Padang - Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Sumatera Barat membentuk posko pengaduan pelanggaran Pemilu 2024. Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat Erdia Nova mengatakan posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu sudah dibuka sejak 10 Januari sampai 20 Maret 2024 atau hingga tahapan rekapitulasi suara selesai. Posko pengaduan di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat Jalan Barito Nomor 9 Komplek Gor Haji Agus Salim Padang, Rabu (17/1/2024). Untuk mensosialisasikan adanya Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu di Kantor DPD RI Sumatera Barat, Erdia Nova melakukan koordinasi dan sinkronisasi ini dengan TVRI Sumatera Barat dan RRI Padang. "Keberadaan posko merupakan amanah undang-undang karena DPD memiliki tugas salah satunya terkait pengawasan. Posko ini juga keputusan sidang paripurna yang menetapkan untuk membuka posko dugaan pelanggaran pemilu di setiap ibukota provinsi," kata Erdia Nova. Erdia Nova mengungkapkan, pada posko pengaduan ini DPD RI bersinergi dengan Bawaslu untuk memberi ruang kepada masyarakat dapat melaporkan dan menyampaikan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Masyarakat yang mendapati dugaan pelanggaran Pemilu dapat menyampaikan langsung ke kantor DPD atau mengisi link form yang telah disediakan dengan merincikan jenis pelanggaran Pemilu. "Untuk itu, kami berharap dengan adanya posko pengaduan yang ada di sekertariat DPD RI dapat memberikan dukungan bersama dengan stakeholder terkait mengawal Pemilu yang berdemokrasi," ujarnya. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Berdasarkan peraturan DPD RI nomor 1 tahun 2022 dan keputusan penting pada sidang paripurna tangal 3 Januari 2024 telah dibentuk posko Pengaduan DPD RI untuk meningkatkan pengawsan dan menjamin pemilu yang bersih dan adil di seluruh daerah. Posko ini telah dibuka di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat yang terbuka untuk umum yang akan mulai bekerja efektif dari tanggal 10 Januari hingga 20 Maret 2024 pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.

Padang - Pada hari Rabu 10 Januari 2024 pukul 10.00 WIB Anggota Komite I DPD RI. Bapak Dr.H.Alirman Sori, SH, M.Hum, MM melakukan kegiatan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka inventarisasi masalah RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kunjungan kerja ini dihadiri oleh Sekwan DPRD Prov. Sumbar, Bapak Raflis, Anggota DPRD Prov. Bapak Desrio Putra dan Bapak Maigus Nasir, Asisten 1 SetdaProv.Bapak Devi Kurnia dan Tenaga Ahli : Prof.Kurniawan, DR.Hengky Andora dan Mardi. Dalam kunjungan kerja ini masing-masing peserta menyampaikan masukan sebagai berikut: Maigus Nasir menyampaikan peran DPD RI harus semakin aktif dalam menjalankan RUU nomor 23 tahun 2014 sehingga hak-hak daerah terjaga. Devi Kurnia menyampaikan untuk perubahan UU harus di perhatikan point-point UU terdahulu yang memiliki nilai positif, harus adanya ketegasan untuk Gubernur untuk kewenangannya secara kelembagaan dan tentang desain otonomi daerah sebaiknya jangan hanya pemekaran yang di gerakkan tapi harus digiatkan juga adanya penggabungan daerah. Desrio Putra menyampaikan dalam pelaksanaan otonomi dipemerintahan jangan terlalu banyak intervensi politik. Prof. Kurniawan menyampaikan untuk memajukan daerah harus ada otonomi khusus dan harus ada evaluasi, fungsi pengawasan yang dilakukan DPD RI sehingga DPD RI mempunyai hak dalam perubahan UU maupun dalam pembentukan UU baru. Hengki Andora menyampaikan perlu adanya Grand Design otonomi daerah yang diatur dalam TAP.MPR sehingga makin tertata dan ter arah pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini memang sudah pernah di lakukan pada masa Bapak Gamawan Fauzi. Mardy menyampaikan berkaitan RUU nomor 23 tahun 2014 ini sebaiknya UU yang sudah ada harus dilihat betul sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan yang berlaku dan daerah harus diberi kewenangan seluas-luasnya dalam melakukan otonomi daerah. Dalam akhir acara Bapak Alirman menyampaikan akan berusaha untuk memperjuangkan otonomi daerah yang sesuai dengan aturan yang sejalan antara daerah dan pusat. Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani

