AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Danau Kembar
Tari Piring
Puncak Mandeh
Lembah Harau
Kelok 9
Kerajaan Pagaruyung
Mesjid Raya Sumatera Barat
11 November 2025 oleh sumbar
30 Oktober 2025 oleh sumbar
10 Oktober 2025 oleh sumbar
10 Oktober 2025 oleh sumbar
05 Oktober 2025 oleh sumbar
Sakato.co.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sifatnya berulang. Meskipun bangga dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut, DPD RI menegaskan bahwa WTP hanyalah standar minimal, bukan sebuah prestasi. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI bersama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang pada Senin (10/11/2025), dalam rangka mengevaluasi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025. Pimpinan Komite IV DPD RI, Dr. Hj. Elviana, M.Si, memimpin langsung kunjungan kerja tersebut. Ia mengawali dengan memberikan apresiasi terhadap capaian Pemprov Sumbar yang berhasil meraih opini WTP 13 kali berturut-turut, serta tiga kabupaten yang konsisten WTP sejak tahun 2020. “Ada prestasi bahwa 13 kali berturut-turut Pemerintahan Sumbar mendapat WTP. Dan ada tiga kabupaten semenjak 2020 itu WTP terus,” ujar Senator asal Jambi ini. Namun, Elviana langsung memberikan catatan kritis. “Tetapi sebenarnya WTP itu bukan prestasi tapi semua keharusan. Laporan keuangannya kan harus sesuai standar akuntansi,” tegasnya, merujuk bahwa WTP adalah kewajiban dasar pengelolaan keuangan negara. Fokus utama Komite IV dalam evaluasi ini adalah menuntut adanya tindak lanjut yang serius terhadap hasil pemeriksaan, khususnya mengenai temuan yang terus terulang dari tahun ke tahun. Elviana menyebutkan, setidaknya ada tiga ciri temuan BPK RI yang hampir terjadi di seluruh provinsi, termasuk di Sumatera Barat, yaitu: – Kekurangan volume pekerjaan proyek. – Spesifikasi (spek) yang tidak sesuai dengan kontrak. – Biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan. “Ini merupakan tiga ciri temuan BPK RI, mungkin hampir di seluruh provinsi di Indonesia,” ungkap Elviana, didampingi Cherint Iralloza Tasya Senator asal Sumbar. “Jadi itu yang kita tegaskan tadi, yaitu temuan berulang. Di sini juga seperti itu, di Jambi juga seperti itu,” tambahnya. Elviana berharap keras agar praktik temuan berulang ini segera dihentikan. “Kami berharap ini distop dong, jangan kalau ini berulang untuk apa gunanya ada pemeriksaan,” tandasnya dengan nada tegas. Elviana menambahkan bahwa hasil pertemuan dan konsolidasi dengan BPK Sumbar ini akan dibawa ke tingkat pusat. “Pada hasil pertemuan kita hari ini, akan kita konsolidasikan dan dibawa pada ke BPK RI pada tanggal 25 November 2025 mendatang,” tutupnya. Kunker rombongan Komite IV DPD RI ke BPK Perwakilan Provinsi Sumbar ini dikoordinatori Cherint Iralloza Tasya Senator asal Sumbar dan diketuai Senator Dapil Jambi Dr Elviana (Wakil Ketua II), Senator Dapil Kalimantan Timur Sinta Rosma Yenti (Wakil Ketua III), Darwati A Gani (Dapil Aceh), K.H Muhammad Nuh (Dapil Sumatera Utara), Arif Eka Saputra (Riau), Almira Nabila Fauzi (Dapil Lampung), Dinda Rembulan (Dapil Kepulauan Bangka Belitung), Dwi Ajeng Sekar Respaty (Dapil Kepulauan Riau), Casytha A Kathmandu (Dapil Jawa Tengah), R.A Yashinta Sekarwangi Mega (Dapil D.I Yogjakarta), I Komang Merta Jiwa (Dapil Bali), Evi Apita Maya (Dapil Nusa Tenggara Barat), Sitti Aseanti (Kalimantan Tengah), Gusti Farid Hasan Aman (Dapil Kalimantan Selatan), Larasati Moriska (Dapil Kalimantan Utara), Andhika Mayrizal Amir (Dapil Sulawesi Tengah), Leni Andriani Surunuddin (Sulawesi Tenggara), Jufri Mahmud (Sulawesi Barat), disambut hangat Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Sudirman Eko Putra. (*) Writer: DoniEditor: Marajo
KBRN,Bukittinggi; Sejumlah pelaku Usaha se Kota Bukittinggi Kamis (9/10/2025) siang hadiri audiensi bersama Anggota DPD RI bidang Komite IV Cerint Iralloza Tasya,S.Ked di Aula DPMPTSP Kota Bukittinggi di Jl. Perwira Belakang Balok. Acara dilakukan tersebut juga dihadiri; Plh. Kadis Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Drs. Johnni, Ketua Dekranasda Kota Bukittinggi Yessi Endriani SM.RO, Kabag Tapem Dwiningroem Setiyani.,S.STP, Kabid Koperasi & UKM Sesri,S.Kom, Kabid Perdagangan dan Pengembangan industri Hendra Anthony Hatta,SH.MM, Staf Ahli TP PKK Kota Bukittinggi Tati Yasmarni,SH.MM dan acara ini dalam rangka mensosialisasikan UU. No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. "Banyak sekali pr harus kita lakukan dan maunya daerah ditentukan Kepala daerah termasuk Kota Bukittinggi Bagaimana inovasi dan kreatifitas sekaitan terjadinya efisien anggaran dan hak dengan keberadaan