KPU RI karena keberadaan DPD RI ini ibarat “jembatan”, jadi fungsinya sebagai perpanjang lidah daerah ke pusat. Hal lainnya yang disampaikan Alirman Sori dalam pertemuan itu yakni menyangkut sinergitas KPU Sumbar dengan stakeholder terkait yang ada di daerah dan juga pusat. Dirinya juga minta KPU Sumbar untuk tetap fokus pada tugasnya menyiapkan Pemilu 2024 meski saat ini ada gunjang-ganjing adanya isu penundaan Pemilu bahkan yang lebih menarik lagi soal kepastian sistem pemilu 2024, apakah tertutup atau terbuka dimana prosesnya masih di ranah Mahkamah Konstitusi (MK). Senator ini melanjutkan, seperti ditegaskan Amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945, pasal 22 E (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, ayat (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Sedangkan Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan Undang- Undang di atas secara konstitusi saat ini, sistem pemilu kita beberapa tahun belakang memakai sistem terbuka yang jadi pertanyaan putusan MK itu apakah yang menyatakan sistem terbuka itu bukankah konstitusi? Menurut saya itu konstitusi,” tegas Alirman Sori menutup kunjungan kerjanya di KPU Provinsi Sumbar. Penulis : Eka Yulianita Editor : Taufik Hamidi,S.IP.,MM