Padang - Pada hari Selasa, 9 Januari 2024 pukul 10.00 WIB Anggota Komite II DPD RI Ibu Hj. Emma Yohanna melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Kabupaten Agam, yang disambut langsung oleh plt. Setda Kabupaten Agam Ir. Jetson, MT di Aula Kantor Bupati Kab. Agam. Ibu Emma menyampaikan Kunjungan kerja ini dalam rangka Penyusunan RUU Revisi atas Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kunjungan ibu Emma ini disambut oleh plh. Sekda Kabupaten Agam Bapak Ir. Jetson, MT. dan dihadiri juga oleh Sekretaris Dinas Pertanian Ibu Armelia, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dukcapil, PUTR, Kelompok Tani dan LSM pemerhati pertanian. Bapak Jetson menyampaikan Kabupaten Agam telah menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), tetapi masih diperlukan beberapa revisi. Dinas PUTR menambahkan salah satu yang harus di revisi dalam Undang-Undang ini, diantaranya mamasukkan luas lahan PLP2B sebagai indikator untuk alokasi anggaran DAU dan DAK dari pemerintah pusat. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Pada hari Rabu, 10 Januari 2024 pukul 10.00 WIB Anggota Komite IV DPD RI Bapak H.Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH melakukan Kunjungan Kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan kerja ini dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah. Kunjungan Bapak Leonardy disambut langsung oleh Bapak Rosail Akhyari P, S.STP.,M.Si sebagai kepala BPKAD, dan ibu Budiyarma,S.Sos., M.Si sebagai Kabid. Pengelolaan BMD BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Bapak Rosail menyampaikan peraturan pengelolaan BMD masih relevan di dalam UU No.1 Tahun 2004 mengingat telah diturunkan secara lebih rinci melalui PP No. 27 dan PP No.28 serta pemendagri No. 19 Tahun 2016. Dan tantangan administrasi pengelolaan BMD yaitu panjangnya rentang kendali dalam pengurusan bukti kepemilikan tanah (sertifikat) dan BPKAD telah melakukan upaya melaksanakan MoU dengan BPN dalam hal memberikan kemudahan pengurusan sertifikat tanah milik pemerintah daerah. Penulis : Shinta Srimayani Editor : Andri Matovani

Padang - Pada hari Selasa 09 Januari 2024 pukul 10.00 WIB Anggota DPD RI Bapak Muslim M Yatim Lc., MM melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka penyusunan Daftar Inventaris Masalah di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang disambut Langsung Oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Bapak Drs. Luhur Budianda, Sy., M.Si beserta rombongan Hendri Fauzan A., M.Si Sekretaris Dinas, Wahendra Sy., MM Kabid Ekraf, Dhanil SP.,MM, Drs. Raymon M.Pd Kabid SDM. Bapak Muslim menyampaikan Kunjungan Kerja ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tentang Inventarisasi Materi RUU Perubahan Atas UUD No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Bapak Luhur Budianda menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai target 91% selama tahun 2023. Pada akhir tahun 2023 tepatnya diliburan Nataru banyak nya wisatawan Riau yang membatalkan jadwal liburan nya karna bencana alam longsor dan banjir. Besar harapan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Pusat terkait akses untuk akomodasi jalan salah satunya tol berharap dari Pemerintah untuk membuat akses penunjang. Akomodasi pesawat karna biaya penerbangan ke Padang sangat tinggi salah satu persoalan yang harus di selesai kan bersama - sama. Sumatera Barat memiliki warisan dunia yang bisa di jadikan Icon Wisata Sumatera Barat akan tetapi invetarisis masalah adalah pihak pengelolaan, sejauh ini pihak pengelolaan belum ada terbentuk. Wisata yang masih tertinggal adalah Kep. Mentawai Dinas Parwisata Tahun ini lebih fokus berbenah di wisatawan kendala terbesar di Mentawai yaitu SDM dan akses menuju kesana. Diakhir acara Bapak Muslim M Yatim Lc., MM menyimpulkan Sumatera Barat perlu melakukan percepatan ekonomi masyarakat dari sektor wisata sehingga kita harus menyiapkan valeu-value pendukung sehingga bisa menambah nilai komoditas nya dan lebih bermanfaat ke masyarakat dan Bapak Muslim bertekad akan memperjuangkan pariwisata Sumbar untuk mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Penulis : Ria Putri Amri Editor : Andri Matovani

Padang - Memasuki tahun kerja yang baru periode 2024, kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal dalam rangka mengoptimalisasi kinerja staf administrasi, pamdal, petugas kebersihan dan pengemudi, supaya kedepannya lebih baik dan pelayanan untuk anggota semakin maksimal, (8/1/2024). Erdia Nova sebagai Kepala Kantor menyampaikan bahwa SPK pamdal, pengemudi dan petugas kebersihan sudah diterima ditandatangi dan dikirimkan kembali ke Jakarta, sedangkan SK untuk staf administrasi masih dalam proses. Erdia Nova berharap kita semua benar-benar lebih meningkatkan kualitas dalam mengerjakan tugas masing-masing, baik kegiatan pendampingan kunjungan kerja ataupun kegiatan pendampingan kundapil di daerah Provinsi Sumatera Barat. Di awal tahun 2024 ini saya berharap maksimal dalam mengerjakan tugas masing-masing, dan maksimal dalam pendampingan kegiatan Anggota baik kegiatan kunjungan kerja ataupun kegiatan kundapil di daerah Provinsi Sumatera Barat, ujarnya. Dalam rapat ini Kepala Kantor Erdia Nova juga menyampaikan akan ada beberapa kegiatan Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 s/d 9 Januari 2024. Oleh sebab itu masing-masing staf administrasi diharapkan sekali optimal dalam menjalankan tugas mulai dari administrasi surat sampai koordinasi pelaksanaan acara. Erdia nova berharap tahun 2024 ini semua staf, Pamdaal, CS dan driver lebih baik kinerjanya. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa.,S.IP.,M.H melakukan kunjungan kerja ke BAPPEDA Prov. Sumbar dalam rangka Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU No. 17 tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, (20/12/23). Dalam kunker ini Kepala Bappeda Bapak Medi Iswandi,S.T,M.M didampingi oleh beberapa Kabid Yuda Prima, Beni Sakti dan Andre. Dalam pertemuan ini Kepala Bappeda menyampaikan adanya kebijakan baru dari pusat yang tidak fleksibel lagi dimana adanya sistim mirroring dalam penyusunan RPJP Daerah sehingga kekuatan otonomi daerah selama ini hilang. Menanggapi hal tersebut Leonardy mengatakan peluang untuk kegiatan kebijaan lokal jadi mirroring ini diusahakan sama tapi tdak serupa. Sebelum menyusun kebijakan kita harus mencari dulu akar masalah yang ada terutama di bidang ekonomi. Seperti kita alami sekarang pertumbuhan ekonomi Sumbar turun dibanding nasional, ujarnya. Dalam sektor pertanian, ini merupakan sektor penyumbang terbanyak di Sumbar selain industri, jasa, pendidikan, pariwisata dan kesehatan. Walaupun sektor pertanian sekarang sudah alih generasi dimana generasi petani sekarang agak malas dibandingkan yang dulu, secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil. Diakhir kunjungan kerjanya Bapak Leonardy berjanji akan menyampaikan segala masalah yang ada ke kementerian terkait. Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI Bapak Dr. H. Alirman Sori, SH., M.Hum, MM melakukan rapat kerja dengan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat Bapak Devi Kurnia, SH., MM di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat, (22/12/23). Bapak Alirman Sori menyampaikan Rapat kerja ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang penataan daerah Prov. Sumbar dan juga informasi tentang pemekaran daerah yang ada di Sumatera Barat. Bapak Devi Kurnia menyampaikan bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan bahwa penataan daerah bukan hanya masalah pemekaran tetapi juga penggabungan daerah. Penggabungan daerah perlu dilakukan untuk peningkatan infrastruktur, peningkatan pelayanan, karena banyak kita lihat yang terjadi di Sumatera Barat daerah induk menjadi lebih kurus dari daerah anak. Di akhir acara Bapak Alirman sori menyimpulkan bahwa kita harus mencermati dengan sungguh-sungguh, ternyata pemekaran tidak signifikan merobah kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik dari segi finansial. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

PADANG - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke BPK RI Perwakilan Sumatera Barat dalam rangka pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat (7/11/2023). Berdasarkan Konstitusi Pasal 23E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 telah memberikan desain pola hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Hal itu sebagaimana disampaikan Dra. Hj. Elviana, M.Si., selaku Wakil Ketua Komite IV DPD RI. “DPD RI dan BPK RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan mempunyai hubungan fungsional secara timbal balik, yaitu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan bahan bagi DPD RI untuk melaksanakan fungsi pengawasan,” ucap Dra. Hj. Elviana, M.Si., yang juga merupakan Senator dari Provinsi Jambi tersebut. Lebih jauh Dra. Hj. Elviana, M.Si., menyampaikan bahwa, DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat meminta kepada BPK RI untuk melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Dalam hal menjalankan amanat undang – undang tersebut, pada kesempatan hari ini Komite IV DPD RI memandang perlu untuk melaksanakan Kunjungan Kerja ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. DPD RI sebagai perwakilan daerah memiliki tanggung jawab moral untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel yang dicerminkan dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Kepala Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA., dalam sambutannya menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk kepentingan bangsa dan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK ini menunjukkan arti penting BPK bagi Indonesia. DPD RI sebagai perwakilan daerah sangat berperan penting dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. “Oleh sebab itu BPK Perwakilan Sumatera Barat menyambut baik kehadiran DPD RI ke Sumatera Barat dalam rangka pengawasan akuntabilitas keuangan negara terkait tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2023. Saat ini paradigma pemeriksaan BPK tidak hanya