Koperasi merah putih bisa meningkat ekonomi masyarakat dan Bukittinggi memiliki hal unik ditopang dari sektor pariwisata dan peningkatan UKM Untuk itu Bukittinggi harus memperbaiki fiskalnya sekaitan kondisi keuangan sedang tidak baik baik saja. Tapi.. percayalah setiap program diluncurkan memiliki hak positif dan bukan bermaksud menyusahkan masyarakat. Juga Plh. Kadis Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Drs. Johnni harapkan bantuan ibuk cerint sejalan peningkatan koperasi merah putih yang diibaratkam berperang kita harus siapkan amunisi terlebih dahulu. Hal Senada diutarakan Ketua DEKRANASDA Kota Bukittinggi Yessi Endriani,SM.RO sekaligus sebagai istri Walikota Bukittinggi bahwa kita patut berbangga atas kehadiran ibuk Cerint diibarat seperti anak. Tertompang banyak harapan kami di Kota Jam Gadang meningkatkan Koperasi dan tentunya serapan Koperasi merah putih bisa berjalan baik. Dan bagaimana Koperasi telah baik dan kita upayakan terus bina tentunya didukung manajemen baik seperti Kooeraso Minang dan Koperasi Lumbung Pusako merupakan bagian pernah dibina DEKRANASDA dan Diskoperindag Kota Bukittinggi. Kita terus membina Koperasi paguyuban sehingga serapan Koperasi merah bisa lebih baik. Pengelola keuangan koperasi harus hati hati dan kiranya pelaku usaha perlu juga dibekali digital marketing pasca terjadinya covid-19. Seperti diketahui saat ini di Kota Jam Gadang Bukittinggi sudah ada 24 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) (JM/RRi BKT)
KBRN,Bukittinggi; Anggota DPD RI bidang Komite IV Cerint Iralloza Tasya,S.Ked Kamis (9/10/2025) pagi lakukan Kunjungan kerja DPD RI dengan Pimpinan DPD Organda Propinsi Sumbar dan DPC Organda Kab / Kota di lokasi Aula Kantor Balaikota Bukittinggi di Bukik Gulai Bancah. Acara kunker dilakukan tersebut juga dihadiri Staf Ahli Pemko Bukittinggi Emil Achir, Kadisdukcapil Johni, Ketua DPD Organda Sumbar Imran Adenasi,SH.MH, Kabag Tapem Dwiningroem Setiyani,S.STP, Kabid Angkutan Dishub Kota Bukittinggi Eko Herdinandes Haswat,S.STP, Kabid Koperasi & UKM Sesri,S.Kom, Kabid Perdagangan dan Pengembangan industri Hendra Anthony Hatta,SH.MM dan DPMPTSP Sumbar dan adiacara tersebut menekankan dana dana asuransi pada Angkutan Orang dan Angkuta Barang di perusahaan Organda bisa dikelola didaerah "Nah..kebetulan bahwa saat ini berada di Komite IV DPD RI membidangi Keuangan meminta dukungan dan berupaya akan teruskan segala persoalan dihadapi organda selama ini,"ujar cerint Iya..kita lihat saat ini kita lihat keberadaan Organda di Sumatera Barat sedikit terganggu diakibatkan persoalan infrastruktur jalan kurang bagus serta ditambah lagi jalan macet terlihat sebagian masyarakat mulai berangsur angsur meninggalkan angkutan umum. Juga hal senada diutarakan Ketua DPD Organda Sumbar Imran Adenasi,SH.MH bawa kami selaku organisasi Organda Sumbar sambut baik dan Alhamdulillah mempersamai kami kedatangan ibuk cerin dari DPD RI dan ini diibaratkan gabung bersambut atas kondisi fiskal cukup kecil mencemaskan dengan adanya pemotongan efisiensi Kami sebelumnya telah bertemu dengan bapak Gubernur membahas hal ini dan kita menangkap ada peluang uang selama ini dibawa ke pusat bisa dibawa ke daerah dalam mengelolanya seperti SWDKLLJ dalam pembayaran Pajak STNK dan diketahui sumbar miliki kendaraan 2.500.000 juta unit kendaraan R4 dan R2 berada di jalan raya. Jadi..kami telah hitung hitung secara kasar itu paling tidak disebutkan ibuk cerit tadi bahwa Jasa Raharja membawa uang kita Rp. 150 Milyar setahun, kenapa tidak kita memiliki Jamkrida bisa dibiarkan didaerah dan dikelola daerah kita sendiri Jangan sampai..mohon maaf ketika kecelakaan lalu lintas justru uang itu baru keluar dan kita tidak inginkan kejadian seperti itu dan itupij nilainya klaim asuransi dibayangkan sangat jamplang lah. Untuk itu kami harapkan dari Organda bahwa beliau di DPD memeriahkan persoalan kami ini sehingga daerah bisa memahami dan ada peluang Dan apakah uang terkumpul ratusan triliun itu apakah dijadikan sebagai Tantiem justru itu kami menjadi tanda tanya dan jika mereka setor ke negara sebagai PNBP justru berapa dan kita harus tahu Saya sebagai orang Sumatera Barat melihat Fuskal Sumbar sangat memprihatinkan dan uang dikumpulkan selama ini di meja kecil Samsat. Dan bahkan pak Wagub kaget atas kondisi terjadi dan jika daerah lain tahun justru mereka bersemangat miliki puluhan kendaraan dijalan,"tutupnya. (JM/RRi BKT)
LAPOR SENATOR
Lapor Senator Masyarakan Daerah
Ayo sampaikan aspirasi Anda secara langsung untuk memperjuangkan kepentiangan daerah Anda.
02 Mei 2024
24 Oktober 2023
12 Mei 2023
WEBSITE SATELIT DPD RI