bagaimana daerah memperoleh WTP, tapi juga paradigmanya bergeser bagaimana meningkatkan kesejahteraan Masyarakat,” Ucap Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. Lebih jauh Kepala Perwakilan BPK Sumbar tersebut menyampaikan bahwa BPK memiliki peran agar mendorong pemerintah dan pemerintah daerah tidak hanya mengejar WTP tapi juga meningkatkan kualitas anggarannya. Bagaimana menghubungkan opini laporan keuangan dengan kualitas pelayanan kepada Masyarakat. Kordinator tim Kunjungan Kerja DPD RI ke Sumatera Barat H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., M.H., menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan BPK Perwakilan Sumatera Barat. “Kami mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan penerimaan dari Kepala Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Bapak Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA beserta seluruh jajaran untuk dapat berdiskusi dengan Tim Komite IV DPD RI pada hari ini,” ucap H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., M.H. LKPD Sumatera Barat permasalahan yang menonjol ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, apakah masuk tentang pengelolaan asset di Sumatera Barat, selain itu apakah ada potensi kerugian negara dari pengelolaan asset ini. Menurut BPK apa rekomendasi untuk pengelolaan asset di provinsi Sumatera Barat ini. Casytha A. Kathmandu, S.E., Senator Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah dan dinas terkait terhadap temuan BPK kalau tidak dipaksa memang susah menindaklanjuti temuan BPK. “Terkait temuan yang bersangkutan dengan asset daerah, di Jawa Tengah temuan tentang asset banyak ditemukan terkait dengan pencatatan asset yang kurang tertib. Kalau di Sumatera Barat permasalahan tentang asset terkait seperti apa. Apakah ini karena tidak ada konsekuensi sehingga menjadi temuan berulang?” tanya Casytha A. Katmandhu, S.E. Fernando Sinaga, S.Th., mengungkit tentang mekanisme pengambilan sampel pemeriksaan, bagaimana prosesnya di BPK, “karena jika dilihat yang menjadi sampel itu memang daerah yang bermasalah, tapi sebenarnya masih ada daerah yang bermasalah tapi tidak dijadikan sampel pemeriksanaan,” ucap Fernando. Ir. H. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut menyampaikan bahwa terkait semakin banyaknya tim yang turun, semakin banyak temuan BPK, apakah persoalan-persoalan keuangan negara ini banyak yang belum terungkap. “Harapan kita dan harapan masyarakat secara umum kalau sudah WTP berarti daerah atau instansi tidak bermasalah. Tapi realitasnya meskipun sudah WTP tapi tetap saja ada masalah-masalah, hal ini menurut BPK apa masalahnya?” ucap Sukisman. Kegelisahan Ir. H. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum tersebut juga dirasakan Edwin Pratama Putra, SH., Senator Provinsi Riau menyampaikan perlu ada langkah-langkah baru untuk mengontrol pengelola keuangan negara, hal ini terkait dengan daerah yang sudah WTP tapi tetap saja terdapat temuan penyimpangan keuangan. “Bahwa Indonesia adalah laboratorium politik dan pemerintahan di dunia, termasuk dalam rangka audit ini. Bagaimana sebenarnya efektivitas dari IHPS dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, apakah ada treatmen dari BPK terhadap hasil temuan-temuan ini,” Edwin Pratama Putra, S.H. H. Gusti Farid Hasan Aman, SE., Akt., MBA., Senator Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa apa saran dari BPK yang real untuk mencegah adanya temuan-temuan pada daerah WTP tapi tetap saja ada penyelewengan keuangan negara. “Bagaimana cara masuk pada perencanaan dan program-program dari pusat sampai ke daerah agar benar-benar bisa berjalan baik,” ucap H. Gusti Farid Hasan Aman, SE., Akt., MBA. dr. Jihan Nurlela, Senator Provinsi Lampung menyampaikan bahwa salah satu fungsi BPK adalah menjalankan fungsi represif terhadap penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara ini. “Bagaimana upaya-upaya represif BPK dalam menindak berbagai persoalan keuangan negara ini,” ucap dr. Jihan Nurlela. Kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Sumatera Barat ini juga dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad., Senator Gorontalo, H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., Senator Sumatera Utara, Hj. Eva Susanti, Senator Provinsi Sumatera Selatan, Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi., Senator Provinsi Bengkulu, H. Dharma Setiawan, Senator Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Afnan Hadikusumo, Senator Provinsi DI Yogyakarta, Hilda Manafe, S.E., M.M., Senator Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hj. Yustina Ismiati, S.H., M.H., Senator Provinsi Kalimantan Tengah, dan Dr. Maya Rumantir, M.A., Senator Provinsi Sulawesi Utara. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani